JAKARTA -- Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 2,7 juta petani dalam kategori miskin. Saat ini, data para penerima bansos Rp 600 ribu per bulan itu tengah divalidasi di Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, bansos petani akan diberikan selama tiga bulan. Bantuan terdiri atas dua bagian, yakni Rp 300 ribu berbentuk bantuan sarana produksi, seperti bibit atau pupuk, dan Rp 300 ribu sisanya dalam bentuk uang tunai.

Menurut dia, bansos ini diberikan untuk membantu perekonomian rumah tangga petani yang terdampak Covid-19. Petani yang berhak menerima bansos ini antara lain petani serabutan, petani berstatus buruh tani, dan petani penggarap. Nantinya, Kementan akan bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan sarana produksi pertanian senilai Rp 300 ribu. Sedangkan, bansos tunai senilai Rp 300 ribu disalurkan Kementerian Desa PDTT.

Syahrul menekankan, penyaluran bansos bagi petani ini harus tepat sasaran. Pemerintah pun menyusun skema penyaluran bansos secara by name, by address untuk setiap rumah tangga petani penerima. Saat ini, data 2,7 juta petani penerima sedang divalidasi oleh dua kementerian tersebut. Data itu, ujar Syahrul, dikumpulkan secara berjenjang dari level terbawah, kelompok tani.

Buruh mengumpulkan gabah yang baru dipanen di persawahan Blimbingsari, Banyuwangi, Sabtu (2/5). Petani menyayangkan penurunan harga gabah dari sebelumnya Rp 4.900 menjadi Rp 4.500. - (BUDI CANDRA SETYA/ANTARA FOTO)

SHARE    

"Implementasinya, bansos turun, maka level pusat sampai provinsi dan kabupaten tidak akan melihat dananya. Dana ini akan bergulir langsung ke Kostra Tani tingkat kecamatan, di sana kelompok taninya akan membagikan sendiri kepada penerima secara by name, by address yang ada," ujar Syahrul. Penyaluran bansos melibatkan setiap Kostra Tani dan kelompok tani untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

 

Implementasinya, bansos turun, maka level pusat sampai provinsi dan kabupaten tidak akan melihat dananya.

 

 

SHARE    

Bansos berbentuk uang tunai diharapkan dapat menyokong daya beli petani di level bawah. Sementara, bansos berbentuk sarana produksi pertanian diharapkan mampu mendorong petani secara mandiri menanami pekarangannya dengan tanaman pangan. Cara-cara ini diharapkan mampu mendukung kehidupan keluarga petani di tengah pandemi Covid-19.

"Juga masuk ke family farming atau tanaman pekarangan di sekitar rumah dan mudah-mudahan ini bisa masuk ke orang-orang yang memang butuh. Misalnya, petani miskin yang selama ini hidup di luar, kemudian kembali ke desa dan ternyata terdampak Covid. Ini semua dalam validasi," ujar Syahrul.

Saat ini, pemerintah pusat dan daerah juga sedang menyalurkan bansos dan bantuan langsung tunai secara umum bagi warga yang terdampak kebijakan korona. Kemarin, warga Kabupaten Purwakarta dan Kota Tasikmalaya Jawa Barat mulai menerima bansos tersebut.

Pengelola RPTRA Rustanti, Ahmad Sulaeman memeriksa bayam yang ditanam dengan sistem hidroponik di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta, Selasa (5/5/). Pengelola berharap warga sekitar bisa memanfaatkan urban farming ini untuk membeli sayuran sehingga tidak harus ke pasar di tengah pandemi Covid-19 - (Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

SHARE    

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, 175 ribu kepala keluarga (KK) akan mendapatkan bansos. Sebab, 75 persen warga Kota Tasikmalaya itu masuk kategori terdampak pandemi Covid-19. "Bantuan itu beragam, ada dari pusat, provinsi, dan kota. Tidak boleh ada yang tumpang tindih," kata dia, Senin (4/5).

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta Iyus Permana mengatakan, pemkab telah mengalokasikan Rp 24 miliar untuk sekitar 12 ribu KK terdampak Covid-19. Anggaran tersebut, kata dia, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama empat bulan ke depan. Masing-masing KK akan menerima sebesar Rp 500 ribu per bulan. “Terhitung mulai Mei, Juni, Juli, hingga Agustus 2020," kata dia.

 

Bantuan itu beragam, ada dari pusat, provinsi, dan kota. Tidak boleh ada yang tumpang tindih.

BUDI BUDIMAN, Wali Kota Tasikmalaya

 

SHARE    

Tambah bansos

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mendorong adanya penambahan bansos. Ia menilai peningkatan bansos menjadi kunci utama menopang ekonomi Indonesia yang tercatat melambat menjadi 2,97 persen pada kuartal pertama. Tambahan bansos akan mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berperan hingga 58,14 persen terhadap struktur produk domestik bruto (PDB).

Tauhid menjelaskan, jumlah bansos yang diberikan pemerintah sejauh ini masih kurang. Khususnya di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah maupun menengah. "Jumlahnya kurang, baiknya ditambah dua sampai tiga kali lipat," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (5/5).

Prioritas itu patut dijalankan, terutama mengingat konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi tumpuan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhannya pada kuartal pertama tahun ini hanya 2,84 persen, melambat signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, 5,02 persen.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaharui dan memperluas sasaran prioritas bantuan sosial yang selama ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Menurut Tauhid, data tersebut masih berbasiskan tahun 2016, sehingga tidak update dengan situasi terbaru. Saat ini, diketahui banyak kelompok menengah berada di jurang kemiskinan karena penghasilan turun drastis atau kehilangan pekerjaan. Sedangkan, DTKS masih terfokus pada 40 persen masyarakat terbawah.

Untuk menambah bansos, Tauhid menjelaskan, pemerintah tidak perlu memperlebar defisit APBN yang diprediksi mampu mencapai 5,07 persen atau lebih dari Rp 800 triliun sampai akhir tahun. Pemerintah dapat memanfaatkan anggaran Rp 150 triliun yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat