JAKARTA – Uni Eropa membatalkan larangan ekspor vaksin Covid-19 setelah konflik berkepanjangan dengan produsen vaksin Covid-19 Astrazeneca. Embargo dibatalkan karena dinilai dapat mengganggu produksi vaksin.

Seperti dilansir BBC, Jumat (26/3), para pemimpin Uni Eropa (UE) dalam pertemuan pada Kamis (25/3) sempat memberikan dukungan untuk memperkuat kontrol terhadap ekspor vaksin Covid-19. Namun, pernyataan pasca-KTT menekankan pentingnya rantai pasokan global yang diperlukan untuk menghasilkan vaksin. Sebab, elemen vaksin Astrazeneca diproduksi di sejumlah negara anggota Uni Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Astrazeneca harus memenuhi kebutuhan vaksin di Uni Eropa sebelum melakukan ekspor ke negara lain. "Saya pikir sudah jelas bahwa pertama-tama perusahaan harus mengejar ketertinggalan (pasokan vaksin)," kata Von der Leyen dalam konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin negara Uni Eropa yang digelar secara virtual.

Uni Eropa sempat diberitakan bakal melarang produsen farmasi mengekspor vaksin Covid-19 ke Inggris dan negara lain. Kebijakan itu dikeluarkan karena sedang terjadi gelombang ketiga Covid-19, sedangkan pasokan vaksin di Uni Eropa sangat terbatas. Kebijakan itu dikeluarkan sebagai bentuk protes kepada produsen vaksin Covid-19 Astrazeneca. Astrazeneca disebut tidak mampu memenuhi perjanjian mengenai kuota vaksin.

Meski Inggris sudah tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa, kebijakan itu akan berdampak kepada Astrazeneca. Sebab, pabrik Astrazeneca tersebar di sejumlah negara anggota Uni Eropa, salah satunya di Belanda.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Kamis (25/3) menyampaikan, Uni Eropa telah mengekspor 77 juta dosis vaksin ke 33 negara sejak 1 Desember 2020, seperti dilansir Euronews, Jumat (26/3). Sebagai donor utama Covax, Uni Eropa juga berkontribusi pada ekspor ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Dia meminta perusahaan farmasi menghormati kontrak mereka dan menyesuaikan dengan keterbukaan Eropa dalam hal distribusi vaksin Covid-19. "Hanya untuk memperjelas, kami ingin memastikan bahwa Eropa akan mendapatkan bagian vaksin yang adil karena kami harus dapat menjelaskan kepada warga negara kami bahwa jika perusahaan mengekspor vaksin ke seluruh dunia, itu karena mereka sepenuhnya menghormati komitmen mereka dan itu tidak mempertaruhkan keamanan pasokan di UE," katanya.

Rencana Uni Eropa yang sempat ingin melakukan embargo vaksin membuat Pemerintah Indonesia cemas. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, embargo tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan vaksin.

Untuk mengantisipasi kekosongan vaksin, pemerintah mengatur laju kecepatan vaksinasi dan mempertajam sasaran prioritas penerima vaksin.

Lansia mendapat suntikan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca di Munich, Jerman, Senin (22/3). - (AP/Matthias Schrader)

SHARE    

Budi mengaku telah menyampaikan permasalahan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas, Jumat (26/3) siang. Ia mengatakan, embargo tersebut karena sedang terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di negara-negara Eropa.

Lonjakan kasus Covid-19 bahkan terjadi di India, salah satu negara yang menjadi tempat produksi vaksin Astrazeneca.

"Atas permasalahan itu, mulai terjadi embargo vaksin. Kemungkinan itu bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, kemarin.

Oleh karena itu, Menkes mengatakan, pemerintah akan mengatur laju penyuntikan vaksin Covid-19 sebaik mungkin. “Kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya agar tidak ada kekosongan vaksin nantinya,” ucapnya.

Menkes melaporkan, realisasi program vaksinasi Covid-19 telah menembus angka 10 juta dosis dengan kecepatan harian penyuntikan vaksin hampir mencapai 500 ribu dosis per hari. Pemerintah pun berharap penyuntikan vaksin dapat lebih dipercepat saat pasokan vaksin sudah mencapai 15 juta dosis per bulan pada Maret dan April.

Budi dalam keterangan pers di Kantor Presiden juga meminta seluruh kepala daerah dan fasilitas kesehatan agar memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi warga lanjut usia (lansia). Permintaan Menkes ini bukan tanpa alasan. Selama ini, pasien Covid-19 yang perlu perawatan intensif di rumah sakit adalah lansia. Angka kematian Covid-19 pun didominasi lansia.

"Yang masuk rumah sakit yang dirawat itu banyak lansia. Tolong dibantu semua orang tuanya, kakeknya, neneknya, mertua, tante, semua di atas 60 tahun tolong segera diajak untuk segera divaksinasi," kata Budi.

Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 21 juta penduduk lansia yang perlu divaksinasi Covid-19 sampai akhir Juni mendatang. Budi menambahkan, apabila vaksinasi terhadap lansia bisa rampung secara cepat, tingkat keterisian tempat tidur di RS dan angka kematian diyakini akan menurun.

"Karena umumnya yang masuk RS dan yang wafat adalah lansia. Kalau kita bisa segera melakukan vaksinasi untuk usia di atas 60 tahun, akan sangat kecil tekanan RS dan tenaga kesehatan kita," kata Budi.

Sampai hari ini, jumlah dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan mencapai hampir 10 juta suntikan. Sebanyak 6,4 juta orang sudah menerima suntikan vaksin dosis pertama dan lebih dari 3 juta orang menerima suntikan dosis kedua.

Instruksi Presiden

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Presiden memastikan, distribusi vaksin Covid-19 dilakukan hingga ke daerah-daerah pelosok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).

Jokowi mengakui, pasokan vaksin masih terbatas untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah menetapkan prioritas sasaran vaksinasi. Di tahap awal, vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan dan di tahap berikutnya diberikan kepada petugas dan pelayan publik.

“Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi, misalnya pasar. Itu tempat yang interaksi antara orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal juga mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah telah memesan sebanyak 426 juta dosis vaksin. Namun, pengiriman vaksin dilakukan secara bertahap. Menurut dia, pengiriman vaksin Covid-19 baru akan melimpah pada Juli dan Agustus yang diperkirakan bisa mencapai 60 juta hingga 70 juta dosis vaksin dalam sekali pengiriman.

“Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat. Siapkan vaksinator-vaksinator dengan baik dan target setiap kabupaten itu harus tahu,” kata Jokowi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat