JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti sejumlah klaster yang dinilai menjadi area penyebaran Covid-19. Di antaranya adalah perkantoran, pasar, dan permukiman.

Sepekan lalu, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mencatat 31 perkantoran ditutup sementara akibat Covid-19. Dari 31 kantor itu, 24 kantor ditutup sementara karena ada laporan kasus positif Covid-19. Sedangkan 7 kantor lainnya ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pada Ahad (9/8) Perumda Pasar Jaya memutuskan untuk menutup kios pedagang di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan yang positif Covid-19. Pemprov kemudian menyemprotkan cairan disinfektan di sana untuk sterilisasi area.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kondisi ini membuat pemprov akan memperketat protokol kesehatan. Jajaran pemprov akan turun dan mengarahkan masyarakat untuk lebih sering menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. "Nanti sanksinya akan diperkuat," ujar dia kepada wartawan, Rabu (12/8).

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diperkirakan akan memperpanjang kembali masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang akan berakhir pada 13 Agustus. Rencana perpanjangan PSBB transisi tersebut akan dilakukan di tengah angka harian kasus positif Covid-19 yang masih tinggi.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Ibu Kota terus bertambah hingga di atas 400 kasus setiap hari. Kenaikan harian sempat menembus angka tertinggi, yaitu 721 orang pada 8 Agustus 2020. Tiga hari kemudian, Dinas Kesehatan DKI mencatat penambahan kasus positif sebanyak 471.

Dengan begitu, kasus Covid-19 di Jakarta kini mencapai 26.664. Dari jumlah itu, 16.927 orang dinyatakan sembuh dan 953 meninggal. Artinya, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 mencapai 63,5 persen dan yang meninggal 3,6 persen.

Sejumlah anak belajar dengan memanfaatkan hot spot gratis di Musholla An-Nur , Kosambi, Cengkareng, Jakarta, Rabu (12/8). Program hot spot gratis atau PAK EKO (Paket Edukasi Online) gratis ini diluncurkan secara simbolis oleh Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio dengan tujuan membantu para siswa khusus yang kurang mampu dalam belajar online karena terkendala paket kuota atau internet - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Peluang perpanjangan PSBB transisi tersebut bisa dilakukan karena masih ditemukannya kasus positif yang cukup besar di masyarakat. Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan, perpanjangan PSBB transisi untuk yang ke empat kalinya nanti akan ditekankan pada pengetatan protokol kesehatan di tempat-tempat umum di Jakarta.

"Insya Allah diperpanjang (PSBB transisi) karena angkanya masih cukup tinggi," kata Ariza.

 

Insya Allah diperpanjang (PSBB transisi) karena angkanya masih cukup tinggi

AHMAD RIZA PATRIA, Wakil Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, keputusan apakah akan memperpanjang masa PSBB transisi kembali dirapatkan pada Rabu (12/8) siang. Rapat tersebut untuk mengevaluasi data-data terbaru terkait dengan Covid-19. Ahli epidemiologi dilibatkan untuk menganalisis tren penyebaran Covid-19 dan upaya strategis untuk mempersempit pergerakan virus tersebut.

Gubernur menegaskan, kondisi saat ini belum banyak perubahan dari PSBB transisi sebelumnya. Karena itu, ada kemungkinan PSBB transisi bisa saja diperpanjang. Namun, ia tetap ingin menekankan faktor data ilmiah tetap menjadi rujukan pengambilan kebijakan soal nasib PSBB transisi ini.

"Dugaan saya, saat ini belum banyak berubah, tapi saya tidak bisa menyampaikan akan diperpanjang atau tidak sampai kita mendengar hasil para ahli yang disampaikan dalam rapat," kata Anies.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengingatkan kepada kapolsek, kapolres, hingga kapolda untuk serius dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Gatot menegaskan, jika ada pimpinan kepolisian yang abai terkait hal tersebut, akan terancam sanksi berupa pencopotan dari jabatannya.

"Saya katakan, kapolsek yang tidak melaksanakan kegiatan, baik dalam kegiatan pendisiplinan masyarakat atau kegiatan lainnya dalam rangka memotong (penyebaran) Covid-19 ini ganti saja kapolseknya," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/8).

Menurut Gatot, kepolisian tidak boleh jenuh dan harus serius dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga, penyebaran virus korona dapat ditangani dengan cepat guna memulihkan keadaan sosial dan ekonomi.

"Tidak ada yang main, tidak ada kata jenuh untuk polisi, ini kegiatan kemanusiaan. Kalau kita memotong rantai Covid ini, kesehatan akan pulih dan ekonomi akan bangkit. Itu harapannya. Ini dikerjakan bersama-sama, Polri, TNI, dan pemerintah," ujar Gatot.

Zona merah bertambah

Kasus Covid-19 di wilayah Kota Tangerang terus mengalami peningkatan hingga sejumlah wilayah kembali berubah status menjadi zona merah. Kini, kasus Covid-19 di Kota Tangerang telah menyentuh angka 647 kasus.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, penularan tersebut diyakini berasal dari beberapa sumber penularan. Jika dilihat dari hasil PSBB pada 26 Juli sampai dengan 9 Agustus, penularan Covid-19 tertinggi di Kota Tangerang berasal dari rumah tangga atau orang terdekat.

“Sekitar 44 persen dari jumlah kasus baru yang ada di Kota Tangerang berasal dari orang terdekat,” kata Arief.

Kondisi yang memang tak bisa dihindari ketika salah satu anggota keluarga berstatus orang tanpa gejala (OTG). Ia tidak menujukkan gejala dan tanda-tanda tertular Covid-19. Namun sebaliknya, ia membawa virus dan dari situlah penularan kerap terjadi hingga timbul kasus baru.

Sumber penularan kedua berasal dari klaster perkantoran yang tercatat sekitar 12 persen dari jumlah kasus baru. Kemudian, dari aktivitas seperti menghadiri undangan dan sejumlah aktivitas yang sifatnya berkumpul, yakni tercatat 11 persen.

“Lalu, ada di pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal dengan jumlah persentase tujuh persen. Sisanya, penularan Covid-19 yang terjadi di kegiatan ibadah, tempat industri, perjalanan keluar kota, transportasi umum, dan pertokoan,” kata dia.

Meski begitu, Arief tak memperketat masa perpanjangan PSBB kali ini. Pemkot Tangerang memilih untuk melakukan pengawasan yang lebih masif untuk kedisplinan protokol kesehatan. Pihaknya pun terus mengawasi dan memperhatikan semua lini kehidupan masyarakat. 

“Dengan memperluas pengawasan, kedisiplinan bisa terbangun di tengah masyarakat Kota Tangerang meskipun beraktivitas di luar rumah,” ujar Arief.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat