Internasional
Jokowi dan Abbas Bahas Isu Palestina
Indonesia akan menolak semua tindakan sepihak yang bertujuan mencaplok tanah Palestina.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (28/7). Mereka membahas perkembangan isu Palestina, termasuk perihal rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Pada awal percakapan, Jokowi dan Abbas saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Setelah itu, Abbas memberi penjelasan singkat tentang perkembangan terbaru di wilayah Palestina.
Abbas pun menyampaikan kepada Jokowi perihal upaya yang dilakukan para pemimpin Palestina guna mencegah implementasi aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Abbas menyebut langkah demikian dapat menghancurkan semua peluang perdamaian yang adil dan langgeng berdasarkan resolusi legitimasi internasional.
"Presiden Abbas menyatakan terima kasih rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka terhadap posisi Indonesia di forum internasional dalam mendukung perjuangan Palestina serta hak rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan," kata kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya.
Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan posisi Indonesia yang tak tergoyahkan dalam mendukung perjuangan Palestina. Indonesia, kata Jokowi, akan menolak semua tindakan sepihak yang bertujuan mencaplok tanah Palestina. Sebab, hal itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional.
"Presiden Indonesia menyambut baik dialog antara faksi-faksi Palestina untuk menyatukan posisi Palestina dalam masalah aneksasi yang mengarah pada penyatuan Palestina sepenuhnya," kata WAFA dalam laporannya.
Selain perihal perkembangan isu di kawasan, Jokowi dan Abbas turut membahas penanganan pandemi Covid-19. Abbas menghargai dukungan serta bantuan yang diberikan Indonesia kepada Pemerintah Palestina dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk memerangi virus korona.
Jokowi pun memuji upaya luar biasa yang dilakukan Palestina untuk menangani penyebaran Covid-19. Dia menekankan, Indonesia juga tengah bekerja keras untuk mengendalikan wabah.
"Presiden Indonesia mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan pemerintahnya untuk memberikan bantuan medis yang mendesak kepada Palestina untuk mengatasi virus korona," tulis WAFA.
Indonesia sejak mula juga meyakini bahwa rencana Israel menganeksasi Tepi Barat akan membawa kemunduran dari penyelesaian isu Palestina. "Tindakan (Israel yang) unilateral tersebut akan merusak berbagai parameter dan kesepakatan internasional yang telah disepakati dalam berbagai resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam webinar internasional yang diselenggarakan MUI pada Kamis (16/7).
Menlu mengaku masih ingat pada saat diumumkan rencana Israel menganeksasi Tepi Barat, Indonesia termasuk negara pertama yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Kemudian langsung menulis surat kepada lebih dari 40 menteri luar negeri negara kunci. Yaitu kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non Blok dan Sekjen Liga Arab
"Isi surat saya tersebut mengajak seluruh masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi (Israel atas Tepi Barat) tersebut yang ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional," ujarnya.
Menlu menyampaikan, hampir semua negara merespon positif ajakan dalam surat tersebut. Di antaranya Menlu RRT, Rusia, Jepang, Afrika Selatan, Vietnam, Mesir, Yordania, Prancis, Brunei Darussalam, Malaysia, Tunisia, Arab Saudi, Sekjen PBB, Sekjen OKI dan banyak lagi yang lainnya. Mereka semua mendukung ajakan Indonesia menolak rencana Israel menganeksasi Tepi Barat.
Menlu mengatakan, Indonesia juga menggalang dukungan internasional menolak rencana Israel melakukan aneksasi. Indonesia bersama dengan Tunisia dan Afrika Selatan menggagas pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina pada Juni lalu.
"Dipertemuan OKI saya juga menyerukan persatuan di antara negara-negara OKI dalam menolak rencana aneksasi (Israel atas Tepi Barat) menjadi sangat penting artinya," jelasnya.
Menlu menceritakan, dalam pertemuan bersama OKI dirinya menyampaikan bahwa OKI harus menjadi prime mover untuk memobilisasi masyarakat internasional menolak aneksasi Israel atas Tepi Barat. Di forum Asean juga Indonesia menyerukan agar negara-negara anggota dapat bertindak secara kolektif mendukung hak bangsa Palestina dan menolak pelanggaran hukum internasional secara terus menerus oleh Israel.
Menlu menegaskan, jika rencana aneksasi ini akan diteruskan oleh Israel maka akan menciptakan preseden buruk bagi tatanan internasional. Jika diam saja terhadap aneksasi yang dilakukan oleh Israel, maka aneksasi menjadi seolah-olah sah di mata hukum internasional. Nantinya aneksasi akan menjadi contoh dan legitimasi bagi negara-negara kuat yang ingin mencaplok wilayah negara lain di masa depan.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.