SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sedang mempertimbangkan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Semarang, Jawa Tengah. Terutama terkait dengan berbagai kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memutuskan opsi PSBB di wilayah ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan telah menerima usulan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terkait dengan kemungkinan Kota Semarang mene rapkan PSBB. Pemkot Semarang, kata dia, masih terus mempersiapkan apa yang perlu dipastikan untuk penerapan PSBB. Misalnya terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat, transportasi, dan lain- lain.

"Kota Semarang kita warning berkali-kali agar masyarakat untuk membantu, kalau PSBB semua akan mengalami situasi tidak nyaman, maka ayo tolong cegah bareng- bareng," katanya, Selasa (21/4).

Gubernur juga menyampaikan, beberapa hal yang disampaikan Wali Kota Semarang adalah peran daerah penyangga seandainya Kota Semarang ditetapkan PSBB. Maka daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal juga harus segera menyesuaikan untuk mendukung langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

"Kalau Semarang PSBB, kedua daerah itu juga menyesuaikan, paling tidak di beberapa kecamatan saja, yang memiliki akses utama ke Kota Semarang, ungkapnya.

Penerapan PSBB, masih lanjut gubernur, memang bukan satu-satunya jalan yang disodorkan oleh pemerintah sepanjang masyarakat patuh dalam mengikuti imbauan pemerintah. Baik dalam melaksanakan social distancing maupun physical distancing sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 yang lebih luas lagi. Karena PSBB bisa diterapkan jika suatu daerah yang mengalami tren lonjakan atau peningkatan kasus positif virus Corona yang cukup tinggi.

Sementara, di Kota Semarang saat ini jumlah kasus positif Covid- 19 telah mencapai angka 128, atau sekitar 36,4 persen dari total kasus Covid-19 yang terjadi di Jawa Tengah. Jadi sebisa mungkin PSBB itu bukan opsi utama yang harus dilakukan. "Tapi, bagi daerah yang peningkatan kasusnya signifikan, ya PSBB harus disiapkan, ujarnya.

 

Kalau PSBB semua akan mengalami situasi tidak nyaman, maka ayo tolong cegah bareng-bareng.

GANJAR PRANOWO, Gubernur Jawa Tengah

 

SHARE    

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini juga mengungkapkan, dibandingkan PSBB, ia mengaku lebih setuju dengan cara desa dalam menangani persebaran virus korona. Ia mencontohkan ada suatu kampung di Semarang yang melakukan isolasi secara mandiri, dengan melakukan pembatasan warganya untuk berkeliaran.

Hari pertama dan kedua diberlakukan, memang banyak warga yang masih protes, hari ketiga sistem pasar untuk memenuhi kebutuhan warganya sudah tercipta sendiri dan seterusnya. Menurutnya, konsep desa inilah yang sebenarnya bisa diterapkan, karena desa itu mengajarkan untuk gotong royong, gugur gunung, kerik deso, dan lumbung pangan.

"Kalau konsep ini bisa diterapkan, maka PSBB bukan lagi pilihan dan paling tidak bisa dihindari, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah ini," kata Ganjar.

Bupati Karanganyar tolak PSBB 

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyatakan menolak opsi PSBB guna memutus rantai penyebaran Covid-19 diterapkan di wilayahnya. Salah satu pertimbangan, beban ekonomi masyarakat akan semakin berat. Juliyatmono mengatakan, PSBB buka solusi untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona di Karanganyar.

"Secara pribadi, saya menolak keras PSBB. Bukan PSBB solusinya. Di Karanganyar, persyaratan untuk melakukan PSBB belum cukup memadai. Masyarakat bakal sangat terpuruk kalau aktivitas yang sudah dibatasi, dipangkas lagi. Paling substansial adalah persoalan ekonomi," kata Juliyatmono kepada wartawan, Selasa (21/4).

Dia menilai, pemberian kompensasi jika nantinya diterapkan PSBB di Karanganyar bukan persoalan sederhana. Terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak yang bervariasi. Menurutnya, penerapan PSBB jika hanya dilakukan sebagian daerah akan sia-sia.

Jika ingin memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah, maka dia menyarankan seluruh 35 kabupaten/kota mau melaksanakan aturan ketat PSBB di semua sektor kehidupan. "Saya malah mengusulkan kalau serempak, Jawa Tengah harus bersatu. Membatasi agar tidak ada orang lagi orang terkonfirmasi positif korona. Agar mereka tidak masuk atau keluar Jawa Tengah,"paparnya.

Meski demikian, Juliyatmono memperkirakan penerapan PSBB di Jawa Tengah akan menemui kendala terutama dalam hal kultur masyarakat. Sebab, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, dan saat ini sedang musim panen.

Karenanya, Juliyatmono menyarankan upaya paling tepat dengan cara pengetatan dan disiplin menjaga diri dan orang lain dari penyebaran Covid-19. Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini menerapkan zero activity setelah pukul 21.00 WIB sampai 06.00 WIB. Hal itu menyebabkan seluruh tempat usaha ditutup pada jam tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat