JAKARTA -- Program vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai sejak Rabu (13/1) terus bergulir. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga saat ini sebanyak 20 ribu tenaga kesehatan (nakes) telah disuntik vaksin Covid-19

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, para nakes yang telah disuntik vaksin tersebar di 91 kabupaten/kota. "Mereka tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota dan provinsi, termasuk di Sulawesi Barat," kata Nadia saat dihubungi Republika, Ahad (17/1).

Menurut Nadia, sejauh ini belum ada laporan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI). Ia menambahkan, pemerintah secara bertahap akan memberikan vaksin kepada seluruh nakes yang jumlahnya mencapai 1,4 juta orang. "Targetnya vaksin bisa diberikan untuk seluruh nakes sampai akhir Februari. Mohon doanya agar vaksinasi berjalan lancar," kata Nadia yang menjabat sebagai direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung Ditjen P2P Kemenkes ini. 

Program vaksinasi tahap pertama mulai dilaksanakan di daerah pada Kamis (14/1). Penerimaan suntik vaksin di daerah itu diawali pejabat setempat dengan menggandeng selebritas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Untuk memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia. Saat ini, telah disiapkan 31 ribu vaksinator untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di seluruh Tanah Air. 

Di Bandung, Jawa Barat, sebanyak 1.783 sumber daya manusia di bidang kesehatan dilaporkan sudah menjalani vaksinasi sejak diluncurkan pada Kamis (14/1) lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengeklaim, pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar. Namun, ada kendala terkait sistem yang digunakan pemerintah pusat. "Salah satunya soal pendaftaran SDM kesehatan," kata Ahyani, kemarin.

Ahyani mengingatkan semua pihak yang telah disuntik vaksin Covid-19 untuk tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes). Sebab, berdasarkan keterangan ahli, kekebalan tubuh pasca-vaksinasi akan muncul bertahap. Selain itu, kekebalan akan optimal satu bulan setelah disuntik vaksin Covid-19 yang kedua.

Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan KIPI serius yang terjadi sejak program vaksinasi dijalankan pemerintah. Karena itu, ia mengimbau masyarakat berpartisipasi dan tidak mengkhawatirkan dampak serius dari vaksinasi Covid-19. Kendati demikian, apabila ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa, masyarakat diminta melapor ke fasilitas kesehatan. Laporan itu selanjutnya dicatat dan akan ditindaklanjuti Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI yang merupakan komite independen dalam mengkaji hal ini. 

Ia menjelaskan, KIPI merupakan dampak ilmiah dari produk vaksin. Sebagai produk biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh, kata dia, vaksin pasti memiliki reaksi alamiah dan bisa saja menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan. Menurut dia, reaksi tersebut hanya berupa kemerahan, pegal, dan paling parah bisa menimbulkan demam. “Namun, data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya,” katanya. 

Dia meyakini, vaksin Covid-19 sudah teruji keamanan dan efikasinya. Bahkan, vaksin yang digunakan di Indonesia sudah diuji di dalam dan luar negeri dengan hasil yang baik. Dengan demikian, program vaksinasi diharapkan ke depan bisa memberikan perlindungan tambahan untuk menghadapi pandemi korona.

Sangat kewalahan

Vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menekan penularan virus korona yang belakangan makin mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa kasus harian Covid-19 terus meningkat di atas 10 ribu dalam sepekan terakhir, bahkan pecah rekor dengan menembus 14.224 kasus per Sabtu (16/1). Lonjakan kasus membuat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di sejumlah wilayah Tanah Air bertambah, bahkan ada yang mencapai 85 persen. 

Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 ke tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Babatan, Jalan Babatan, Kota Bandung, Jumat (15/1).  - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma mengatakan, BOR di RS rujukan secara nasional kini sekitar 65 persen. Namun, kalau BOR di provinsi sudah ada yang lebih dari 85 persen. "Kami sudah sangat kewalahan menghadapi lonjakan pasien ini, terutama ruang ICU di beberapa provinsi, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan," ujar Lia saat dihubungi Republika, Ahad (17/1).

Pihaknya memperkirakan kasus harian Covid-19 akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada awal Februari 2021. Kalau kasus harian terus meningkat hingga bulan depan antara 90 persen hingga 100 persen, RS mengaku tidak bisa maksimal memberikan pelayanan kesehatan karena keterbatasan tempat tidur, terutama ICU. 

Lia mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin membuat pasien tak perlu menunggu ketika masuk RS. Namun, penuhnya tempat tidur membuat RS tidak bisa bergerak menangani pasien di ICU karena masih ada pasien yang dirawat, sementara ada pasien yang terinfeksi Covid-19 juga ingin mendapatkan pelayanan medis. "Sehingga, sekarang kami selektif sekali, hanya merawat pasien sedang, berat, hingga kritis," ujarnya.

Sementara pasien dengan gejala ringan, dia melanjutkan, tidak harus dirawat di rumah sakit. Kalau tidak merasakan gejala, orang yang terinfeksi Covid-19 bisa tinggal di rumah dan tidak perlu ke rumah sakit karena bisa menghabiskan tempat perawatan.

Terkait permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menambah kapasitas RS 30-40 persen, Persi mengaku, RS belum bisa menambah di semua fasilitas kesehatan karena sumber daya manusia yang belum komplet. "Mungkin kita masih bisa menambah tempat tidur. Jadi, sekarang kami berlomba-lomba mencari SDM," katanya.

Ia menambahkan, rekrutmen baru SDM kesehatan telah dilakukan supaya rumah sakit bisa memenuhi ini permintaan Menkes. Upaya ini diharapkan diwujudkan saat kasus makin melonjak yang diperkirakan terjadi pada awal Februari.

Saat ini, dia menambahkan, sebagian RS sudah menambah tempat tidur, meski belum sampai 30 persen. "Ada sebagian lagi yang belum karena terkendala SDM," katanya.

Lia menuturkan, persoalan makin bertambah karena banyak SDM yang terpapar Covid-19. Artinya, meski SDM telah tersedia, tidak semuanya langsung bekerja karena terpapar Covid-19 dan mereka harus diisolasi. Untuk menekan kasus harian yang berdampak pada keterisian tempat tidur, Lia menyebutkan, masyarakatlah yang kini menjadi garda terdepan.

"Masyarakat juga tahu sekarang risikonya tinggi sekali. Kalau kita kontak dengan banyak orang, risiko untuk tertular virus pasti ada," katanya.

Lia meminta masyarakat mengupayakan terus melakukan upaya protokol kesehatan 3M. yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, masyarakat harus mengurangi kegiatan berkumpul. "Tolong masyarakat bisa menahan diri," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat