JAKARTA -- Lembaga pengelola investasi bernama Indonesia Investment Authority (INA) mulai beroperasi. INA akan menyasar sejumlah proyek jalan tol pada periode awal masa kerja untuk digarap bersama investor global potensial.

Pada Selasa (16/2), jajaran direksi INA resmi diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. INA yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) dipimpin Ridha Wirakusumah sebagai direktur utama (dirut) yang sebelumnya merupakan dirut PT Bank Permata Tbk. INA-SWF dibentuk pemerintah untuk menambah opsi pendanaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ridha Wirakusumah menyampaikan, tujuan awal lahirnya lembaga pengelola investasi di Indonesia memang untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol. "Di pipeline kami ada banyak sekali, tapi yang jalan tol yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Sisanya apakah airport, pelabuhan, atau infrastruktur lain," kata Ridha dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (16/2).

Fokus INA untuk menggandeng lebih banyak investor dalam membiayai jalan tol bukan tanpa alasan. Ridha mengungkapkan, jalan tol memiliki efek ikutan (multiplier effect) yang besar sejak awal pembangunan hingga beroperasi. 

Selain itu, kata dia, proyek jalan tol menyedot pembiayaan yang sangat tinggi. Dua alasan itulah yang menjadikan proyek jalan tol sebagai fokus utama INA pada periode awal.

Ia menambahkan, tugas INA-SWF tidak sekadar mencari uang untuk proyek-proyek pembangunan jalan tol. Lebih dari itu, ujarnya, INA punya posisi yang sama dengan investor untuk memperbaiki kinerja jalan tol sehingga memberikan return yang optimal dan menyejahterakan masyarakat.

"Dengan adanya uang dari luar, investasi pengembangan tol menjadi lebih cepat, lebih bagus, dan optimal. Dan nilai tambahnya lebih cepat untuk masyarakat Indonesia," katanya.

Sampai saat ini, tercatat sudah ada proyek senilai 9,5 miliar dolar AS yang siap ditawarkan ke investor. Namun, INA belum bisa membeberkan secara terperinci proyek tersebut. 

Kendaraan melintas di dekat konstruksi tiang pancang untuk jalur kereta pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Jalan Tol Padaleunyi, Kota Cimahi, Senin (8/2). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Mengenai permodalan, INA sudah mendapatkan suntikan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 15 triliun melalui APBN 2020 untuk modal awal. Angka itu masih akan ditambah dengan PMN sebesar Rp 15 triliun melalui APBN 2021 dan Rp 45 triliun dalam bentuk inbreng saham milik negara yang dipisahkan.

Ridha menegaskan, INA tak bertugas mencari dana pinjaman ataupun utang, tetapi menghimpun dana modal dari para investor. Oleh karena itu, salah satu tugas LPI nantinya adalah menciptakan iklim investasi yang baik sehingga para investor bisa masuk ke Indonesia dengan yakin dan nyaman. “Yang ingin saya tekankan, yang kami cari adalah dana modal, bukan dana pinjaman."

Ia berharap dana yang diinvestasikan para investor tersebut dapat terus bertumbuh sehingga bisa menjadi dana abadi yang dapat digunakan untuk pembangunan Indonesia. Ridha menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukannya yakni menciptakan kinerja yang profesional dan governance yang kuat.

Presiden Jokowi dalam pidatonya saat memperkenalkan jajaran direksi INA mengatakan, INA memiliki posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga ini juga diyakini mampu meningkatkan serta mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi.

Menurut dia, INA akan mampu menjadi mitra strategis bagi para investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, kata dia, akan tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan khususnya infrastruktur nasional.

Jokowi mengatakan, Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan SWF. Sejumlah negara lain, seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah memiliki SWF selama lebih dari 30-40 tahun dan punya akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan. Kendati begitu, Presiden yakin INA mampu mengejar ketertinggalan dan memperoleh kepercayaan nasional serta internasional.

Presiden menegaskan, pembentukan INA memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UU Cipta Kerja. Sedangkan, kelembagaan dan cara kerjanya juga telah diatur dalam PP Nomor 74/2020.

Lembaga ini juga telah dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. “INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional,” ujar Jokowi.

Presiden pun berharap DPR, BPK, dan lembaga negara lain mendukung penuh langkah INA. INA diharapkan dapat bergerak secara inovatif dan berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. “Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju,” kata Jokowi.

Tata kelola 

Pemerintah memastikan adanya komitmen kuat untuk menjaga tata kelola INA agar terhindar dari risiko tindak kriminal. Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya mengenai jurusnya agar SWF yang baru saja dibentuk tidak bernasib sama dengan 1MDB (1Malaysia Development Berhad), perusahaan pembangunan strategis milik Pemerintah Malaysia.

Menkeu mengakui, kekhawatiran mengenai potensi INA berujung salah tata kelola seperti 1MDB sudah kerap disampaikan kepadanya. Bahkan, sejak awal ide pendirian SWF hingga penyusunan UU Cipta Kerja, ujar Sri Mulyani, pertanyaan dan masukan soal itu berkali-kali disampaikan kepada pemerintah.

"Presiden jelas menyampaikan, beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi, yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik," kata Sri.

Tata kelola yang baik, menurut Sri, menjadi sabuk pengaman agar INA-SWF bisa optimal menjalankan tugasnya dengan menggandeng mitra investasi potensial. Demi mewujudkan tata kelola yang unggul itu, Sri menekankan, pihaknya selalu mengutamakan rekam jejak masing-masing kandidat dalam memilih anggota dewan pengawas dan dewan direksi.

SWF 1MDB di Malaysia didirikan untuk mendorong inisiatif strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang sekaligus menjalin kemitraan global. Perusahaan itu juga berfungsi mempromosikan investasi asing secara langsung. 

Pada 2015, sejumlah media massa, satu di antaranya Wall Street Journal, menyebut 1MDB telah digunakan untuk menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak yang kala itu masih menjabat sebagai perdana menteri. Kabar itu pun cukup menggemparkan Malaysia. Otoritas berwenang dari setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat, kemudian turut menyelidiki skandal tersebut. 

Jajaran Direksi INA-SWF

1. Direktur Utama: Ridha Wirakusumah

Pengalaman: dirut Bank Permata dan menjadi CEO di berbagai perusahaan multinasional.

2. Wakil Dirut: Arif Budiman

Pengalaman: presiden McKinsey Indonesia, dirut Danareksa, direktur keuangan Pertamina.

3. Direktur Investasi Stefanus Ade Hadiwidjaja

Pengalaman: CEO dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional.

4.  Direktur Pengelolaan Risiko: Marita Alisjahbana

Pengalaman: Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia,Thailand, Vietnam, dan Filipina.

5. Direktur Keuangan: Eddy Porwanto

Pengalaman: Direktur keuangan di berbagai sektor industri.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat