JAKARTA -- Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapat persetujuan dari presiden.

“Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden RI yang telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden,” kata Andi, Jumat (24/4).

Andi menyebut, pengunduran dirinya ini dilakukan agar dapat mengabdi secara penuh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang usaha mikro dan kecil. Selama menjabat sebagai stafsus presiden, Andi menilai, sosok Jokowi merupakan pemimpin teladan dan bekerja keras secara tulus untuk masyarakat.

Andi sebelumnya diketahui terlilit kontroversi terkait surat yang ditujukan kepada para camat di berbagai daerah untuk bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpinnya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangi Andi selaku staf khusus presiden itu dinilai tidak pantas. Andi pun kemudian meminta maaf kepada publik lantaran sudah menyalahi prosedur.

Selain Andi, sebelumnya Adamas Belva Devara juga telah mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden Jokowi. Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi pengunduran diri Andi Taufan Garuda Putra. Pramono menyebut, pengunduran diri Andi telah disetujui Presiden Jokowi. Presiden, kata dia, menghargai komitmen Andi yang ingin mengabdikan diri secara penuh untuk ekonomi masyarakat bawah, khususnya usaha mikro.

Proses hukum

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Andi Taufan Garuda sudah sepantasnya mundur. Namun ia menilai, masyarakat harus mengawal proses hukum terkait kasus penyalahgunaan wewrnang dirinya sebagai staf khusus presiden untuk kepentingan perusahaannya, Amartha.

"Mundur boleh namun tidak mengugurkan proses hukum, kalau ditemukan ada tindak pidana korupsinya maka  harus tetap berjalan karena kuat dugaan abuse of power dan ada bau amis tindak pidana korupsi KKN," kata Pangi pada Republika, Jumat (24/4).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menilai Andi Taufan tidak perlu lagi membela diri dan mencari alasan pembenaran.  Ia juga menyoroti keputusan Adamas Belva Syah Devara yang mundur terlebih dahulu karena isu instranparansi penunjukkan perusahaannya, Ruangguru untuk menjadi mitra program Prakerja.

Menurut Pangi, keputusan ini dinilai sebagai budaya politik yang baik, dengan mundur apabila bersalah."Ini sudah sikap yang berkelas dan patut dicontoh politisi dan pejabat tua kita yang kadang urat saraf malunya sudah hilang," ujarnya.

Namun, Pangi melanjutkan, publik juga harus mengawal terus apa yang telah mereka lakukan. "Jangan ini sampai jadi dagelan atau bancakan mafia politik, walaupun beliau mundur jangan sampai kita terjebak, mundur namun proyek pelatihan macam macam ini yang sampai puluhan triliun ini harus dihentikan. Ngak ada gunanya," kata Pangi.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, Andi memang seharusnya tak lagi menjadi beban Jokowi. "Yang salah memang harus mundur. Agar istana tidak diisi oleh orang-orang yang tak mengerti pengelolaan pemerintahan," ujar dia pada Républika, Jumat (24/4).

Meski Andi dan Belva sudah mundur, ia mengingatkan proses hukum terkait harus tetap berjalan. "Penegakan hukum terkait maladministrasi seperti yang dikatakan Ombudsman harus tetap jalan. Ini kan negara hukum. Hukum harus ditegakan kepada siapapun," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat