JAKARTA – Pemerintah pusat mengucurkan pinjaman sebesar Rp 15 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pinjaman akan diberikan dengan tenor 10 tahun dan suku bunga mendekati nol persen melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pinjaman diberikan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi daerah tanpa harus memperburuk penyebaran Covid-19. "Itu tugas sangat sulit, jadi kami ingin membantu dengan cara apa pun agar pemerintah daerah mampu menangani tantangan luar biasa," ujarnya dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dengan PT SMI (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7).

Pinjaman terutama diberikan agar berbagai proyek pemerintah daerah yang sempat terhenti karena refocusing dan realokasi anggaran bisa berjalan kembali. Namun, Sri mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap harus diiringi dengan menerapkan protokol Covid-19.

Sri berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat segera memanfaatkan pinjaman untuk mempercepat penyelesaian proyek yang memang telah siap dieksekusi. "Kita mohon bisa diakselerasi karena kita ingin kejar pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV," tuturnya.

 

Jakarta memiliki porsi cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita bisa percepat pemulihan di Jakarta dampaknya akan dirasakan nasional.

ANIES BASWEDAN, Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Anggaran untuk pinjaman ke dua Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat berasal dari dua sumber. Sebanyak Rp 10 triliun di antaranya berasal dari surat utang pemerintah yang dibeli langsung oleh Bank Indonesia (BI) dengan suku bunga ke pemerintah nol persen. Anggaran ini akan dikelola oleh SMI untuk diteruspinjamkan ke daerah serta memberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN.

Selain itu, Sri menjelaskan, SMI menyediakan pinjaman senilai Rp 5 triliun. Dana tersebut di luar pembiayaan reguler kepada daerah yang sudah dilakukan SMI sampai 2020 dengan besaran Rp 15 triliun.

Sri mengatakan, dalam mendapatkan sumber pendanaan Rp 5 triliun, SMI harus membayar bunga 5,4 persen. Namun, ia memastikan, pemerintah pusat akan membayarkan sebagian besar bunga tersebut untuk mengurangi beban SMI. Dampaknya, pinjaman ke pemerintah daerah pun mendekati nol, kecuali biaya administrasi yang sekitar 0,185 persen dari total pinjaman.

Besaran pagu yang disiapkan pemerintah pusat lebih kecil dibandingkan pengajuan dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, yakni Rp 16,5 triliun untuk dua tahun. Menurut Sri, pihaknya akan menyesuaikan kebutuhan ini dengan rencana keuangan negara tahun depan. "Kita lihat dan integrasikan dalam nota keuangan dan RAPBN tahun depan," ujarnya. 

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan imbas dari penutupan underpass Senen di Jakarta, Kamis (2/7). Underpass Senen dari arah Jalan Letjen Suprapto menuju simpang Senen ditutup sementara hingga akhir Juli 2020 untuk memperlancar proyek pembangunan Underpass Senen Extension yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Anies mengusulkan pinjaman Rp 12,5 triliun dengan perincian Rp 4,5 triliun pada 2020 dan Rp 8 triliun pada 2021. Sementara itu, Ridwan Kamil mengajukan pinjaman Rp 1,9 triliun tahun ini dan Rp 2,09 triliun pada tahun depan.

Sri mengatakan, ada dua alasan bagi pemerintah pusat memilih dua provinsi tersebut sebagai daerah perdana yang mendapatkan pinjaman PEN. Pertama, dampak Covid-19 yang signifikan terhadap ekonomi daerah dan kedua kesiapan proyek.

Sri menyebutkan, perekonomian DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami pukulan cukup keras akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Jakarta menurun 5,6 persen (yoy) pada kuartal II dan pendapatan asli daerah (PAD) turun hingga 54 persen. Peningkatan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya bahkan mencapai 0,4 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB).

Di sisi lain, Sri menambahkan, perekonomian Jawa Barat terkontraksi 2,7 persen (yoy), turun lebih dalam dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,39 persen. PAD Jawa Barat pun turun 16,7 persen dengan potensi kenaikan defisit 0,2 persen dari PDRB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, pendanaan ini akan dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, peningkatan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, dan peningkatan infrastruktur pariwisata.

"Jakarta memiliki porsi cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita bisa percepat pemulihan di Jakarta dampaknya akan dirasakan nasional," kata Anies.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat diharapkan mampu membantu aktivitas ekonomi di daerah bergerak lebih cepat. Khususnya dalam sisa enam bulan pada 2020 ini.

Melalui pinjaman PEN, ia berharap Jawa Barat dapat merealisasikan skenario positif. "Kami kerja keras supaya (pertumbuhan) 2,3 persen itu tercapai. Karena, kalau Jawa Barat terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat