OLEH FEBRIANTO ADI SAPUTRO

Kehidupan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih jauh dari kata sejahtera. Pada porsinya mereka berada pada situasi keadilan yang timpang. Itulah yang terkesan dalam rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Pertahahan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika kali ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Meski itu bukan rahasia lagi, pun para elite negara itu tak bersepakat, diam-diam mereka menyadari itu.

Kesan itu terlontar dari evaluasi ringan yang diungkapkan anggota Komisi I DPR, Sukamta. Ia mengaku, masih menemui standar harga barang dan jasa yang tak sesuai yang diterapkan bagi anggora TNI. Kompensasi kesejahteraan, seperti uang lauk pauk dan pesangon saja masih memakai standar barang dan jasa sebelum reformasi. 

"Saya kira mungkin sejak zaman Pak Menhan (Prabowo Subianto) masih jadi Danjen Kopassus standar harga barang dan jasanya masih dipakai di Kopassus hari ini," kata Sukamta dalam rapat tersebut.

Gayung pun bersambut, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengakui keprihatinannya. "Saya pun menangis Pak, sama seperti Bapak. Begitu saya masuk ditugaskan Presiden membantu Pak Prabowo, kami berdua selalu berpikir bagaimana TNI ini sejahtera," kata Trenggono. 

Trenggono mengisahkan, suatu saat dirinya pernah bertanya kepada sopirnya, apakah sopirnya sudah memiliki rumah atau belum. Prajurit yang tak disebutkan namanya itu jujur mengakui belum memiliki rumah. "Aduh, kalau saya kasih rumah, misal, buat sopir nanti yang lain bagaimana? Itu salah satu contoh, dari mana ini? Kira-kira begitu," ungkap Wahyu. 

Kopral (Purn) Partika Subagyo Lelono mengajak anggota Dalmas Polresta Surakarta melakukan aksi damai TNI-Polri Solid di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/8/2020). Aksi tersebut digelar sebagai simbol perdamaian antara TNI dan Polri serta menyerukan agar peristiwa penyerangan terhadap Polsek Ciracas di Jakarta Timur tidak terulang kembali - (ANTARAFOTO/Maulana Surya)

SHARE    

Trenggono mengungkapkan, Kemenhan saat ini terus mencari cara bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Karena itu, dirinya memohon dukungan DPR untuk sama-sama memperjuangkannya.

"Saya mohon dukungan dari bapak dewan yang terhormat untuk kemudian kita berjuang bersama pemerintah, kita cari cara yang terbaik supaya para prajurit kita, mohon izin, jangan sampai prajurit kita naik kapal laut, lalu kemudian prajurit yang lain menggunakan pesawat terbang, ada yang begitu, ini kenyataan," ujarnya.

Sukamta juga menilai, perseteruan antara Polri dan TNI yang kerap terjadi sering dilatarbelakangi kecemburuan terkait kesejahteraan. Seperti diketahui, baru-baru ini puluhan anggota TNI menyerang markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Ia berharap, kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan anggota Polri.

"Bukan kita ingin mengurangi yang polisi. Yang sudah sejahtera ini kita dorong terus, tapi kita berharap yang TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan ancaman yang keras, mau kita disiplinkan bagaimana pun juga ini sepanjang masih perasaan cemburu itu tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu," ujar politikus PKS tersebut. 

Anggota Komisi I lainnya, Yan Permenas Mandenas, menilai, perlu dibedakan keuangan antara prajurit TNI yang bertugas di Papua dengan yang bertugas di daerah lain. Tingkat kemahalan yang berbeda perlu dipertimbangkan. "Karena tingkat kemahalan harga di Papua itu satu hari kita makan saja, satu orang 100 ribu rupiah, itu nggak cukup. Jadi, ini harus jadi catatan supaya prajurit-prajurit kita yang tugas di Papua tidak terus menerus ditelantarkan seperti itu," ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap soal kesejahteraan prajurit ini menjadi skala priorotas dari tiga matra TNI untuk dibahas dengan Kemenhan. Soal itu, Trenggono mengakui, keuangan prajurit yang ditugaskan di Papua sudah distandardisasi oleh Kementerian Keuangan.

"Kita mau melebihkan tidak mungkin, anggaranya kan tidak ada anggaran lebihnya, itu salah satunya. Itu kita sedang mencari cara bersama Bapak Menhan untuk soal kesejahteraan," imbuhnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat