JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan pencairan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebesar 100 persen di 270 daerah rampung pada Juli kemarin. Akan tetapi, berdasarkan data per 29 Juli 2020, total realisasi pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada masih mencapai angka 87,11 persen.

Kemendagri akan memanggil kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran pilkada serentak sebelum Agustus. Menurut Direktur Jenderal Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian, Kemendagri bakal terlebih dahulu menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal ini.

“Besok (hari ini, red) akan kami rapatkan dengan KPU dan Bawaslu dulu,” ujar Ardian saat dikonfirmasi Republika, Ahad (2/8).

Dalam data yang diberikan Ardian, total anggaran pilkada yang sudah dicairkan mencapai Rp 13,24 triliun atau 87,11 persen dari jumlah pendanaan sebanyak Rp 15,21 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran yang belum dicairkan sebanyak Rp 1,96 triliun atau 12,89 persen.

Ia memerinci, total dana yang telah ditransfer ke KPU daerah oleh pemerintah daerah (pemda) setempat mencapai Rp 9,41 triliun atau 92,22 persen. Sementara, anggaran pilkada yang sudah ditransfer pemda ke Bawaslu daerah masing-masing sebesar Rp 3,17 triliun atau 91,82 persen.

Sedangkan, pemda telah mentransfer ke aparat pengamanan di daerah setempat lebih dari Rp 654 miliar atau 42,55 persen. Dari jumlah dana pilkada yang sudah dicairkan tersebut, berasal dari sejumlah pemda yang mentransfer anggaran 100 persen maupun di bawah 100 persen.

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didamping koimisioner KPU Ilham Saputra (kiri), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto (kanan) dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito (kedua kanan) berbincang dengan petugas KPPS saat meninjau simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7). - (NOVA WAHYUDI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ardian menyebutkan, dari 270 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini, terdapat 212 daerah yang melakukan transfer dana 100 persen ke KPU Daerah. Sementara, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan 56 kabupaten/kota belum melaksanakan kewajiban menyalurkan anggaran pilkada 100 persen.

Sedangkan, untuk Bawaslu daerah, ada 225 pemda yang sudah mentransfer anggaran pilkada. Akan tetapi, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan 43 kabupaten/kota mentransfer dana pilkada masih di bawah 100 persen.

Ardian mengatakan, pemanggilan kepala daerah yang belum mentransfer dana pilkada sebesar 100 persen pada Juli akan dilakukan setelah rapat dengan KPU dan Bawaslu. “Selanjutnya menunggu arahan Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian). Akan kita rapatkan dulu,” kata Ardian.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, sebelumnya melaporkan, 270 KPU daerah telah menerima tambahan dana pilkada dari APBN untuk tahap pertama. Sedangkan, dana pilkada yang bersumber dari APBD masih ada 58 daerah yang hanya mentransfer anggaran pilkada antara 40 persen sampai 80 persen.

“Mudah-mudahan itu tidak menghalangi implementasi pelaksanaan tahapan karena anggaran sudah tersedia,” ujar Arief.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat