OLEH BAYU AJI P, INAS WIDYANURATIKAH

Meski kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka secara nasional baru dimulai pada Juli, ada sejumlah daerah yang sudah lebih dulu membuka sekolah. Sekolah-sekolah yang menggelar KBM tatap muka merupakan sekolah yang berada di daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 rendah.

Di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, misalnya, hampir semua sekolah sudah melaksanakan KBM tatap muka. Republika pada Rabu (31/3), berkesempatan untuk mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pananjung, salah satu sekolah yang telah menggelar KBM tatap muka.

Para siswa terlihat antusias dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan gurunya. "Enak. Belajarnya jadi semangat," kata Naumi Oktaviani Putri (9 tahun), salah seorang siswa kelas 3 di sekolah itu.

Menurut Naumi, suasana belajar di sekolah sangat berbeda dengan belajar seorang diri di rumah. Sebab, di sekolah banyak teman yang bisa ditemuinya. Kendati demikian, suasana belajar di sekolah saat ini memang dirasakan berbeda oleh Naumi. Sebab, saat ini di sekolah hanya ada kegiatan belajar. Para siswa tak diperbolehkan keluar kelas tanpa alasan tertentu.

Suasana KBM tatap muka di SDN 2 Pananjung di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (31/3). - (Bayu Adji P/Republika)

SHARE    

Jam istirahat sekolah juga ditiadakan. Para siswa hanya diperbolehkan beristirahat dalam kelas. "Kami bawa makanan sendiri. Kalau berangkat juga selalu diantar (orang tua) dan pulangnya dijemput," kata dia.

Antusiasme yang sama juga ditunjukkan oleh Nazwa (13), salah satu siswi kelas 6 di sekolah itu. Menurut dia, belajar di sekolah membuat dirinya lebih mudah dalam menerima materi pelajaran. Apalagi, sebentar lagi ia akan menghadapi ujian yang akan menentukan kelulusannya. "Kalau di rumah kurang. Mending di sekolah," kata dia.

Kepala SDN 2 Pananjung, Mami Warmi mengatakan, KBM tatap muka di sekolahnya sudah dilakukan sejak 11 Februari. Namun, sekolah itu sempat kembali ditutup karena wilayah Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, sempat masuk zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Baru setelah Desa Pananjung kembali ke zona kuning (risiko rendah), sekolah kembali diizinkan menggelar KBM tatap muka pada awal Maret.

KBM tatap muka di sekolah itu disertai dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam satu kelas, maksimal hanya 50 persen dari total siswa yang diperbolehkan masuk agar pengaturan jarak dapat dilakukan dengan baik. Alhasil, dalam satu kelas dibagi dalam dua kelompok.

"Kelompok A masuk Senin, kelompok B Selasa. Bergantian setiap harinya," kata Mami.

Suasana KBM tatap muka di SDN 2 Pananjung di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (31/3). - (Bayu Adji P/Republika)

SHARE    

Setiap siswa juga dibekali masker dan pelindung wajah dari sekolah. Selain itu, di setiap kelas, disediakan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Jam pelajaran juga masih dibatasi. Dalam satu hari, siswa maksimal hanya belajar selama tiga jam di sekolah. Tidak ada istirahat.

Guru juga tak boleh meninggalkan kelas selama jam pembelajaran "Kalaupun harus meninggalkan kelas, harus ada penggantinya untuk menjaga siswa," kata Mami.

Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan para orang tua siswa untuk selalu mengantar-jemput anaknya. Namun, orang tua tak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Orang tua hanya diperbolehkan mengantar sampai depan gerbang sekolah. Sementara setiap siswa yang masuk selalu diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermo gun.

Menurut Mami, sejak KBM tatap muka berjalan tak pernah ditemukan adanya kasus Covid-19 di sekolahnya. Apalagi, saat ini para guru sudah menjalani vaksinasi sehingga KBM tatap muka dapat lebih aman. Meski begitu, para guru di Kabupaten Pangandaran baru menerima vaksin dosis pertama.  "Nanti tanggal 6 (April) tahap kedua," kata dia.

Berdasarkan catatan Republika, pada pekan lalu sekira 70 persen sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pangandaran sudah menggelar KBM tatap muka. Sekolah-sekolah itu tersebar di sembilan kecamatan di Pangandaran. Hanya sekolah di Kecamatan Cimerak, yang belum diizinkan menggelar KBM tatap muka karena belum ada rekomendasi dari satuan tugas penanganan Covid-19 kecamatan setempat.

Sementara itu, sekitar 5.300 guru di Kabupaten Pangandaran juga telah menjalani vaksinasi dosis pertama pada pekan lalu. Vaksinasi kepada guru itu dilakukan agar KBM tatap muka berjalan lebih aman.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, sekolah-sekolah di daerahnya hampir seluruhnya sudah menggelar KBM tatap muka. Bahkan, KBM tatap muka sudah dilakukan sejak semester ganjil. "Karena kita daerah penyebaran rendah maka sekolah kita buka," kata dia, Rabu (31/3).

Jeje mengatakan, diizinkannya KBM tatap muka di sekolah bukan tanpa syarat. Sekolah tetap harus menerapkan prokes. Selain itu, ketika terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di satu desa, sekolah di desa itu harus ditutup sementara. Aturan itu diterapkan agar tak ada siswa atau guru yang tertular Covid-19. Jika desa itu sudah bebas dari kasus Covid-19, baru sekolah kembali diizinkan menggelar KBM tatap muka.

Berdasarkan data Pemkab Pangandaran, jumlah total kasus Covid-19 terkonfirmasi hingga Rabu (31/3), sebanyak 1.439 kasus. Sedangkan kasus aktif sebanyak 144 kasus. 

Siapkan Prokes Sekolah 

Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021 harus disiapkan secara matang. Pemerintah melalui dinas kesehatan di setiap daerah mesti memastikan sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Pemetaan terhadap kesiapan sekolah pun perlu dilakukan. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menilai  perlu adanya penerapan pencegahan berlapis untuk satuan pendidikan yang akan melakukan PTM. Pemantauan lapangan diperlukan guna memastikan satuan pendidikan betul-betul siap.

"Dasar pembukaan sekolah tatap muka, tidak hanya kesiapan dalam pengisian aplikasi di laman Kemendikbud, namun ada pemantauan lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah," kata Retno, Rabu (31/3).

Pemantauan dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Muti Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi yang merupakan kepanjangan tangan Kemendikbud di daerah. Menurut pengawasan KPAI selama ini, proses pemantauan ke sekolah secara langsung belum maksimal.

Retno mengatakan, Kemendikbud juga harus memastikan semua sekolah mengisi laman Kemendikbud tentang kesiapan buka sekolah tatap muka. Sebab, sampai sekarang baru sekitar 50 persen sekolah yang mengisi dan hanya sebagian kecil yang menyatakan siap.

Rapat koordinasi daerah secara berjenjang juga perlu dilakukan, untuk pemetaan kesiapan sekolah. Menurut Retno, perlu ada data sekolah yang sangat siap, siap, belum siap, dan yang tidak siap. "Pemetaan diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan intervensi untuk membantu sekolah yang belum siap dan tidak siap," kata dia.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), ada sedikitnya tiga prokes yang mesti disiapkan, yaitu terkait administratif, psikis, dan fisik. "Lalu dibuat daftar periksa yang harus dicek satu per satu. Yang harus ngecek tentunya adalah dinas pendidikan,” kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, Rabu (31/3). 

Protokol kesehatan secara fisik, di antaranya adalah tahapan pembelajaran yang terdiri atas persiapan fasilitas di sekolah, seperti tempat cuci tangan dan air mengalir. Peraturan menjaga jarak juga tidak kalah penting. 

Sementara itu, secara psikis sekolah harus menyiapkan adanya prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur perilaku warga sekolah. Heru mengatakan, perlu juga diatur terkait keberangkatan dan kepulangan siswa. 

Heru menegaskan, guru harus memberikan contoh dalam hal mematuhi prokes. "Jangan sampai guru sudah merasa tervaksin, merasa imunnya sudah kuat lalu tidak menggunakan masker," katanya. 

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) Afrizal Sinaro menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri  soal sekolah tatap muka Juli 2021. Namun, menurut dia, pemerintah harus memberikan perhatian bagi sekolah-sekolah yang kesulitan melengkapi fasilitas dan prokes. 

Menurut Afrizal, kesiapan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, jika hanya dibebankan ke sekolah, tak semua sekolah memiliki anggaran untuk memenuhi fasilitas prokes. Apalagi, sekolah swasta menjadi salah satu yang terdampak besar dengan adanya pandemi. 

Sekolah swasta kesulitan mendapatkan dana dan hanya bisa menutupi biaya operasional guru dengan berbagai kendalanya. “Ini memang diperlukan uluran tangan dari pemerintah untuk fasilitas ini," kata dia lagi. 

Kendati demikian, Afrizal berpendapat keputusan sekolah tatap muka ini tepat dilakukan. Sebab, selama satu tahun terakhir dilakukan pembelajaran jarak jauh, kegiatan pendidikan menjadi tidak maksimal. "Akibatnya itu tadi setelah kita lakukan evaluasi dan penilaian, anak-anak merasa ya seperti enggak sekolah jadinya," kata Afrizal.

Pemerintah daerah saat ini terus melakukan persiapan untuk membuka kembali sekolah. Pemda DIY, misalnya, akan terlebih dahulu melaksanakan uji coba PTM sebelum tahun ajaran baru 2021/2022 pada April atau Mei 2021. Uji coba dilakukan pada lima SMA dan lima SMK di DIY.

"Belajar dua jam pulang. Kita lihat dalam kondisi (pandemi) tiga sampai empat hari (uji coba) seperti apa," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Persiapan membuka sekolah juga dilakukan dengan mempercepat vaksinasi bagi guru. Hal itu seperti yang dilakukan Pemkab Banyumas. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, pekan ini akan ada beberapa sekolah yang melaksanakan uji coba PTM. 

Pada Rabu (31/3), guru-guru tersebut diikutkan dalam vaksinasi massal yang digelar di GOR Purwokerto. “Para guru yang akan melaksanakan PTM ini, seluruhnya harus sudah mendapat vaksin Covid 19,'' kata Achmad, kemarin. 

Sejumlah daerah di luar Jawa sejak Rabu kemarin pun memulai vaksinasi bagi guru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Lalu Fatwir Uzali mengatakan, ada sebanyak 4.200 guru yang sudah didaftarkan mendapatkan vaksin Covid-19 dari 5.200 guru yang diusulkan.  

Vaksinasi diberikan kepada guru berstatus ASN maupun non-ASN. "Kita harapkan vaksinasi guru bisa 100 persen, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran orang tua ketika PTM dimulai," katanya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi mengatakan, pihaknya menargetkan vaksinasi bagi 25.559 tenaga pendidik. Setelah semua guru dan tenaga pendidik divaksin secara lengkap, barulah PTM akan digelar. n silvy dian setiawan/antara ed: satria kartika yudha

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat