JAKARTA -- Data-data terbaru yang disampaikan pemerintah menunjukkan keparahan pandemi Covid-19 yang masih terus meningkat. Presiden Joko Widodo menginstruksikan para kepala daerah berupaya menurunkan kurva peningkatan kasus dan angka kematian yang terus menanjak tersebut. 

"Karena apabila kurva Covid ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian tidak bisa kita turunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis, situasi ketidakpastiannya akan terus berlanjut," kata Jokowi di hadapan gubernur se-Indonesia, Selasa (1/9). 

Jokowi menginstruksikan kepala daerah agar segera melakukan upaya yang cepat dan efektif untuk mengendalikan dan menekan penambahan kasus Covid-19 di masing-masing daerah. Menurut Jokowi, perekonomian tak akan melaju dengan pesat selama masyarakat masih belum merasa aman beraktivitas. 

Jokowi mengingatkan rata-rata kasus meninggal di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. “Ini pekerjaan besar kita, sekali lagi kita harus waspadai betul sehingga kita tidak kehilangan kendali dalam penanganan penyebaran covid,” ucap Jokowi.

Pada Selasa (1/9), total kasus di Indonesia mencapai 177.571 kasus dengan 7.505 meninggal dan 128.057 sembuh. Sebanyak 42.009 orang dalam perawatan. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, jumlah kasus positif Covid-19 mingguan saat ini mengalami kenaikan sebesar 32,9 persen. 

Dari jumlah kenaikan tersebut, lima daerah menyumbang angka kenaikan tertinggi. Pertama, Jawa Barat yang menyumbang hingga lebih dari 100 persen kenaikan kasus covid, yakni dari 707 kasus menjadi 1.681 kasus. 

Kemudian, Jawa Tengah yang mengalami kenaikan 56,4 persen dari 837 menjadi 1.309 kasus. Kalimantan Timur naik 39,2 persen dari 732 menjadi 1.019. DKI Jakarta mengalami kenaikan 36,9 persen dari 4.067 menjadi 5.568 kasus dan Jawa Timur naik 20,8 persen dari 2.401 menjadi 2.901 kasus.

“Ini adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak, khususnya dari lima daerah yang telah kami sebutkan tersebut karena ini harus ditekan,” ujar Wiku di Istana Presiden, Selasa (1/8). Wiku meminta daerah terus menjalankan pemeriksaan secara masif serta berupaya mengendalikan dan menurunkan kasus baru.

Wiku juga menyampaikan terjadinya lonjakan kasus meninggal dalam sepekan sebesar 24,4 persen. Daerah dengan kenaikan angka kematian tertinggi adalah Jawa Tengah dari 60 menjadi 144 kematian sepekan belakangan. Disusul oleh Aceh yang juga naik dari 6 menjadi 29 kematian. Bali naik dari 2 menjadi 13 kematian. Riau juga naik lebih dari 100 persen dari 4 menjadi 11 kematian dan Jawa Timur naik 18,8 persen dari 149 menjadi 177 kematian.

Sementara itu, tingkat kematian terkait Covid-19 secara nasional saat ini adalah 4,23 persen. “Jadi, kondisinya di Indonesia masih lebih tinggi dari angka rata-rata di dunia,” ujar dia. Persentase kasus kematian tertinggi ada di Bengkulu (7,29 persen), Jawa Tengah (7,18 persen), Jawa Timur (7,07 persen), NTB (5,76 persen), dan Sumatra Selatan (5,68 persen). 

Satgas juga mencatat terjadinya kenaikan jumlah daerah dengan risiko tinggi dalam sepekan terakhir. Sebanyak 65 kabupaten/kota kini menjadi daerah dengan risiko tinggi dari yang sebelumnya hanya 32 kabupaten/kota.  

“Kami bandingkan seminggu sebelumnya dan terlihat bahwa sebelumnya, ada 32 kabupaten kota dengan risiko tinggi dan sekarang, naik cukup besar menjadi 65 kabupaten kota dengan risiko tinggi,” ujar Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/9).

 Wiku menyebut, daerah dengan risiko tinggi tersebut naik cukup pesat dari 6,32 persen menjadi 12,65 persen. Sedangkan kabupaten kota dengan risiko sedang juga mengalami kenaikan dari 222 daerah menjadi 230 daerah. Dan daerah yang tidak terdampak Covid-19 menurun dari 30 daerah menjadi 26 kabupaten/kota.

 “Sedangkan zona tidak terdampak atau hijau turun dari 13,82 persen menjadi 13,22 persen. Terlihat bahwa zona dengan risiko sedang naik dari 43,19 persen menjadi 44,75 persen. Dan kuning atau risiko rendah dari 36,77 persen turun menjadi 29,38 persen,” katanya.

Wiku meminta daerah yang kini masuk kategori risiko tinggi agar berupaya keras mengendalikan penyebaran penularan Covid-19. Lebih lanjut, ia menyebut, sebanyak 26 kabupaten/kota yang tidak terdampak atau berada pada zona hijau merupakan daerah di kepulauan. “Karena pengendalian kasus di kepulauan mungkin lebih mudah dibandingkan daratan, di mana mobilitas penduduk lebih tinggi,” ujar Wiku.

Terkait lonjakan belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim penambahan kasus di DKI belakangan karena kapasitas pemeriksaan di DKI mencapai 43 persen dari tes nasional. Ia juga mengeklaim, dalam sepekan terakhir, jumlah pasien yang harus dirawat berkurang. "Tapi, ini belum selesai, artinya kita masih punya PR untuk menuntaskan sampai betul-betul zero active case," ucapnya. 

Pemprov DKI bertekad terus meningkatkan pengetesan guna mempercepat penanganan Covid-19. Salah satu upaya percepatan tersebut dengan penggunaan laboratorium bergerak. "Jadi, mobile lab ini nanti siap untuk melakukan pemeriksaan PCR. Kapasitas tes maksimal per hari 300 sampel," ujar Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Endra Muryanto.

Sementara, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno yang daerahnya mencatat lonjakan kasus belakangan mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak mungkin lagi diterapkan. Irwan menilai, PSBB selama lebih kurang 45 hari di Sumbar pada April-Juni lalu telah berdampak pada kemunduran perekonomian masyarakat.

“Yang jadi alternatif sekarang itu, Instruksi Presiden Nomor 6/2020, yakni ketegasan menjalankan protokol kesehatan," kata Irwan di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9).

Penegakan protokol ini juga menjadi langkah yang diambil Pemprov Jawa Barat (Jabar). Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, dalam sebulan belakangan, petugas sudah melakukan penindakan kepada 590.858 pelanggar dan mengumpulkan denda mencapai Rp 36,5 juta.

"Lebih dari 80 persen pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat ada di Bandung Raya. Mohon diperbaiki dan ditingkatkan lagi kedisiplinannya," ujar Emil.

Warga berolahraga di kawasan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/9/2020). Kompleks Stadion Manahan kembali dibuka untuk aktivitas warga berolahraga setelah sebelumnya ditutup selama lima bulan akibat Covid-19. - (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

SHARE    

Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, upaya pencegahan kasus Covid-19 di daerah tak cukup dengan peringatan Presiden Joko Widodo. "Harus ada kebijakan yang lebih dari itu, misalnya, perlu menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Presiden," ujar Dedi Kurnia saat dihubungi Republika, Selasa (1/9).

Namun, lanjut Dedi, ketika sanksi diberikan atas kelalaian kepala daerah, pemerintah pusat harus juga mendukung sepenuhnya. Khususnya, dalam fasilitas yang diperlukan daerah. Dengan begitu, penanganan pandemi benar-benar kerja kolektif.

"Komitmen penanganan pandemi harus sangat ketat. Sebab, peringatan yang dilontarkan Presiden Jokowi tidak akan efektif dan terimplementasi dengan baik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat