JAKARTA -- Pihak kelurahan di beberapa daerah menyatakan siap menjalankan rencana pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. PPKM mikro yang merupakan strategi baru pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 akan menjadikan desa/kelurahan sebagai ujung tombak pencegahan.

Salah satu caranya dengan mengaktifkan posko Covid-19. Sejumlah lurah di Ibu Kota DKI Jakarta mendukung rencana PPKM mikro. Kebijakan ini diyakini efektif dalam menurunkan laju penyebaran Covid-19. 

Lurah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Idham Mugabe, mengaku belum mendapat informasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penerapan PPKM mikro. Kendati demikian, ia menilai PPKM mikro secara substansial kemungkinan akan sama dengan kebijakan yang pernah dijalankan Pemprov DKI, yaitu pembatasan sosial berskala lokal (PSBL).

"Kami sangat mendukung sekali PPKM mikro ini," kata Idham saat berbincang dengan Republika, Kamis (4/2).

Pekerja seni berkostum tokoh superhero Spiderman merapikan masker yang dikenakan tokoh berkostum Ultraman saat sosialisasi program Jakarta Bermasker di Jalan Pasar Senen, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Sejumlah lurah di DKI Jakarta mendukung rencana PPKM mikro dalam menekan penyebaran Covid-19. - (Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

SHARE    

Pemprov DKI Jakarta memang pernah menerapkan kebijakan PSBL pada pertengahan 2020. PSBL diberlakukan pada 62 rukun warga (RW) yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19.

Idham berpendapat, PPKM mikro bakal jauh lebih efektif dibandingkan PPKM ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung saat ini di Jakarta. "PPKM dan PSBB itu kan skalanya luas. Masyarakat ada kejenuhan di situ. Kalau bukan keluarganya yang kena (positif Covid-19), mereka belum mau disiplin protokol kesehatan," ujar Idham. 

Sementara, jika PPKM mikro yang diterapkan, kata dia, petugas bisa melakukan mengontrol ataupun membuat kebijakan yang lebih terarah dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pembatasan yang dilakukan di tingkat lokal akan membuat masyarakat lebih sadar dan mawas diri soal bahaya Covid-19. 

Pendapat serupa disampaikan Lurah Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Moch Rasyid Darwis. Rasyid optimistis kebijakan PPKM mikro bakal efektif menekan jumlah kasus karena sudah melihat dampak dari dibentuknya Kampung Tangguh di salah satu RW di Kelurahan Pejaten Timur. 

"Yang dulu awalnya Pejaten Timur peringkat satu kasus positif saat awal-awal pandemi, sekarang sudah peringkat 4 dari 7 kelurahan di Pasar Minggu," kata Rasyid kepada Republika. 

Kampung Tangguh adalah program bersama TNI dan Polri. Program ini merupakan upaya melawan Covid-19 berbasis lingkungan RT atau RW dengan melibatkan langsung masyarakat. 

Rasyid melanjutkan, ia siap untuk membentuk dan memimpin posko Satgas Covid-19 tingkat kelurahan jika PPKM mikro diterapkan. Hanya saja, dia berharap agar posko itu tak hanya diisi aparatur kelurahan dan Satpol PP, tapi juga aparat dari TNI dan Polri. Sebab, selama ini masyarakat cenderung melawan ketika ditegur terkait protokol kesehatan oleh petugas kelurahan ataupun Satpol PP. 

"Alhamdulillah, kalau ada TNI-Polri, mereka nurut saat ada penindakan. Kalau tanpa TNI-Polri, terjadi penolakan atau pembangkangan," ujarnya. 

Di daerah lainnya, Lurah Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Ali Pranoto, mengaku sudah mendapat informasi terkait akan diberlakukannya PPKM skala mikro. Namun, hal tersebut masih harus dikoordinasikan dengan camat, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT). 

Pesepeda menggunakan masker saat menyeberangi Jalan Braga di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/2). Data Pemprov Jabar menunjukkan Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jabar yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam penggunaan masker dengan persentase yang tak pernah kurang dari 90 persen. - (RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Menurut Ali, penerapan PPKM skala mikro tidak akan jauh beda dengan pembatasan yang telah berjalan selama ini. "Artinya, tinggal dilakukan penyesuaian jika memang ada aturan baru dalam penerapan PPKM skala mikro nantinya," kata Ali saat berbincang dengan Republika, Kamis (4/2). 

Ali mengatakan, Kelurahan Karah selama ini telah menjalankan pengawasan terkait kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Para petugas kelurahan, kata dia, menjalankan operasi yustisi setiap pagi dan malam hari. Pengawasan dilaksanakan di beberapa tempat, mulai dari pasar, restoran, hingga warung kopi. Selain mengawasi protokol kesehatan, pihaknya memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan jam operasional. 

Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan terkait mobilitas masyarakat. Setiap ada warga yang tiba seusai bepergian dari luar daerah ataupun tamu yang datang dari daerah lain, diminta untuk melakukan tes Covid-19 di puskesmas. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan PPKM skala mikro. Sebab, kebijakan PPKM yang sudah berlangsung selama tiga pekan tak efektif menekan pertambahan jumlah kasus positif Covid-19. Penerapan PPKM mikro ini akan difokuskan pada 98 daerah yang sedang melaksanakan PPKM. 

Petugas gabungan memberikan masker kepada warga saat operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Jalan Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (2/2). Sejumlah lurah di DKI Jakarta mendukung rencana PPKM mikro dalam menekan penyebaran Covid-19. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Di Kota Bandung, Jawa Barat, pihak Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, sudah menjalankan posko Covid-19 sejak awal pandemi. Menurut Lurah Antapani, Teguh Haris Pathon, posko Covid-19 sampai saat ini masih aktif. 

Ia mengatakan, posko Covid-19 tak hanya berfungsi untuk melakukan sosialisasi atas protokol kesehatan, tetapi juga jadi garda terdepan dalam menangani kasus Covid-19. Ia mencontohkan, jika ditemukan warga yang positif Covid-19, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bahu-membahu memenuhi kebutuhan selama isolasi mandiri, termasuk memberikan sembako jika terdapat stok.

"Kegiatan kita setiap hari keliling sosialisasi PSBB proporsional, protokol kesehatan, pemberian masker bagi warga yang tidak bermasker, penyemprotan disinfektan di lingkungan RW, dan pengecekan protokol kesehatan di tempat usaha," ujarnya.

Petugas gabungan berpatroli saat operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Jalan Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (2/2/2021). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Teguh menuturkan, pihaknya juga berupaya agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan di setiap RW terdapat rumah singgah. Rumah singgah itu ditujukan bagi warga yang apabila ada anggota keluarganya positif Covid-19 dan harus isolasi mandiri di rumah. 

"Jadi, jika ada yang positif dan harus isolasi di rumah, anggota keluarga yang lain bisa menempati rumah singgah yang ada di RW. Sejauh ini, baru ada satu RW yang menerapkan itu," kata dia. 

Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/2) telah mengundang lima gubernur untuk membahas perkembangan penanganan Covid-19. Kelima kepala daerah yang diundang adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat tersebut menyampaikan, kelima gubernur bersama Presiden saling bertukar pikiran mengenai pengalaman daerah dalam menekan laju penularan Covid-19. Para pimpinan daerah juga berkaca terhadap Cina dan India yang dianggap cukup sukses melawan pandemi. 

"Kesimpulan kami satu, cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan. Ini agar kita bisa mempersiapkan lebih baik, sarana kesehatannya ada, agar seluruh RS kita tidak terlalu terbebani, dan kita bisa siapkan diri dengan vaksinasi," ujar Budi dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (4/2). 

Dalam rapat tersebut, Budi melanjutkan, Presiden mengapresiasi inisiatif yang diambil masing-masing daerah dalam menangani pandemi. Beberapa provinsi memang punya langkah sendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti Jogo Tonggo di Jawa Tengah serta Kampung Tangguh dan Desa Siaga Covid-19 di daerah lain. 

"Ini sebenarnya sangat erat dengan budaya asli Indonesia dan sangat tepat untuk menjawab bagaimana kita mengatasi pandemi ini dengan mengurangi laju penularan virus ini," kata Budi. 

Menkes menambahkan, semua kebijakan pemerintah daerah di level mikro dan komunitas adalah inisiatif yang perlu diperluas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membentuk posko-posko penanganan Covid-19 di level desa dan kelurahan yang juga menyentuh lingkup terkecil, seperti RT/RW. 

"Kita harus menyeimbangkan antara perbaikan sektor kesehatan dan mengurangi laju kecepatan penularan serta menjaga bagaimana masyarakat masih bisa hidupnya berjalan normal," ujar Budi.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bakal mengaktifkan kembali Relawan Desa Lawan Covid-19 yang telah dibentuk beberapa waktu lalu. Relawan Desa Lawan Covid-19 diaktifkan menyusul adanya PPKM di Jawa dan Bali.

"Beberapa hari terakhir ini kami merevitalisasi apa yang pernah dilakukan desa melalui Relawan Desa Lawan Covid-19," kata dia, Rabu (3/2). 

Abdul menjelaskan, Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah terbentuk hampir pada semua desa di Indonesia. Mereka juga telah menyiapkan rumah isolasi, pos jaga di setiap gerbang desa, dan memberikan edukasi kepada warga desa.

Adapun fungsi pos jaga adalah mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa serta mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar-masuk desa. Kemudian, mendata dan memeriksa yang baru datang dari rantau serta merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa kurang sehat untuk karantina mandiri.

"Selama 2020 ada 58 ribu desa sudah punya rumah isolasi, kemudian posko atau gerbang desa yang merupakan filter pertama di dalam menyeleksi warga desa yang keluar-masuk itu juga sudah dimiliki sekitar 58 ribu desa," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat