TEHERAN – Sejumlah negara mulai menunjukkan keresahan atas belum jelasnya kebijakan Kerajaan Saudi mengenai pelaksanaan haji tahun ini. Kejelasan sikap tersebut dinantikan karena masa persiapan haji di berbagai negara kian mepet.

Tak seperti Indonesia dan Singapura yang telah memutuskan pembatalan keberangkatan haji, negara-negara lain sejauh ini masih terus menanti keputusan Saudi. Di Iran, Ketua Organisasi Haji dan Ziarah Iran Alireza Rashidian meminta Arab Saudi mengklarifikasi kemampuan negara tersebut dalam menjalankan ibadah haji.

Permintaan itu muncul dalam rapat Badan Perencanaan dan Koordinasi Pimpinan dan Organisasi Haji dan Ziarah yang diadakan di tempat Mausoleum Imam Khomeini (RA), Senin (7/6). Dilansir di Mehr News, Selasa (8/6), di awal pertemuan, Alireza Rashidian membacakan berita mengenai pelaksanaan haji 2021. 

Ia menyatakan, negara-negara Islam masih menunggu Saudi untuk menentukan dan mengklarifikasi langkah-langkah yang diambil dalam haji tahun ini. Tak hanya itu, ia juga menyebut Organisasi Haji dan Ziarah yang ia pimpin saat ini sedang menangani masalah haji secara serius berdasarkan tugas yang melekat padanya. 

Jamaah melakukan lempar jumrah dalam rangkaian ibadah haji secara terbatas pada Juli 2020. - (Saudi Ministry of Media)

SHARE    

Ia menekankan, waktu terus berlalu dengan cepat sementara persiapan harus segera dilakukan. “Kami menunggu pejabat Arab Saudi untuk mengumumkan pada tingkat apa mereka dapat mengadakan ritual haji," ujarnya.

Wakil Ketua Penyelenggara Ibadah Haji dan Ziarah Akbar Rezaei yang menjadi pembicara berikutnya menekankan, pandemi global Covid-19 saat ini masih menyebar. Ia mengungkapkan, jumlah pasien Covid-19 yang dilaporkan di kota suci Makkah sudah maksimal. 

Kerisauan serupa juga muncul di Nigeria. Pejabat di Unit Urusan Publik Komisi Haji Nasional Nigeria (Nahcon) Fatima Sanda Usara menyebut ketidakpastian yang berlanjut saat ini telah menyeret jamaah ke dalam dugaan-dugaan tak menentu. "Di sinilah kami, sekitar 40 hari menuju hari Arafah, tidak dapat memastikan arah tujuan ke depan," ujarnya dalam artikel di koran ternama Nigeria, Daily Trust, Selasa (8/6).

Selama dua tahun berturut-turut, ia menyebutkan, penyelenggara haji dan jamaah kontingen terjebak dalam kondisi tidak menentu. Sebagai seorang Muslim, masing-masing mencoba menghibur diri dengan menyebut tidak ada yang terlewatkan tanpa imbalan atau pahala.

"Baik calon jamaah haji maupun penyelenggara haji sedang diuji. Jamaah haji yang telah menitipkan dananya karena ingin menunaikan tanggung jawab ini tidak lain karena mencari keridhaan Allah," ujarnya.

Perbandingan kuota dan penularan Covid-19 - (Republika)

SHARE    

Ia pun mengingatkan calon jamaah untuk dengan hormat menunggu pengumuman dan mematuhi kebijakan yang dibuat. Semua keputusan yang dibuat telah memperhitungkan kondisi dan situasi apakah menguntungkan atau tidak. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang berwenang di antara kamu," ujarnya mengutip ayat Alquran soal perlunya menaati pimpinan.

Sejauh ini, Nigeria disebut masih memiliki kesempatan menjadi salah satu negara yang memberangkatkan jamaah. Sebelumnya, Ketua Nahcon, Alhaji Zikrullah Kunle Hassan, telah menjanjikan prioritas dalam seleksi calon jamaah akan diberikan kepada mereka yang memberikan setoran haji 2020 terlebih dulu.

Pejabat Kerajaan Arab Saudi menyebut pengumuman tentang haji tahun ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, Kerajaan menyelesaikan evaluasi terhadap tantangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Menteri Media/Penerangan Arab Saudi Majid bin Abdullah al-Qashabi mengatakan, pihak berwenang Saudi sedang menindaklanjuti pembaruan kondisi pandemi di dunia, Ahad (6/6). Menteri haji dan umrah serta menteri kesehatan akan segera mengumumkan keputusan dari evaluasi tersebut.

"Karena penyebaran Covid-19, penting untuk mengevaluasi kerusakan dari penyebaran virus ini dengan cermat dan benar. Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penyebaran penyakit di kerajaan atau dunia Islam," kata dia, dilansir Arab News, Senin (7/6).

Di tempat lain, India yang memiliki kuota 200 ribu jamaah menyatakan sudah siap menerima segala keputusan Saudi. “Perdana Menteri Narendra Modi telah mengatakan India akan mendukung apa pun keputusan Saudi,” kata Menteri Urusan Minoritas Mukhtar Abbas Naqvi, akhir pekan lalu. “Tahun lalu haji dari luar negeri ditiadakan, tahun ini belum diputuskan,” ujarnya melanjutkan.

Menteri Dalam Negeri Pakistan Sheikh Rashid juga menyatakan, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan masih terus mengupayakan agar Saudi dapat menerima jamaah yang divaksin Covid-19 buatan Sinopharm. Sejauh ini, Saudi baru merestui penggunaan empat jenis vaksin, tak termasuk Sinopharm.

“Perdana Menteri telah menyatakan di kabinet bahwa ia masih melobi pihak di Timur Tengah soal ini,” ujarnya dikutip the Express Tribune, Senin (7/6).

Menurut Rashid, Kementerian Luar Negeri Pakistan juga telah menyambangi Saudi pada 22 Mei lalu guna membahas kabar bahwa jamaah Pakistan yang menggunakan vaksin buatan Cina akan dilarang masuk. Pakistan juga meminta Saudi merestui penggunaan Sinovac dan Sinopharm.

Meski begitu, belum ada kejelasan dari Saudi mengenai permintaan itu. “Kementerian Luar Negeri menginformasikan kepada Kerajaan Saudi bahwa sangat sulit memperoleh vaksin dari negara selain Cina,” kata dia.

Jamaah haji berdoa saat melaksanakan umarah di Masjidil Haram pada Oktober 2020. - (EPA-EFE/SAUDI MINISTRY OF HAJJ )

SHARE    

Di Tanah Air, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (8/6). Setidaknya ada empat hal yang disampaikan Essam, termasuk mengenai masalah haji tahun 2021.

Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan mengatakan, banyak kesepahaman dari yang disampaikan Dubes Arab Saudi Essam saat bersilaturahim dengan MUI. Di antaranya soal hambatan pemberangkatan haji.

"Dubes menghargai sikap Pemerintah Indonesia terkait pembatalan haji 2021 mengutamakan keselamatan jamaah haji di masa Covid-19," kata KH Amirsyah saat ditemui Republika setelah menerima kunjungan Dubes Saudi.

Sedangkan Wakil Sekjen MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Kerja Sama Internasional Habib Ali Hasan Bahar mengatakan, tidak ada hubungan haji dan umrah dengan dibukanya akses masuk 11 negara ke Saudi. "Jadi yang dibolehkan masuk ke sana tidak ada hubungannya dengan haji dan umrah," katanya setelah menerima kunjungan Dubes Saudi.

Habib Ali Hasan Bahar juga memastikan, diizinkan 11 negara masuk Saudi, sementara 9 negara masih dilarang masuk, tidak berkaitan dengan produsen vaksin. "Tidak ada hubungannya dengan vaksin dan negara produsen vaksin dan itu diulang-ulang tadi sama Pak Dubes tidak masuk dalam perhitungan," katanya.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (8/6/2021). - (Ali Yusuf/Republika)

SHARE    

Belum diizinkannya sembilan negara masuk Saudi juga murni pertimbangan keselamatan bagi warga negara Indonesia dan juga warga setempat. Semua tidak ada hubungannya dengan politik luar negeri. 

Akali Antrean

Tertundanya pemberangkatan ibadah haji untuk yang kedua kalinya selama masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada antrean tunggu jamaah haji yang semakin panjang. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan panjangnya antrean jamaah haji.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan langkah-langkah melalui perbaikan regulasi. Semisal melalui proses pendaftaran jamaah haji, pembatasan usia jamaah haji, hingga melarang dana talangan setoran awal.  

Di samping itu, menurut Khoirizi, pemerintah akan terus melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji yang diikuti perbaikan dan peningkatan sarana layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina agar bisa menampung jamaah lebih banyak lagi. Khoirizi memastikan bagi jamaah yang haji pada 2020 dan 2021 yang tertunda keberangkatannya akan berangkat pada 2022 dan 2023.

"Bagi jamaah yang terpaksa tertunda untuk tahun 2020, 2021 maka pemerintah sudah memiliki sistem yang baku melalui Siskohat dengan mengedepankan asas keadilan. Yang daftar duluan berangkat duluan, yang daftar belakangan berangkat belakang. Jadi yang mestinya berangkat tahun 2020 akan berangkat 2022, yang mestinya berangkat tahun 2021 berangkat pada 2023 dan seterusnya," katanya. 

Berkaitan kerja sama dengan negara lain yang memiliki kuota haji lebih dan tidak terpakai agar bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji Indonesia, menurut Khoirizi, kemungkinan itu selalu terbuka. Meski begitu pembagian kuota haji ke negara-negara pengirim jamaah haji didasari oleh keputusan konferensi OKI tahun 1987 dengan asumsi setiap 1.000 penduduk Muslim negara mendapat satu kuota haji. 

Menurutnya, hal itu pun perlu proses yang panjang tidak saja antar pemerintah (G to G), tapi juga dengan Kerajaan Arab Saudi dan juga anggota OKI. "Tentu kita terus melakukan kajian dan memperbaiki regulasi yang ada dengan menerima masukan dari semua pihak dan memang sampai saat ini sistem yang ada masih sangat sesuai dengan tidak meninggalkan asas keadilan sebagai amar UU Nomor 8 Tahun 2019," katanya.

Saat ini, total pendaftar ibadah haji dari Indonesia telah mendekati angka 4,3 juta orang. Sementara yang bisa diberangkatkan hanya 200 ribu orang per tahun. Dengan kondisi ini, rerata antrean haji di Indonesia mencapai 18 tahun. Sedangkan antrean terlama mencapai 41 tahun.

Penundaan dua tahun belakangan ini tak diikuti penghentian pendaftaran. Padahal, rasio keberangkatan dan pendaftaran kian timpang. Selama dua tahun ini, sekitar 400 ribu orang tak jadi berangkat. Sementara pendaftar pada 2019 telah mencapai 710 ribu orang ditambah separuhnya pada 2020.

Di Lebak, Banten, misalnya, pembatalan keberangkatan membuat daftar tunggu mencapai 24 tahun dengan jumlah pendaftar di Banten sebanyak 212 ribu orang. "Jadi, jika daftar haji tahu 2021 maka diberangkatkan ke Tanah Suci 2045," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Badru Salam di Lebak, Jumat (4/6).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat