JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Sosial memastikan sebanyak 3,8 petani dan nelayan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Rinciannya, 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1,1 juta nelayan dan petambak. Kepastian diterimanya bansos, ujar Jokowi, agar petani dan nelayan bisa tetap bekerja dan memenuhi stok pangan nasional dalam masa pandemi virus korona.

"Pastikan mereka menerima bansos, baik itu berupa PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Kamis (28/5).

Selain bansos, kelompok petani dan nelayan juga diberikan bantuan subsidi bunga kredit. Pemerintah menganggarkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran bagi masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Subsidi ini diberikan kepada debitur yang meminjam dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar, pembiayaan ultra mikro (UMi), pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya.

Jurus ketiga untuk mendorong petani dan nelayan tetap produktif di tengah pandemi adalah pemberian stimulus modal kerja. Jokowi meminta penyaluran stimulus ini dipermudah.

Ada dua jalur penyaluran stimulus bagi petani dan nelayan. Bagi petani dan nelayan yang bisa mengakses layanan bank, penyaluran stimulus modal kerja bisa melalui KUR. Sementara, bagi mereka yang tak bisa mengakses bank, diberikan melalui UMi, Mekaar, dan skema pinjaman lainnya.

"Saya minta prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya juga sederhana tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak bisa memperoleh dana yang dibutuhkan," jelasnya.

Jurus keempat adalah stimulus nonfiskal. Kebijakan ini menyangkut upaya pemerintah memperlancar arus rantai pasok produk pertanian dan perikanan. "Termasuk, melalui pemberian bibit, pupuk, alat-alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu," kata Jokowi. 

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya akan menyisir ulang pendataan nelayan dan petani yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Disinyalir, masih ada 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan yang membutuhkan bantuan sosial tunai sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Angka ini dilaporkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.

Penyisiran data perlu dilakukan untuk melihat lebih detail petani dan nelayan yang belum masuk dalam DTKS. Nelayan dan petani yang belum terdata ini, kemudian akan dimasukkan dalam DTKS dan selanjutnya berhak menerima bansos regular, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). "Kami usul, apabila dari 3,8 juta nelayan petani ini layak diberikan bansos, kita berikan saja program bansos reguler. Jadi, ada Covid-19 atau tidak, dia dapat terus," ujar Juliari usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.

Menurut dia, hingga kini, ada 10,8 juta kepala keluarga (KK) dalam DTKS yang profesinya tercatat di sektor pertanian dan perikanan. Kemensos, ujarnya, akan menyisir kembali data tersebut untuk melihat seberapa banyak KK sektor perikanan dan perikanan yang sudah menerima bansos reguler. 

Selain itu, untuk membantu perekonomian nelayan, Kemensos akan mendorong e-warong yang melayani BPNT untuk menyerap produk perikanan. "Salah satu makanan yang diperbolehkan dijual di e-warong adalah ikan. Silakan kalau ada nelayan atau koperasi nelayan yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kami sediakan karpet merah," katanya.

Nelayan memperbaiki jaring di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Selasa (19/5). Selama masa pandemi Covid-19, aktivitas nelayan di kawasan itu tetap berjalan normal dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan seperti wajib mengenakan masker dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus. - (FIKRI YUSUF/ANTARA FOTO)

SHARE    

Salurkan segera 

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meminta pemerintah segera merealisasikan janjinya kepada para petani. Khususnya, terkait berbagai insentif maupun bantuan sosial yang akan diberikan demi membantu kelancaran kegiatan usaha tani. Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, menjelaskan, salah satu insentif yang akan diberikan berupa bantuan sosial senilai Rp 600 ribu untuk 2,7 juta petani kategori kurang mampu. 

"Di saat seperti ini menjelang musim tanam, insentif-insentif petani harus segera direalisasi, walaupun itu jauh dari kata cukup," kata Said kepada Republika, Rabu (27/5).

Said menekankan pentingnya validasi data penerima agar tidak menimbulkan masalah di lapangan. Hal itu membutuhkan ketelitian agar bantuan petani benar-benar dapat sampai kepada yang membutuhkan. Ia pun menilai perlunya insentif dalam bentuk lain untuk mendukung dan memotivasi petani dalam melakukan penanaman kembali. "Perlu juga dipikirkan insentif lain, terutama untuk buruh tani. Agak berat kalau yang dapat insentif hanya pemilik lahan, memang perlu effort yang lebih kuat untuk petani," kata Said. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat