JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional akan mencapai 5,5 persen pada 2024. Untuk mewujudkannya, Kemenkop UKM menyiapkan sejumlah langkah strategis.

"Rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan menargetkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5 persen pada 2024," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (12/7).

Ia menyampaikan, pemerintah menargetkan terwujudnya 500 koperasi modern dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kemenkop menjelaskan, sejumlah langkah pengembangan koperasi dilakukan dengan transformasi kelembagaan dan usaha koperasi serta dukungan regulasi berupa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memuat berbagai kemudahan dan peluang bagi koperasi.

Kemenkop UKM juga mendorong perubahan pola pikir wirausaha koperasi terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) agar membiayai sektor-sektor produktif. Selain itu, Teten mengatakan, Kemenkop UKM akan mendukung inovasi melalui digitalisasi dan membangun ekosistem usaha yang aman dan kondusif.

"Dengan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat me-rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif," ujar Teten.

Kemenkop, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satunya dengan melalukan sosialisasi serta publikasi supaya pengembangan ekonomi lewat koperasi semakin meningkat.

Teten menyatakan, koperasi berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, penting membangun kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hal itu.

“Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial sekaligus lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat,” ujar dia.

Teten mengakui, saat ini koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Baru sekitar 8,41 persen masyarakat yang berpartisipasi menjadi anggota koperasi.

“Kira-kira masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31 persen, meskipun ada juga yang tingkat partisipasinya tinggi, seperti Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Barat,” kata dia.

Tiga disrupsi

Saat ini koperasi Indonesia sedang mengalami tiga disrupsi sekaligus. Pertama, disrupsi pandemi yang mengubah pola aktivitas dan munculnya norma baru. Kedua, disrupsi demografi di mana BPS mencatat struktur demografi didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha dengan total populasi mencapai 64,69 persen. Ketiga, disrupsi teknologi atau era Revolusi Industri 4.0 dengan kemudahan akses teknologi. 

Dalam menanggapi tiga disrupsi itu, Teten mengatakan, pemerintah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Khusus terkait koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5 persen dan pengembangan 500 koperasi modern pada 2024. 

Pandemi Covid-19 berdampak negatif tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga memukul berbagai sektor perekonomian, dengan ragam konsekuensi seperti Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan omset, dan penerapan kebijakan internal untuk efisiensi biaya organisasi. Koperasi secara langsung maupun tidak langsung turut terdampak. 

Teten juga mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung diterapkannya PPKM Darurat sebagai langkah yang harus diambil pemerintah menurunkan dan mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Pada peringatan Puncak Hari Koperasi ke-75, hadir secara virtual para anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi di seluruh Indonesia. 

Saat menutup pidatonya Teten mengutip penggalan Pidato Bung Hatta pada Hari Koperasi tahun 1951. “Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya.

Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama," tuturnya. Maka, lanjut dia, rumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah tidak akan terealisasi tanpa adanya peran aktif dari anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.

Beralih ke daring

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Mohammad Fitriawan meminta kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok agar memanfaatkan media daring dalam memasarkan produknya guna memperluas pangsa pasar produknya.

"Selalu bersemangat dalam menjalankan usahanya, meski di masa pandemi Covid-19. Untuk teman-teman UMKM perbanyak melakukan pemasaran melalui media online yang dimiliki," ujar Fitriawan dalam keterangannya, Selasa.

Pandemi telah memberikan pelajaran yang cukup penting bagi dunia usaha. Termasuk sektor koperasi. "Bagaimanapun keadaannya kita semua harus tetap semangat untuk menggerakan koperasi sesuai bidang usahanya masing-masing," katanya.

Ia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga kehidupan dapat berjalan normal. Dengan begitu, dunia usaha pun bisa kembali pulih."Dengan kehidupan yang normal, maka akan memberikan dampak yang baik juga bagi dunia usaha," ujarnya.

Sementara itu Owner Telaga Kuliner, Mustopa Dwi Putra mengatakan pelaku usaha khususnya pedagang kuliner yang berjualan pada malam hari sangat terdampak dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat karena sudah tak bisa berjualan yang mengakibatkan tidak mendapatkan penghasilan.

"Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali memberi dampak serius bagi kelangsungan usaha UMKM. Terlebih bagi sektor UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan pariwisata. Padahal dalam konteks Depok, pelaku usaha kuliner merupakan sektor riil yang paling dominan," katanya.

Semua pihak menyadari kebijakan PPKM Darurat ini adalah upaya pemulihan kesehatan nasional yang lebih luas. Namun keberlangsungan geliat usaha UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa juga mesti diperhatikan. Sebagai contoh, kata dia, Telaga Kuliner sebagai salah satu pusat kuliner di Depok terpaksa menutup operasional sehubungan pemberlakuan PPKM Darurat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat