JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memprediksi dan mengantisipasi survei Badan Pusat Statistik (BPS) soal meningkatnya angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat bantuan sosial (bansos) agar tingkat konsumsi masyarakat bisa berada di atas garis kemiskinan. 

Juliari menambahkan, Kemensos pun terus memantau program bansos yang sedang berjalan. Ia bahkan tak menutup kemungkinan untuk mengajukan anggaran bansos jika memang diperlukan. 

"Kalau ternyata harus memerlukan anggaran tambahan untuk mengover lebih banyak lagi keluarga miskin, kami akan ajukan tambahan anggaran," kata Juliari kepada Republika, kemarin. 

Pemerintah sudah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Sebagian besar di antaranya dianggarkan untuk bansos yang mencapai Rp 203,9 triliun. Bansos antara lain mencakup program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan BLT dana desa sebesar Rp 31,8 triliun.

BPS pada Rabu (15/7) mengumumkan, kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan setelah berhasil ditekan sejak 2017. BPS menyebut angka kemiskinan naik karena pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat.

Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang, naik sebanyak 1,63 juta dibandingkan dengan September 2019.

Berdasarkan survei BPS, sebanyak 7 dari 10 orang masyarakat berpendapatan rendah atau pendapatan kurang dari Rp 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi di atas Rp 7,2 juta per bulan, sebanyak 3 dari 10 orang mengaku mengalami hal sama. 

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan non-makanan. 

Pada Maret 2020, nominal pengeluaran yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar Rp 454.652 per kapita atau Rp 2.118.678 per rumah tangga miskin. Komoditas makanan memiliki peranan paling besar terhadap garis kemiskinan, yakni 73,86 persen. 

Staf Khusus Presiden Arif Budimanta mengatakan, pemerintah akan bekerja lebih keras dalam menahan munculnya populasi kelompok miskin baru. Upaya itu dilakukan lewat program PKH hingga bantuan langsung non-tunai (BLNT). 

Ia menegaskan, pemerintah sejak 2014 konsisten memerangi ketimpangan dan kemiskinan dengan membangun SDM dan produktivitas masyarakat. Program pertama, kata dia, berkaitan dengan persoalan kapabilitas. 

"Sejak awal, Presiden Joko Widodo sudah paham itu. Maka, ada program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar agar keluarga yang tidak mampu tidak ada alasan, tidak bersekolah. Wajib belajar sembilan tahun dikembangkan menjadi 12 tahun," kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (17/7). 

Program lainnya adalah reforma agraria yang memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan aset tanah sebagai modal usaha. Kemudian, ada juga program yang membantu masyarakat agar menjalankan usaha. "Ada program kredit dengan suku bunga murah sampai 7 persen. Sebelum 2014, sulit dapatkan pinjaman dengan suku bunga murah," ujar Arif.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Nunung Nuryantono melihat peningkatan penduduk miskin akibat pandemi akan lebih besar di Pulau Jawa. "Kalau dilakukan survei lagi pada September 2020, prediksi saya akan meningkat dua digit jumlah penduduk miskin. Yang paling banyak peningkatan jumlah penduduk miskinnya di Jawa," kata Nunung. 

Hal tersebut karena Pulau Jawa memberikan kontribusi perekonomian sekitar hampir 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pulau Jawa juga memiliki industri yang berkembang yang kini terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, masyarakat di Pulau Jawa umumnya memiliki pekerjaan dengan pendapatan harian. "Akibatnya mereka yang terdampak akan terdorong ke garis kemiskinan," katanya. 

Stimulus UMKM dan koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah sedang merancang tambahan stimulus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bansos produktif. Rencananya, akan ada sebanyak 12 juta pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal kerja tersebut. 

Bantuan itu berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan ke masing-masing pelaku usaha. "Presiden akan rilis besar-besaran di pertengahan Agustus. Masih disiapkan Kemenkop dan Kemenkeu. Penyalurannya akan melibatkan bank Himbara (bank BUMN), BPR, dan BPD," kata Teten. 

Kemenkop, kata Teten, juga membantu koperasi, seperti koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi produksi yang mengalami gagal bayar. Mereka diberikan modal kerja murah melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. 

"Semua itu masuk dalam program PEN untuk UMKM sampai September. Semua dana dari program PEN disalurkan lewat pembiayaan, bukan di Kemenkop, di berbagai daerah banyak yang keliru. Namun, setiap hari kita pantau implementasi PEN," ujar Teten. 

Perajin batik Lek Iwon menyelesaikan pembuatan batik tulis bermotif kebudayaan Papua di kampung Cyber kawasan wisata Tamansari, DI Yogyakarta, Kamis (16/7). Sejumlah perajin batik di kampung Cyber memanfaatan pemasaran digital dan berinovasi dengan membuat motif baru yang disukai konsumen untuk mengatasi anjloknya kunjungan wisata selama pandemi Covid-19. - (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

SHARE    

Belakangan ini, dunia koperasi diramaikan isu gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Permasalahan gagal bayar yang diperkirakan senilai Rp 14 triliun tersebut juga sudah masuk ke meja hijau. Setelah melalui beberapa persidangan, para nasabah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan KSP Indosurya dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

Sebanyak 73,41 persen nasabah menyatakan sepakat dengan rencana perdamaian Indosurya dan 26,59 persen nasabah menolak damai. Proposal perdamaian diterima nasabah yang dihadiri 4.724 anggota mewakili 1,1 juta anggota lainnya. 

Ketua Pengurus Koperasi Indosurya Cipta Sonia mengatakan, ratusan nasabah KSP Indosurya berusia lanjut, sedang dalam kondisi sakit, dan memiliki kebutuhan mendesak, mulai mengurus pengembalian dana di posko prioritas yang telah disiapkan. "Sejauh ini, sudah ratusan nasabah atau kreditur yang mendaftar dengan memprioritaskan lanjut usia dan nasabah sakit," kata Sonia, kemarin. 

Kuasa hukum salah satu nasabah, Nadhira Marianda Fitri dari Hads Partnership, menyebut pihaknya memilih mendaftar langsung ke Indosurya. Anggota yang diwakili mereka tengah dalam kondisi sakit.

Nadhira menjelaskan, dirinya mewakili sembilan kreditur yang mayoritas berusia 60 hingga 70 tahun, serta nasabah yang sakit dengan total dana hampir mencapai Rp 40 miliar. Ia menekankan, banyak kreditur berusia renta dan memiliki keperluan mendesak untuk biaya berobat.

Mereka memerlukan kemudahan dalam pengurusan dana. Mereka juga mendukung proposal perdamaian. "Klien ingin pembayaran lebih manusiawi dan tidak mau pailit," kata Nadhira.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat