JAKARTA — Penambahan kasus positif di DKI Jakarta mengakibatkan sejumlah perkantoran dan gedung pemerintah ditutup sementara. Sejumlah kantor ditutup akibat adanya kasus positif di lingkungan masing-masing. Antara lain, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan KPK.

Terakhir, penutupan dilakukan terhadap kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Disnakertrans Andri Yansyah mengaku, penutupan dilakukan setelah salah seorang karyawan kantin Disnakertrans DKI Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19, Kamis (27/8) lalu. Disnakertrans DKI Jakarta direncanakan buka kembali pada Selasa (1/9) hari ini.

Andri Yansyah menuturkan, pihaknya sudah meminta karyawan yang positif Covid-19 isolasi mandiri. Selain itu, tes usap juga dilakukan terhadap seluruh keluarga karyawan yang terpapar. Sedangkan tempat bekerja sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020, harus ditutup sementara.

"Jadi, jika perusahaan karyawan tempat bekerja terpapar Covid-19 akan dilakukan penutupan dan sterilisasi dengan penyemprotan disenfektan ke area gedung perkantoran serta pemerikasaan kepada seluruh karyawan,” kata Andri Yansyah, Senin (31/8).

Ia mengakui, besarnya potensi penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran. Sebab, interaksi antarkaryawan kantor maupun petugas pemerintahan dengan masyarakat cukup masif.

Terutama di perkantoran yang menyediakan layanan ke masyarakat, seperti Disnakertrans. Andri mengatakan, pihaknya tidak bisa menolak kedatangan buruh atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan. Misalnya, laporan terkait upah, tunjangan hari raya (THR), atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Petugas melakukan pengasapan disinfektan di kantor Pemda Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (22/8/2020). Pengasapan dengan menggunakan mesin disinfektan model baru tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat di daerah itu - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

SHARE    

"Bisa juga buruh yang datang dan tamu yang datang memaparkan Covid-19. Nah, mengapa itu menjadi salah satu indikasi mungkin yang muncul terpapar Covid-19 dari tamu yang datang," ujarnya. Saat ini, Disnakertrans memperketat lalu lintas orang yang keluar masuk di lingkungan kantor. Sementara itu, KPK juga memutuskan untuk menutup kantornya usai 23 pegawai dinyatakan positif Covid-19. Gedung KPK ditutup selama tiga hari mulai Senin (31/8) hingga Rabu (2/9).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, mengatakan, selama masa lockdown, seluruh area Gedung Merah Putih, Gedung ACLC hingga Rutan KPK akan kembali disemprot disinfektan. Setelah masa lockdown, para pegawai akan kembali bekerja dengan sistem kehadiran fisik proporsi 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

Ditutupnya gedung KPK ini mengakibatkan sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri bakal digelar pada Jumat (4/9) mendatang. Sedianya, pada Senin (31/8) Dewas KPK melanjutkan sidang etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, untuk sidang etik dengan terperiksa FB (Firli Bahuri) dijadwalkan hari Jumat (4/9) pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai," kata Ali dalam pesan singkatnya, Senin (31/8).

Penundaan juga berlaku untuk sidang etik dengan terperiksa Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Aprizal yang sedianya juga dilaksanakan pada Senin (31/8) hari ini. Sidang etik Aprizal ditunda dan dijadwalkan pada Kamis (3/9) pukul 09.00 sampai dengan selesai.

Sistem kerja dari rumah juga diberlakukan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sejak Jumat (28/8) lalu. Pegawai kantor tersebut baru akan kembali bekerja di kantor pada Senin (7/9) pekan depan. Penutupan dilakukan akibat 30 pegawai Kemenkominfo terpapar Covid-19 hingga Jumat (28/9). 

Terpisah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah menutup kantor sejak sepekan lalu. PN Jakpus direncanakan dibuka kembali pada Selasa (1/9). Bukan hanya itu, sebelumnya kantor DPRD DKI Jakarta juga sempat ditutup awal Agustus lalu akibat adanya anggota dewan dan pegawai terpapar Covid-19. Namun, kantor wakil rakyat Provinsi DKI Jakarta kembali dibuka pada Senin (31/8) kemarin.

Lokalisasi

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk menggencarkan strategi pelokalisasian kasus Covid-19. Hal tersebut dilakukan guna menekan angka kasus harian penularan virus Corona jenis baru di tengah masyarakat.

"Strategi melokalisir kasus perlu lebih digencarkan agar yang sudah sakit tidak menjadi agen penularan di masyarakat," kata Ketua Pengurus Besar IDI, Daeng Faqih kepada Republika di Jakarta, Senin (31/8). Dia juga meminta pemerintah untuk segera menggencarkan pelacakan dan pengetesan kepada publik jika ditemukan kasus baru.

Begitu juga dengan isolasi dan ketaatan orang yang terkonfirmasi positif untuk mau diisolasi. "Perlu dipikirkan tempat isolasi yang terawasi untuk ganti isolasi mandiri," katanya.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan disinfektan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, di kantor Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (29/8). Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Banda Aceh mengintensifkan disinfektan klaster perkantoran setelah beberapa pejabat pemerintah kota termasuk Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab. - (IRWANSYAH PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu menggerakkan semua elemen masyarakat baik ormas, organisasi kepemudaan, organisasi profesi dan elemen masyarakat lain sampai level bawah. Menurutnya, mereka bisa diminta untuk bersama-sama menggelorakan dan mengkondisikan anggota komunitasnya agar disiplin protokol kesehatan.

Sementara,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jakarta membahas upaya pengendalian lonjakan angka Covid-19 di ibu kota. Dalam beberapa hari terakhir ini, angka harian covid di Jakarta tembus hingga lebih dari seribu kasus.

 “Tadi pagi juga ada rapat internal bersama pimpinan daerah DKI dengan Presiden RI dan beberapa menteri dalam rangka memastikan penanganan di DKI berjalan dengan baik,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Jakarta, Senin (31/8).

Wiku mengatakan, dalam Instruksi Presiden Nomor 6/2020 diamatkan bahwa baik kementerian, TNI Polri, dan juga pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk menegakan kedisiplinan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya persuasif terhadap masyarakat serta penerapan denda dan sanksi. 

Lebih lanjut, Satgas juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali PSBB dan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan laporan yang diterima, penerapan aturan ganjil genap bisa menjadi salah satu faktor peningkatan penularan kasus.

“Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil genap terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk, dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan,” ujar dia.

Pengendalian lonjakan kasus juga dapat dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat di perkantoran dan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kapasitas kantor hingga maksimal 50 persen serta menerapkan bekerja dari rumah. Bagi para pekerja yang memiliki penyakit komorbid serta berusia lanjut pun diminta agar bekerja dari rumah untuk mengurangi risiko penularan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat