JAKARTA - Pegawai Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK)meng gelar aksi penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menekankan, lembaganya tak alergi dengan revisi UU KPK, tetapi dengan syarat hal itu benar-benar menguatkan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya akan mendukung revisi jika UU-nya untuk memperkuat KPK.

Kalau untuk memperkuat, mengapa tidak? kata Saut Situmorang di gedung KPK, kemarin. Langkah penguat an, menurut dia, dapat dilakukan dengan penambahan pejabat di KPK, seperti deputi penindakan, deputi finansial, dan deputi intelijen.

Akan tetapi, ia mengatakan, pada kenyataannya inisiatif revisi di DPR belakangan justru muncul untuk melemahkan KPK. "Hal itu lan taran adanya sejumlah poin yang dinilai akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut," kata Saut.

Saut membantah pernyataan bahwa UU KPK yang berlaku sekarang sudah lama dan tidak relevan hing ga perlu direvisi. Ia men contoh kan, KPK dalam satu hari dapat me nangkap sekitar 5 atau 10 orang. KPK juga menerima sekitar 6.000 surat pengaduan tindak pidana korupsi, sekitar 30 persennya berpotensi terjadi korupsi.

"Saya akan mendukung revisi jika UU-nya untuk memperkuat KPK.

SHARE

Hingga saat ini, ia mengatakan, KPK sudah melakukan ope rasi tangkap tangan yang ber hasil menjerat 200 orang. Ia menambahkan, sekitar 1.000 orang sudah dipen ja rakan kare na korupsi. "Indi kasi KPK akan sema kin le mah maka harus ditolak. Terkait latar belakang, ke inginan nya apa?
Siapa yang ber main? Kenapadia ber main? Kenapadi putaran terakhir bermain?
Saya rasa itu semuanya sudah bisa di pa hami oleh masyarakat, kata Saut.

Pada Ahad (8/9), pega wai KPK menggelar aksi turun ke jalan dan melakukan long marchdari de pan Menara BCA, Jalan MH Tham rin, Jakarta Pusat, sampai ke Ge dung Merah Putih KPK di Jalan HR Ra suna Said, Jakarta Selatan. Ak si d i akhiri dengan menutup logo tu lisan Komisi Pemberantasan Ko rup si yang berada di atas gedung KPK. Kami harus memperbaiki negeri ini secara berkelanjutan. Hari ini ka mi berharap apa yang kami laku kan menjadi bahan sejarah di KPK," kata Saut.

DPR resmi mengesahkan agenda pembahasan perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Kamis (5/9). Pengesahan yang dise tujui semua fraksi itu hanya dua hari sejak usulan itu muncul dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Selasa (3/9).

Salah satu pengusul pembahasan revisi UU KPK tersebut adalah anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Ia meng ung kap kan, pengusul lain nya adalah Risa Mariska dari Fraksi PDIP, Taufi qul hadi dari Fraksi Nasdem, Ahmad Baidowi dari Fraksi PPP, serta Saiful Bahri dan Ibnu Multazam dari Fraksi PKB.

Dalam draf rancangan revisi UU KPK yang diperoleh Republika, ada sejumlah per u bahan fundamental dari beleid terdahulu. Salah satunya, dalam pasal 3, pe nem patan KPK sebagai lem baga di pusat negara yang ber implikasi KPK masuk dalam eksekutif serta pega wainya bakal tunduk sebagai aparatur sipil negara.

Selain itu, ada juga pem bentukan unsur baru di KPK yang dinamai dewan pengawas. Unsur ini akan beranggotakan empat orang ser ta satu ketua yang dicalonkan presiden dan disetujui DPR. Nanti nya, penya dapan, penyitaan, dan penggeledahan oleh penyidik KPK harus seizin unsur tersebut.

Selain itu, kriteria menarik perhatian dan meresahkan publik tak lagi menjadi dasar KPK me nangani kasus tertentu. Hal ini bisa mem batasi KPK dari menangani kasus-kasus yang melibatkan penegak hu kum dan penyelenggara negara de ngan kerugian negara di bawah Rp 1 miliar, seperti kasus-kasus yang men jerat banyak kepala daerah belakangan.

Di lain pihak, Masinton Pasaribu menilai revisi adalah kenis cayaan bagi UU KPK. Menurut dia, undang- undang harus kompatibel dengan kondisi zaman terkini.

Ia pun memberi contoh komisi antirasuah Hong Kong yang beberapa kali melakukan revisi terhadap regulasinya. Ia juga menilai pem berantasan korupsi yang dila kukan oleh KPK saat ini jalan di tem pat. "Banyak yang ditangkap kanbu kan berarti agenda pemberantasan korupsi tuntas," ujarnya. Ia menam bahkan, agenda mere visi itu bukan dalam konteks mele mah kan atau me nguatkan KPK, me lainkan membuat agenda pemberantasan korupsi sena pas dengan tujuan ber negara.

"Targetnya apa? Akan dicapai kesejahteraan masyarakat. Menjaga kesejahteraan itu apa? Korupsi itu membuat tujuan berbangsa tidak tercapai karena terjadi penyim pang an penyelewengan, pencurian," kata dia.

Dalam aksi kemarin, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Ari tonang menilai revisi UU KPK adalah langkah terkini pelemahan KPK.Pertama kasus (penyerangan terhadap penyidik KPK) Novel Baswedan, lalu kedua terkait (seleksi) calon pemimpin KPK, ketiga rancangan KUHP, dan keempat revisi UU KPK.Empat sistematis ini membuat KPK jadi semakin lemah, kata dia di Jakarta, kemarin. (ed:fitriyan zamzami)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat