JAKARTA -- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin Covid-19 Sinovac halal dan suci untuk digunakan. Status kehalalan vaksin ditetapkan Komisi Fatwa MUI dalam rapat pleno di Jakarta pada Jumat (8/1).

"Rapat Komisi Fatwa menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma, suci dan halal," kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Jumat (8/1).

Meski telah dinyatakan halal, fatwa vaksin Covid-19 Sinovac belum utuh karena masih perlu menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan, kualitas, dan kemanjuran vaksin. Ia menjelaskan, fatwa secara utuh baru bisa keluar apabila ada dua unsur penting, yaitu halal dan thayib (baik/aman).

"Apakah aman digunakan atau tidak, Komisi Fatwa akan melihat itu," ujar Niam merujuk BPOM yang sedang menggodok izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Sinovac.

Niam menegaskan, kebolehan penggunaan Sinovac sangat terkait dengan keputusan BPOM dari aspek keamanan. Dengan demikian, fatwa MUI terkait Sinovac akan menunggu legalitas ke-thayib-an atau izin EUA.

Komisi Fatwa menetapkan kehalalan vaksin Sinovac setelah sebelumnya mengkaji secara mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI pusat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI).

Tim itu sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Bio Farma, dan BPOM sejak Oktober 2020. Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana.

Sepulang ke Indonesia, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang. Dokumen diterima secara lengkap oleh tim MUI pada Selasa (5/1) melalui surat elektronik.

Pada hari yang sama, tim merampungkan audit lapangan di Bio Farma yang nantinya akan memproduksi vaksin ini secara masal. Tim kemudian melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI pusat untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan, aspek keamanan vaksin merupakan ranah BPOM. MUI hanya bertugas menentukan kehalalan Sinovac. "Soal kualitas bukan di sini, itu (izin EUA) mencakup ke-thayib-an. Yang khusus ini (sidang fatwa) kita akan gabung menjadi satu. Dari MUI sudah keluar, insya Allah halalnya," katanya.

Ketua Harian Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam (kiri), Wakil Ketua Umum Majeli Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud (tengah) saat konferensi pers terkait fatwa vaksin covid-19 Sinovac, di Jakarta, Jumat (8/1).  - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Izin BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkirakan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Covid-19 Sinovac bisa dikeluarkan sebelum Rabu (13/1). Sesuai rencana, vaksin Sinovac akan disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri pada tanggal tersebut.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, pemerintah sudah berkomunikasi dengan BPOM terkait rencana vaksinasi tersebut. Namun, hal itu tak berarti membuat BPOM harus mengeluarkan EUA sebelum 13 Januari.

Penny mengatakan, perkiraan mengenai EUA bisa dikeluarkan sebelum 13 Januari karena ada keyakinan dari tim BPOM bahwa vaksin Sinovac memiliki aspek keamanan dan mutu yang baik berdasarkan data-data yang sudah dimiliki. Penny menambahkan, BPOM telah menerima sebagian data mengenai hasil uji klinis vaksin Sinovac dari Brasil, Turki, dan uji klinis vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat.

Jika semua data sudah lengkap, tim internal BPOM melakukan analisis dan pembahasan terakhir dengan Komisi Nasional Penilaian Obat yang khusus untuk vaksin Covid-19 yang melibatkan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Itagi) hingga epidemiolog.

"Apabila dilihat dari aspek keamanan dan efikasi yang bertahap didapatkan datanya, sudah memberikan keyakinan sehingga bisa dipastikan akan keluar sebelum 13 Januari," kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (8/1).

Menurut Penny, data dari Turki sudah lengkap. Namun, pihaknya masih menunggu data vaksin Sinovac dari Brasil. Ini termasuk data relawan uji klinik fase tiga untuk kelompok usia di atas 59 tahun yang dilakukan di Brasil.

Sementara, dari dalam negeri, BPOM masih menunggu data hasil uji klinis fase 3 di Bandung untuk data pengamatan interim tiga bulan. Setelah itu, ia menambahkan, izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 tidak lama akan diumumkan.

Brasil sebelumnya melaporkan efektivitas vaksin Sinovac mencapai 78 persen. Adapun efektivitas vaksin Sinovac di Turki menunjukkan vaksin efektif 91,25 persen melawan infeksi korona.

Presiden Joko Widodo menegaskan, program vaksinasi Covid-19 yang dijadwalkan dimulai pekan depan tetap harus menunggu EUA dari BPOM. Ia pun mengaku tak tahu kapan izin dari BPOM bisa dirilis kendati pasokan vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah didistribusikan ke daerah.

"Vaksinasi kapan? Saya jawab pekan depan. Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM," ujar Jokowi saat acara penyerahan bantuan modal kerja (BMK) kepada pelaku usaha mikro kecil di Istana Bogor, Jumat (8/1). Jokowi memastikan seluruh tahapan teknis terkait vaksinasi dipatuhi pemerintah.

Bila berjalan sesuai jadwal, vaksinasi perdana akan dilaksanakan pada Rabu mendatang. Presiden Jokowi tidak sendirian dalam menjalani vaksinasi Covid-19 perdana.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, ada tiga kelompok yang mendapat suntikan vaksin Covid-19 pertama di Indonesia.

Kelompok pertama, kata Wiku, adalah pejabat publik pusat dan daerah. Presiden Jokowi masuk dalam kelompok ini. Kedua, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah. Sementara, kelompok ketiga adalah tokoh agama di daerah.  

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat