Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto (tengah) tiba untuk menjalani kunjungan tahap kedua Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Puskesmas Garuda, Jalan Dadali, Kota Bandung, Jumat (28/8). | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Kabar Utama

Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Vaksinasi

Vaksinasi diharapkan bisa dimulai dalam beberapa bulan ke depan.

JAKARTA -- Pemerintah mengupayakan vaksinasi Covid-19 bisa dimulai akhir tahun ini. Tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 akan mendapatkan prioritas sebagai penerima vaksin. 

Vaksinasi diharapkan bisa dimulai dalam beberapa bulan ke depan karena pemerintah telah mengamankan komitmen pengadaan 30 juta dosis vaksin dari perusahaan Cina, Sinovac, dan Uni Emirat Arab (UEA), G42, untuk tahun ini.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir pada Kamis (27/8) mengatakan, dengan asumsi setiap orang menggunakan dua dosis vaksin, maka akan ada 15 juta orang yang bisa divaksin pada akhir tahun jika tahap uji klinis berjalan dengan baik. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, prioritas terhadap para tenaga kesehatan merupakan hal yang penting karena mereka berhadapan langsung dengan pasien dalam penanganan Covid-19. "(Prioritas) tenaga kesehatan pastinya," kata Arya kepada Republika di Jakarta, Jumat (28/8).

Arya mengaku optimistis PT Bio Farma (Persero) yang sedang bekerja sama dengan Sinovac mampu memproduksi vaksin Covid-19 dengan cepat seperti permintaan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Apalagi, kata dia, kapasitas produksi Bio Farma terus ditingkatkan dari 100 juta dosis menjadi 250 juta dosis vaksin per tahun. 

"Sebenarnya kami sudah siap sedia untuk produksi kapan pun, tapi tentu semua tergantung pada proses, seperti uji klinis tahap III," kata Arya. Ia menambahkan, jika uji klinis sukses dan vaksin siap diproduksi massal, vaksin dipastikan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal sebelum diberikan ke masyarakat. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada Kamis (28/7) meminta produksi vaksin Covid-19 bisa dilakukan dengan cepat. Kiai Ma'ruf juga berpesan agar proses sertifikasi halal vaksin Covid-19 segera dimulai meski vaksin belum diproduksi. 

Kiai Ma'ruf menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, semua produk di Indonesia wajib disertifikasi halal, termasuk produk farmasi. Ia tak ingin permasalahan program vaksinasi measles rubella (MR) terulang pada vaksinasi Covid-19. 

"Jangan sampai terjadi seperti waktu vaksin MR. Itu terlambat, vaksinnya sudah beredar, sertifikatnya (halal) belum. Jadi, supaya sebelum nanti diproduksi, sertifikat (halal) itu sudah keluar," kata Kiai Ma'ruf.

Para pemangku kepentingan terkait sedang menyiapkan proses sertifikasi halal vaksin Covid-19. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, mengatakan, BPJPH sudah melakukan komunikasi secara informal dengan Bio Farma. 

Sukoso mengatakan, BPJPH mengarahkan Bio Farma agar melengkapi dokumen proses sertifikasi halal sesuai aturan yang berlaku. BPJPH juga berencana melakukan komunikasi secara formal dengan Bio Farma untuk membicarakan sertifikasi halal vaksin Covid-19. "Namun, kepastian waktu (komunikasi) segera dibicarakan, bisa jadi secara virtual," kata Sukoso, kemarin. 

Ia menambahkan, BPJPH juga bakal terus berkoordinasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Komisi Fatwa MUI. Akan tetapi, pertemuan dengan LPPOM dan Komisi Fatwa MUI bergantung pada kesiapan dokumen dan riset Bio Farma.

Bio Farma dalam beberapa kesempatan menyatakan, vaksin yang sedang dikembangkan menggunakan bahan baku halal. Bio Farma sudah mendapatkan surat pernyataan dari Sinovac bahwa bahan baku yang digunakan bebas dari kandungan gelatin babi. Bio Farma pun menyatakan bakal mengurus proses sertifikasi halal. 

LPPOM MUI menyatakan siap mengawal sertifikasi vaksin Covid-19. Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, LPPOM MUI bahkan sudah berdiskusi dengan Bio Farma.  

Lukmanul mengatakan, proses sertifikasi belum dimulai karena vaksin Covid-19 masih dalam proses uji klinis. "Secara teori dan praktiknya, proses uji klinis itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Uji klinis belum selesai," katanya.

 
Proses sertifikasi belum dimulai karena vaksin Covid-19 masih dalam proses uji klinis.
LUKMANUL HAKIM, Ketua LPPOM MUI
 

Kendati demikian, ia menegaskan, LPPOM MUI tetap akan mengawal proses yang sedang berjalan. Dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun didukung dengan instrumennya, ia yakin proses sertifikasi bisa selesai dalam waktu maksimal dua bulan. "Sebulan atau dua bulan selesai asal datanya lengkap dan bisa akses sesuai dengan data yang kita minta," katanya.

Ia mengatakan, Wapres telah berpesan agar LPPOM MUI bersikap proaktif dalam proses sertifikasi halal vaksin. Tujuannya agar ketika sudah masuk tahap produksi massal, vaksin sudah memiliki sertifikasi halal dan aman untuk digunakan. Lukmanul menegaskan, LPPOM MUI siap menjalankan amanah tersebut. 

"Pelabelan halal tidak akan memakan waktu lama. Setelah uji klinis selesai dan vaksin siap diproduksi, sudah ada label halal MUI," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat