WASHINGTON – Para pejabat Amerika Serikat (AS), Rabu (8/7), menggelar pertemuan membahas rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Sumber yang dikutip Jerusalem Post mengatakan, langkah-langkah aneksasi kemungkinan akan tetap dilakukan bulan ini. 

Tim Gedung Putih yang dipimpin menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, dijadwalkan menggelar serangkaian diskusi. Laman Middle East Eye edisi Rabu melaporkan, rangkaian diskusi itu adalah kelanjutan dari kunjungan dua pejabat AS ke Israel. Kedua pejabat itu adalah Utusan Khusus untuk Negosiasi Internasional AS Avi Berkowitz dan anggota Dewan Keamanan Nasional Scott Leith.

Aneksasi sepihak di wilayah pendudukan adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Namun, pada Januari pemerintahan Trump mendukung langkah tersebut dan disebutnya sebagai bagian dari "kesepakatan abad ini" yang digagas Trump.

Aneksasi ini dimulai prosesnya 1 Juli. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menundanya karena belum mendapat dukungan dari AS.

Rencana aneksasi di sebagian besar Tepi Barat dan Lembah Jordan mendapat tentangan dari dunia internasional. Negara-negara Eropa dan Arab menyatakan penolakan mereka.  

Warga Palestina menunggang kuda di wilayah yang masuk dalam rencana pencaplokan israel di Biddya, Tepi Barat, Senin (6/7). - (AP/Majdi Mohammed)

SHARE    

Aneksasi ini memupuskan harapan Palestina untuk mendirikan negara yang merdeka sesuai batas negara sebelum Perang 1967. Wilayah yang akan menjadi Palestina itu seharusnya meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon pada Rabu. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil.

"Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel, sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar-Palestina perlu ditekankan dan diperkuat," ujar pernyataan Kremlin yang dikutip Anadolu Agency.

Sementara itu, Uni Eropa akan memberikan bantuan dana sebesar 22,7 juta euro untuk masyarakat paling rentan di Palestina. Perhimpunan Benua Biru itu menilai, warga Palestina semakin terancam oleh kekerasan dan kurangnya fasilitas layanan penting. 

Uni Eropa menilai, pandemi Covid-19 kian memperburuk situasi kemanusiaan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kendati wabah terus menyebar, pembongkaran rumah-rumah milik warga Palestina terus berlanjut. 

Seorang anak kecil mengibarkan bendera Yordania dalam aksi menolak pencaplokan Lembah Jordan oleh Israel di Amman, beberapa waktu lalu. - (EPA/ANDRE PAIN)

SHARE    

“Dalam masa-masa yang sulit ini, Uni Eropa berkomitmen membantu warga Palestina yang rentan menangkal ancaman terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka,” kata Komisaris Uni Eropa untuk Manajemen Krisis Janez Lenarcic, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Rabu. 

Penolakan

Sementara, Pemerintah Spanyol dan Swedia menentang rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel. Kedua negara berjanji, jika hal itu dilakukan, Uni Eropa akan segera mengambil tindakan tanggapan. "Pembicaraan yang kami, Spanyol, sedang lakukan di dalam Uni Eropa adalah bawah dalam kasus pencaplokan sepihak ini, yang kami harap tidak terjadi, harus ada respons Eropa," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Gonzalez Laya saat melangsungkan konferensi pers bersama Menlu Swedia Ann Linde di Madrid pada Selasa (7/7), dikutip laman Anadolu Agency.

Laya menekankan bahwa Spanyol mendukung penyelesaian konflik melalui mekanisme solusi dua negara. "Satu-satunya cara untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina adalah melalui dialog," ucapnya.

Linde pun menggemakan pernyataan Laya. Dia menegaskan rencana Israel mencaplok wilayah Palestina melanggar hukum internasional. "Jelas ini akan mempengaruhi hubungan antara Uni Eropa dan Israel," ujar Linde.

Pada hari yang sama Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Yordania Ayman al-Safadi, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian, dan Menlu Jerman Heiko Maas merilis pernyataan bersama menolak keras rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel.

"Kami sepakat bahwa setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan membahayakan fondasi proses perdamaian. Kami tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," kata mereka, dikutip laman Times of Israel.

Menurut mereka, pencaplokan Tepi Barat juga akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. "(Pencaplokan) akan menjadi penghalang utama bagi upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil. Itu juga bisa memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel," ujar mereka.

Mereka menegaskan dukungan dan komitmen kuat terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional. "Kami membahas bagaimana memulai kembali keterlibatan yang bermanfaat antara Israel dan Palestina, serta menawarkan dukungan kami dalam memfasilitasi jalan menuju negosiasi," kata mereka.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat