JAKARTA -- Koarmada I TNI AL menyiagakan empat kapal perang Indonesia (KRI) di Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengantisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut Cina Selatan (LCS). Kapal-kapal berjenis Fregat dan Korvet, kapal antikapal selam, tersebut akan melakukan patroli rutin di perairan Laut Natuna Utara.

"Kita menyiagakan empat KRI di Natuna, yang pertama adalah patroli rutin, karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita," jelas Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I TNI AL, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Jumat (19/6).

Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan dengan kegiatan rutin, yakni biasanya hanya dua hingga tiga kapal yang berpatroli. Menurut Fajar, di dalam setiap kapal tersebut juga bersiagakan 100 orang personel TNI AL. Selain itu, ada juga pasukan TNI lainnya yang terintegrasi bersiaga di sekitar sana.

"Ada psukan di satuan TNI terintegrasi. Satu KRI rata 100 (personel). Iya (jadi total personel yang ikut berpatroli di kapal ada 400 orang)," ujar dia.

Dua kapal tempur Indonesia melakukan patroli di Laut Natuna. - (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Dia mengatakan, pihaknya akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI di wilayah tersebut. Menurutnya, peningkatan kesiagaan di wilayah Laut Natuna Utara itu sudah menjadi hal yang pasti dan sudah dilaksanakan sejak lama. TNI AL, dalam hal ini Koarmada I, akan terus menyiagakan unsur KRI di Natuna.

"TNI AL dalam hal ini Koarmada I terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut Cina Selatan," katanya.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo juga sebelumnya juga menyinggung konflik di Laut China Selatan yang melibatkan militer Cina dan Amerika Serikat (AS). Saat ini, dia mengatakan, dua negara besar itu saling menunjukkan hegemoni masing-masing. Karena lokasinya yang dekat dengan Laut Natuna, ia meyakini, sengketa Laut Cina Selatan pasti berimbas ke RI.

Karena itu, TNI AU tidak boleh menyederhanakan masalah dan wajib selalu waspada. Pihaknya menekankan, komandan lanud di bagian barat Indonesia yang berada di bawah Koopsau I harus selalu dalam kondisi siaga. Dengan demikian, kapan pun dibutuhkan untuk melakukan operasi, mereka dalam keadaan siap.

Mantan komandan Lanud Silas Papare Jayapura ini pun mengungkapkan, ternyata penerbangan pesawat militer di wilayah Natuna hingga Selat Malaka meningkat. Karena itu, pihaknya menginstruksikan semua lanud dekat Natuna selalu waspada. Tri Bowo melanjutkan, Koopsau I juga terus berkoordinasi dengan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk meningkatkan pemantauan radar penerbangan.

"Kok sekarang penerbangan makin ramai manuver di wilayah utara Natuna dan utara Riau. Kalau cuek-cuek saja kita bahaya. Karena itu, saya sudah tugaskan khusus asisten intelijen untuk memantau," kata Tri Bowo yang tidak memerinci penerbangan militer dari negara mana berasal.

Pesawat tempur F-16 C dari Skadron Udara 16 Wing Udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin melintas di atas Laut Natuna.- (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Ia menegaskan, pihaknya ingin membuat pertahanan udara di Indonesia bagian barat lebih siap dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan. Langkah itu bukan berarti Indonesia siap terlibat dalam konflik militer, melainkan lebih sebagai antisipasi. "Kalau suatu saat terjadi beneran, kita harus lebih siap. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi walaupun kita semua tidak harapkan karena pastinya berdampak luas," kata Tri Budi.

Reaksi

Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta  pemerintah memastikan keamanan wilayah Indonesia saat meningkatnya eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS). Beberapa pekan terakhir, eskalasi meningkat akibat saling reaksi antara militer Cina dan Amerika Serikat (AS).

Peningkatan eskalasi di Laut China Selatan dinilai perlu menjadi perhatian serius. Sebab, wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. "Dan beberapa kali terjadi insiden kapal nelayan dengan kawalan cost guard Cina masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia," kata anggota Fraksi PKS tersebut, Jumat (12/6).

Dia menilai, kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Panglima TNI perlu mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara guna mengantisipasi terulangnya pelanggaran oleh kapal asing.

Menurut Sukamta, reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi Cina dan negara manapun untuk tidak mencoba masuk wilayah Indonesia. Dia menyarankan agar Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara Cina dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif. "Selain itu, Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara," ujarnya.

Rute pelayaran KRI Usman Harun 359 di Laut Natuna Utara.- (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda Aan Kurnia, sebelumnya mengatakan, permasalahan di LCS atau Laut Natuna Utara memiliki potensi konflik dengan Indonesia. Bukan dalam konteks batas wilayah teritorial, melainkan dalam konteks wilayah yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam.

"Oleh karena itu solusinya perlu strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan indonesia di Natuna. Dan perlu strategi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol negara berupa aparat penegak hukum di Laut Natuna Utara," ujar Aan melalui keterangannya kepada Republika, Kamis (11/6).

Ia juga menyampaikan, sumber daya perikanan di LNU yang potensinya luar biasa belum bisa dinikmati sepenuhnya secara maksimal oleh Indonesia. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

"Selain karena Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal-kapal ikan asing China dan Vietnam, juga karena tidak dapat hadirnya kapal ikan Indonesia sendiri di wilayah tersebut," jelas Aan.

Menurutnya, kapal ikan Indonesia yang berasal dari Natuna tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan eksploitasi perikanan di LNU. Aan menjelaskan, rata-rata kapal ikan lokal dari Natuna berukuran kecil sekitar 5-10 GT dan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan setempat.

"Kondisi ini juga diperumit dengan permasalahan batas di LNU yang masih belum selesai dengan Vietnam," terangnya. Aan mengatakan, Indonesia dan Vietnam saat ini tengah menyelesaikan persoalan overlaping clain ZEE di LNU. Dalam kondisi tersebut, kata dia, seharusnya kedua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan apa pun.

"Tetapi pada kenyataannya, saat ini kapal pemerintah Vietnam, yaitu kapal pengawas perikanan dan kapal coast guardnya selalu hadir bersama dengan kapal ikan Vietnam di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Kemampuan untuk hadir setiap saat itu belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia, baik oleh TNI AL, KKP dan Bakamla RI yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI. Itu ia sebut berdampak pada turunnya daya gentar penegakan hukum di LNU. "Sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing Vietnam dan bahkan kapal ikan Cina,” ungkap Aan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat