Logikanya seolah berbunyi: karena mereka miskin, mereka pantas mendapat racun versi murah
Proses peningkatan status hukum terhadap Febrie dianggap sarat penyimpangan.
UU APBN 2026 juga memberikan ruang bagi pengelolaan dana yang lebih aktif.
Perselisihan muncul akibat perbedaan interpretasi ketentuan pembayaran dalam Surat Perintah Kerja.
Masyarakat menyesalkan ketidaktransparanan Pemprov Jateng.
