OLEH NAWIR ARSYAD AKBAR

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, merasa perlu mengklarifikasi pernyataan wakil ketua umum Partai Golkar lainnya Nurdin Halid yang sebelumnya mengatakan siap menampung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Doli menegaskan, Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). "Sampai sejauh ini Golkar tidak ada perubahan kebijakan dalam menghadapi pilpres. Kami sudah putuskan bahwa capres dari Golkar itu Pak Airlangga Hartarto," ujar Doli kepada wartawan, Sabtu (13/11).

Partai Golkar, kata Doli, tengah melakukan komunikasi politik dengan partai lain dalam membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Termasuk kepada sosok-sosok potensial lainnya yang masuk ke dalam bursa capres.

"Untuk bisa membangun kerja sama, apakah itu bangun koalisi atau membicarakan paket. Jadi, itu bisa keputusan, kebijakan yang konsisten sampai sekarang," ujar Doli.

Pada Kamis (11/11) pekan lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyambut baik fenomena banyaknya relawan yang mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak memberikan posisi tersebut, partainya disebut siap menampung.

"Kalau Ganjar tidak ada tempat di partai, Golkar terbuka. Apakah di nomor satu (capres) atau nomor dua (cawapres)? Itu soal nanti," ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, Partai Golkar memang berusaha mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Namun, untuk maju dalam kontestasi, partainya tentu membutuhkan koalisi dan pasangan dari Airlangga, mengingat ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen.

"PKB ada Cak Imin, Golkar tinggal butuh satu partai, PDIP tidak perlu. Ada tiga partai yang butuh satu partai, satu partai butuh satu partai, yaitu Golkar," ujar Nurdin.

Adapun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan bicara banyak hal terkait Pilpres 2024. Meskipun sudah banyak elite partai berlambang pohon beringin itu mendorongnya untuk menjadi capres 2024.

"Kita bicaranya sesuai agenda-agenda yang ada, jadi waktunya (bicara Pilpres 2024) belum saatnya," ujar Airlangga usai acara pelantikan Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/11).

Airlangga menegaskan, dirinya tengah fokus pada kerja di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Ia berseloroh akan fokus ke depan, tanpa menjelaskan lebih detail pernyataannya tersebut.

"Yang penting kita lihat ke depan, sekarang konsentrasi di pemerintahan," ujar Airlangga.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk pemenangan Airlangga. Salah satunya dengan pendeklarasian relawan AH (Airlangga Hartarto).

"Lembaga Kosgoro 1957 diwajibkan melakukan sosialisasi Bapak Airlangga Hartarto melalui berbagai media, seperti videotron, baliho, spanduk di seluruh pelosok desa, membangun digital campaign yang modern, dan mendorong deklarasi Relawan AH," ujar Dave.

Berbicara terpisah, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi pernyataan Nurdin Halid yang siap menampung Ganjar untuk Pilpres 2024. Menurutnya, pernyataan tersebut tak kredibel.

"Kalau yang bicara ketua umum itu karena ketua umum simbol dari partai, maka pernyataan itu kredibel. Tapi kalau yang bukan ketua umum, ranting-ranting maka itu hanya berisik saja," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (12/11).

Ketua umum, kata Hendrawan, merupakan representasi partai politik. Termasuk setiap pernyataannya yang merupakan sikap dari partai politik itu sendiri.

"Partai politik itu gampang sekali, you perhatikan pernyataan ketua umum. Karena pernyataan ketua umum sedikit banyak mengikat, kredibel, dan kemudian mempresentasikan partai," ujar Hendrawan.

Ia menegaskan, PDIP belum sama sekali mengeluarkan keputusan terkait PIlpres 2024. Termasuk soal Ganjar yang dalam beberapa hasil survei memiliki elektabilitas tinggi, setara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Wong pemilihan presidennya masih jauh sekali. Ini kenapa kita dibuat meramaikan situasi politik, karena ada industri yang akan rugi kalau tidak ramai," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat