Kabar Utama
Belajar Daring Dianggap Lebih Boros
Bantuan kuota internet bisa meringankan beban pengeluaran yang boros selama pandemi Covid-19
BANDAR LAMPUNG -- Para orang tua siswa berharap rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan kuota internet untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat terealisasi. Sebab, bantuan kuota internet dapat meringankan beban pengeluaran orang tua selama pandemi Covid-19.
Gunawan, orang tua siswa kelas X SMA swasta di Bandar Lampung, mengatakan, pengeluaran untuk belajar daring lebih boros dibandingkan belajar di sekolah secara tatap muka. “Untuk beli kuota saja Rp 50 ribu itu bisa tiga sampai empat hari. Boros pengeluaran,” kata Gunawan, Senin (31/1).
Warga Pinang Jaya, Bandar Lampung, tersebut mengaku bersyukur karena pemerintah berencana memberikan kuota internet gratis kepada siswa. Menurut dia, pengeluaran untuk membeli kuota internet lebih banyak dibandingkan untuk memberikan uang jajan kepada anak saat sekolah dalam keadaan normal.
Orang tua dari siswa SD Negeri di Kemiling, Susi, berharap pemerintah juga memberikan bantuan lainnya kepada para siswa. Sebab, tidak semua orang tua memiliki ponsel pintar yang bisa digunakan untuk belajar daring, termasuk dirinya. Selama kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, Susi mengaku harus meminjam ponsel pintar milik tetangganya.
“Saya handphone sih punya. Kalau bantuan yang diberikan berupa kuota, bingung harus bagaimana. Selama ini anak saya belajar nebeng di rumah tetangga,” ujar dia.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Sulpakar mengatakan, pihaknya masih mendata nomor telepon seluler siswa atau wali (orang tua). Pemberian kuota internet yang dibagikan berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik).
Sulpakar mengatakan, pendataan akan berlangsung hingga 11 September mendatang. Ia berharap semua sekolah dapat segera meminta data nomor telepon siswanya dan memasukkannya ke dapodik.
Kemendikbud menjanjikan bantuan kuota internet kepada siswa selama masa pandemi Covid-19 empat bulan berturut-turut. Kuota internet yang akan diterima untuk siswa sebanyak 35 GB per bulan dan guru 42 GB.
Selain orang tua, peserta didik pun menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi kuota internet. Para siswa mengaku akan memaksimalkan subsidi tersebut untuk PJJ di tengah pandemi Covid-19.
Siswa kelas IX SMP di Kota Yogyakarta, Yulvita Nurmala Sari, mengatakan, PJJ membutuhkan kuota internet yang cukup besar. Bahkan, orang tuanya harus menghabiskan sebesar Rp 30 ribu untuk pembelian kuota internet yang hanya bertahan selama tiga hari.
"Paketnya (kuota internet) boros karena belajar dari jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Beli paket Rp 30 ribu, tapi tiga hari sudah habis. Jadi, kalau untuk satu bulan bisa mengeluarkan uang Rp 180 ribu sampai Rp 200 ribu," katanya kepada Republika, Senin (31/8).
Ia berharap subsidi kuota internet tersebut dapat dicairkan secepatnya. Dengan demikian, pembelian kuota internet tidak membebani ia dan orang tuanya. "Subsidi akan membantu belajar dari rumah karena takut juga masuk sekolah di tengah pandemi," ujarnya.
Siswa SMK di Kota Yogyakarta, Syifa Ayomi Nugrahanti, mengaku bakal memaksimalkan subsidi yang akan diberikan untuk keperluan belajar daring. Syifa mengaku mengeluarkan Rp 80 ribu per bulan untuk membeli kuota internet.
Salah satu orang tua siswa di Kota Tasikmalaya, Irwan Nugraha (36 tahun), mengatakan, bantuan kuota sangat berguna untuk mengurangi beban pengeluaran selama pandemi Covid-19. Sebab, selama pandemi Covid-19, pengeluaran untuk uang pulsa anaknya membengkak.
"Biasa keluar uang untuk pulsa anak itu Rp 50 ribu. Sekarang bisa sampai Rp 200 ribu. Jadi, sangat berguna," kata dia, kemarin.
Namun, sebagai orang tua siswa, ia menginginkan anaknya segera dapat kembali belajar secara tatap muka di sekolahnya. Sebab, selama anaknya belajar dari rumah, materi yang disampaikan tak efektif.
Untuk mendukung proses pembelajaran anaknya, ia harus menyewa guru pembimbing bersama orang tua siswa lainnya dengan biaya Rp 700 ribu per bulan. Sebab, jika hanya mengandalkan dari materi guru, anak tak bisa menyerap materi pelajaran dengan maksimal.
Emma, salah satu orang tua siswa lainnya, juga mengapresiasi bantuan kuota internet untuk siswa. Menurut dia, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk kelancaran para siswa belajar dari rumah selama pandemi Covid-19.
Kendati demikian, menurut dia, proses PJJ tak terlalu efektif dibanding belajar tatap muka. Karena itu, ia meminta agar sekolah dapat segera dibuka sehingga kegiatan belajar tatap muka dapat dilakukan dengan waktu dan jumlah siswa yang dibatasi.
"Soalnya guru keliling juga tak maksimal, lebih banyak guru hanya memberi tugas lewat handphone. Jadi, anak yang dampingi itu orang tua di rumah," kata Emma.
Wakil Forum Kepala Sekolah DKI Jakarta Suparno Sastro menilai, bantuan kuota internet menjadi salah satu jawaban atas tantangan penyelenggaraan PJJ. Suparno mengatakan, siswa dan guru sama-sama kewalahan ketika PJJ dilakukan karena tanpa persiapan dan kajian sebelumnya.
"Baik guru maupun siswa sama-sama pertama kali melakukan PJJ hingga baru ketahuan masalahnya belakangan. Salah satunya ialah keluhan untuk membeli kuota internet saat melonjaknya harga kebutuhan lain," katanya.
Ia mengakui, bantuan kuota baru menyelesaikan satu masalah penyelenggaraan PJJ. Sedangkan, masalah seperti siswa yang tak punya gawai memadai atau terbatasnya sinyal masih terus
dicarikan jalan keluarnya. "Harapannya PJJ bisa berjalan lebih lancar karena siswa yang memiliki gawai tak perlu memikirkan kuota lagi saat PJJ," ujar Suparno.
Finalisasi
Apakah pulsa jadi diberikan pada bulan ini? Kemendikbud menyatakan masih melakukan finalisasi teknis terkait pemberian subsidi kuota internet bagi sekolah dan perguruan tinggi. "Mekanisme teknisnya masih dalam finalisasi," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani.
Mendikbud Nadiem Makarim dalam webinar mengenai sistem pendidikan di tengah pandemi Covid-19 yang disiarkan Ahad (30/8) malam meminta agar masyarakat menunggu teknis pemberian kuota tersebut. Saat ini, Kemendikbud bersama dinas di daerah melakukan data entry.
"Saya tahu deadline-nya sangat sulit, tapi kami pastikan akan ada cukup waktu dan akan selalu ada waktu untuk melakukan perbaikan ke depannya," kata Nadiem menegaskan.
Ia mendorong agar seluruh dinas dan kepala sekolah segera menyelesaikan pendataan siswa dan guru yang berhak menerima subsidi ini. Setelah itu, data tersebut segera dimasukkan ke dapodik untuk ditindaklanjuti.
Nadiem menambahkan, tanggung jawab akurasi data ada di masing-masing kepala sekolah. Ia meminta agar kepala sekolah di seluruh Indonesia memastikan agar orang tua siswa memberikan data yang akurat sehingga bantuan subsidi ini bisa tepat sasaran.
"Tugas berat kepala sekolah yang bertanggung jawab memastikan data itu dan masuk ke dapodik. Tolong secepatnya. Mohon bantuan kepala dinas dan pemerintah daerah untuk bisa mendorong," kata Nadiem.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.