JAKARTA -- DPR meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait rencana membuka kembali belajar tatap muka di sekolah yang berada di luar zona hijau. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol Covid-19. 

"Jangan sampai di sekolah itu menjadi klaster baru bagi Covid-19," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).

Pada Senin, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan akan melonggarkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sebelumnya sudah dilakukan di daerah zona hijau penyebaran Covid-19. Sufmi mengakui dalam pelaksanaan PJJ masih ditemukan banyak kendala dan keterbatasan, terutama keterbatasan jangkauan internet di sejumlah daerah. 

Alih-alih melonggarkan PJJ, ia mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan kuota gratis kepada siswa agar tetap bisa bersekolah dengan jarak jauh. "Oleh karena itu langkah konkret yang kami opsikan kemarin adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang kemudian harus belajar dari rumah, dan memang kalau ini berkepanjangan, ya bisa nanti menurunkan SDM anak-anak yang masa usia sekolah," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian juga menyarankan agar Kemendikbud tidak dulu membuka sekolah di zona kuning. Pertimbangan dibukanya sekolah karena kesulitan yang dihadapi saat PJJ, kata dia, tidak mendesak. " Urgensi utama kita sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak," kata dia, Selasa (28/7).

Ia menyarankan Kemendikbud lebih fokus pada peningkatan PJJ dibandingkan memutuskan pembukaan sekolah di luar zona hijau. Ia juga menilai pelaksanaan PJJ tak bisa dipukul rata ke semua daerah. Ia mengaku mendapati banyak keluhan dari para siswa, orang tua, maupun para tenaga pendidik. Kebanyakan keluhan muncul dari daerah terpencil yang memiliki keterbatasan teknologi dan fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring.  

"Kemendikbud harus ada data dan evaluasi. Kemendikbud harus menyampaikan data mengenai peta perkembangan hasil evaluasi PJJ yang sudah berlangsung," kata dia. Di samping itu, kompetensi guru pun berbeda-beda. Bahkan, kata Hetifah, masih banyak guru yang belum menguasai teknologi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh.  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji pembukaan pembelajaran tatap muka di luar zona hijau tersebut. Namun, pihaknya akan tetap memprioritaskan kesehatan. "Jadi memang kita tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, bagaimanapun ini tetap paling penting. Namun, kita juga harus menjaga proses belajar, ini tidak boleh berhenti," kata Ainun, dalam telekonferensi, Selasa (28/7).

Pelajar memanfaatkan internet gratis untuk belajar di Polsek Puncu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/7). Kantor polisi di lereng gunung Kelud tersebut menyediakan internet gratis kepada pelajar guna menunjang pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 di kawasan yang belum terjangkau internet. - (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

SHARE    

Menurut Ainun, zona yang sedang dikaji untuk pembelajaran tatap muka adalah zona kuning. Peraturan yang ditetapkan akan lebih ketat dari zona hijau. "Misalnya jumlah anaknya lebih sedikit, pertemuannya mungkin juga diatur sedemikian rupa sehingga risikonya itu bisa diperkecil. Memang itu sedang dianalisis," kata Ainun.

Soal kurikulum khusus pendidikan masa pandemi Covid-19 belum juga ada, Ainun mengklaim kurikulum itu masih dalam tahap penyelesaian. Saat ini, kata dia, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud masih menyelesaikan kurikulum yang disederhanakan. "Masih dalam proses penyelesaian, sedang kita finalisasi," ujar Ainun.

Ainun mengakui situasi di berbagai daerah berbeda-beda untuk melaksanakan PJJ daring ataupun luring. Karena itu, pihaknya mendorong sekolah bisa menyesuaikan kondisi peserta didik yang kesulitan akses. "Guideline yang kita berikan umum saja. Kita beri fleksibilitas, tidak harus sesuai dengan KD (kompetensi dasar)," kata dia.

Evaluasi 

Kemendikbud juga melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dicatat Kemendikbud, sebanyak 79 daerah belum sesuai dengan SKB tersebut.

Relawan mengajar materi matematika dalam kegiatan belajar gratis di Kampung Cibiru Beet, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Senin (27/7). Relawan dari Karang Taruna Wanabakti RW 15 Kampung Cibiru Beet berinisiatif untuk memberikan pembelajaran secara gratis bagi 50 siswa PAUD, TK dan SD di kawasan kaki Gunung Manglayang yang terkendala oleh kepemilikan gawai serta gagap teknologi. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

"79 yang pembelajarannya belum sesuai dengan SKB, untuk itu kami minta untuk segera dapat menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan tersebut," kata Ainun Naim. Ia mencontohkan Kabupaten Sumenep yang merupaka zona oranye. Namun, SMA di enam kecamatan kabupaten itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan daerah agar SKB 4 Menteri dapat dilaksanakan dengan baik. Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum kepada pemerintah daerah dengan kebijakan dan surat edaran. 

"Kalau mau lebih keras lagi dengan melalukan webinar, dengan kita lihat satu-satu apa saja masalahnya," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat