JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Salah satu yang disorot IDI yakni terkait beban kerja penyelenggara pilkada yang dinilai penting untuk memastikan petugas tidak kelelahan sehingga bisa menurunkan daya tahan tubuh.

“Diatur terkait beban tugasnya itu berapa jam sehari supaya daya tahannya cukup baik utk bisa senantiasa sehat dan bugar menjalankan tugas,” ujar PB IDI Bidang Kesekretariatan, Protokoler dan Public Relation, Halik Malik, saat dihubungi Republika, Senin (31/8).

Dia menyebut, masukan-masukan IDI sudah diterima pemangku kepentingan, dari KPU, Bawaslu, maupun Kemendagri. Hal itu disampaikan dalam beberapa rapat koordinasi untuk menyusun pedoman umum dan pedoman teknis terkait penyelenggaraan pilkada.

Namun, kata Halik, ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan untuk dapat diterapkan. Ada rekomendasi yang dapat dijangkau dan mudah untuk dilakukan, begitu juga sebaliknya.

“Jadi memang ada banyak contoh kayak di Korsel itu jadi contoh yang paling relevan dengan konteks Indonesia hari ini, tapi beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan contoh dari Korsel itu ternyata tergolong mahal dan sulit,” tutur Halik.

Alasannya, lanjut dia, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 34 provinsi dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Dengan demikian, beberapa rekomendasi jika diterapkan di Tanah Air menjadi sulit dan rumit.

Sejumlah petugas melakukan simulasi rekapitulasi secara elektronik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (25/8). KPU berencana akan menggunakan rekapitulasi digital dalam Pilkada 2020 untuk mengurangi potensi kecurangan sekaligus sebagai alat kontrol dan pembanding terhadap data rekapitulasi suara manual - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra )

SHARE    

“Tentu bagi calon maupun petugas penting untuk melakukan menjalani skrining, jadi nanti akan ada skrining beberapa hari sebelum penyelenggaraan tahapan pemilu. Barangkali setiap tahapan-tahapan kunci, misalnya pendaftaran, sampai pemilihan,” kata Halik.

Apalagi, lanjut dia, ada rekomendasi juga dari meninggalnya 500-700 petugas tahun pada Pemilu 2019 lalu, ketika pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) digelar bersamaan. Pandemi Covid-19 dan evaluasi terhadap Pemilu 2019 menjadi dua dasar masukan IDI terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, beban kerja penyelenggara ad hoc pada pilkada lebih kecil dibandingkan Pemilu 2019 lalu, ketika pemilihan presiden dan legislatif digelar berbarengan. “Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 beban kerja mereka jauh lebih kecil,” ujar Ilham kepada Republika.

Menurut dia, tidak ada batasan kerja bagi penyelenggara pilkada, meskipun pilkada digelar di tengah pandemi. Akan tetapi, jajaran KPU akan terus mengimbau agar para petugas hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, KPU mengatur sejumlah ketentuan syarat menjadi penyelenggara ad hoc. Mereka diutamakan tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta yang dapat membahayakan apabila terpapar Covid-19.

Selain itu, syarat usia menjadi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun. Hal ini untuk mencegah risiko penularan virus korona kepada orang lanjut usia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat