Internasional
Warga Pakistan Mulai Tinggalkan India
Ancaman perang India-Pakistan kian nyata,
ISLAMABAD – Puluhan warga negara Pakistan mulai meninggalkan India pada Rabu setelah New Delhi memerintahkan hampir semua warga Pakistan untuk meninggalkan negara itu. Hal ini menyusul ketegangan antara kedua negara menyusul serangan mematikan pekan lalu di Kashmir yang dikuasai India.
Batas waktu bagi warga negara Pakistan untuk meninggalkan negara itu – dengan pengecualian bagi mereka yang memiliki visa medis di India – telah berlalu pada Ahad, namun banyak keluarga masih berjuang untuk melintasi perbatasan di kota Attari di negara bagian Punjab utara untuk menyeberang ke Pakistan.
Beberapa datang sendiri dan yang lainnya dideportasi oleh polisi. "Kami telah menempatkan keluarga kami di sini. Kami meminta pemerintah untuk tidak memindahkan keluarga kami," kata Sara Khan, seorang warga negara Pakistan yang diperintahkan kembali ke Pakistan tanpa suaminya, Aurangzeb Khan, yang memegang paspor India.
Menunggu di sisi perbatasan India, Khan menggendong anaknya yang berusia 14 hari. Dia mengatakan pihak berwenang India tidak memberinya waktu untuk memulihkan diri setelah operasi caesar dan visa jangka panjangnya berlaku hingga Juli 2026.
“Mereka (pihak berwenang) mengatakan kepada saya bahwa Anda ilegal dan Anda harus pergi,” kata Khan, yang telah tinggal di Kashmir yang dikuasai India sejak 2017. “Mereka tidak memberi kami waktu. Saya bahkan tidak bisa mengganti sepatu.”
Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah orang-orang bersenjata membunuh 26 orang, kebanyakan dari mereka adalah turis India, di dekat kota resor Pahalgam di Kashmir yang disengketakan.
Setidaknya tiga wisatawan yang selamat dari pembantaian tersebut mengatakan kepada The Associated Press bahwa orang-orang bersenjata tersebut menargetkan pria Hindu dan menembak mereka dari jarak dekat. Korban tewas termasuk seorang warga negara Nepal dan seorang operator kuda poni Muslim setempat.
Sementara, Menteri Penerangan Pakistan Attaullah Tarar mengatakan pada hari Rabu bahwa negaranya memiliki informasi intelijen yang dapat diandalkan bahwa India bermaksud melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan. Hal ini meningkatkan ancaman perang antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir.
Aljazirah melansir, menteri tersebut menjelaskan dalam sebuah postingan di Twitter bahwa India akan melancarkan serangan militer “dengan menggunakan insiden Pahlgam (di wilayah Kashmir yang disengketakan) sebagai dalih.” Dia menambahkan, “Setiap agresi akan ditanggapi dengan respons yang tegas. India akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi buruk di wilayah tersebut.”
Pernyataan menteri Pakistan itu muncul di tengah aktivitas militer yang sedang berlangsung di perbatasan darat antara dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir selama berhari-hari, dan peringatan akan terjadinya perang baru di antara mereka.
Pakistan mengumumkan pada Selasa bahwa mereka telah menembak jatuh pesawat tak berawak India di Kashmir, ketika mereka bersiap untuk menuntut New Delhi karena menangguhkan perjanjian pembagian perairan Sungai Indus menyusul serangan bersenjata di Pahlgam yang menewaskan dan melukai pekan lalu. India tidak segera mengomentari insiden tersebut.
Militer India mengatakan pasukan Pakistan kembali melepaskan tembakan dengan senjata ringan di dekat Garis Kontrol di Kashmir, dan menekankan bahwa pasukannya merespons dengan “disiplin dan efektif,” tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan. Pakistan belum mengkonfirmasi insiden tersebut, meskipun penduduk di wilayahnya melaporkan telah mendengarnya.
Sementara itu, India menutup lebih dari separuh lokasi wisata di wilayah Kashmir mulai Selasa, memperketat langkah-langkah keamanan setelah serangan terhadap wisatawan pekan lalu.
Di Pakistan, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif mengatakan pada hari Senin bahwa serangan militer India akan segera terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang mempunyai senjata nuklir. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Asif menegaskan bahwa negaranya telah memperkuat pasukannya untuk mengantisipasi serangan India yang akan segera terjadi, dan menyatakan bahwa keputusan strategis telah dibuat dalam hal ini.
Dia menganggap bahwa retorika India semakin meningkat, dan bahwa tentara Pakistan telah memperingatkan pemerintah tentang kemungkinan serangan India dalam waktu dekat, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai penilaian pemerintah terhadap kedekatannya. Asif mengatakan Pakistan dalam keadaan siaga tinggi namun hanya akan menggunakan persenjataan nuklirnya jika ada “ancaman langsung terhadap keberadaan kami.”
Setelah serangan pekan lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mempersingkat kunjungan resminya ke Arab Saudi dan kembali ke New Delhi. Setibanya di sana, dia mengadakan pertemuan keamanan tingkat tinggi dengan pejabat senior untuk menilai situasi. Para pejabat India mengatakan para penyerang berasal dari Pakistan, sementara Islamabad menuduh India melancarkan kampanye disinformasi terhadap mereka.
India memutuskan untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus setelah serangan itu dan menuntut diplomat Pakistan di New Delhi meninggalkan negara itu dalam waktu seminggu. India juga telah menangguhkan penerbitan visa bagi warga negara Pakistan dan membatalkan semua visa yang dikeluarkan sebelumnya.
Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan India, membatasi jumlah personel diplomatik India di Islamabad, menyatakan bahwa mereka akan menganggap campur tangan apa pun terhadap sungai-sungai di luar Perjanjian Perairan Indus sebagai tindakan perang, menangguhkan semua perdagangan dengan India, dan menutup wilayah udaranya.
Pemerintah Islamabad telah mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan menangguhkan Perjanjian Shimla, yang ditandatangani setelah perang tahun 1971 dengan India, yang membentuk Garis Kontrol antara kedua belah pihak. Front Perlawanan, sebuah cabang dari kelompok terlarang Lashkar-e-Taiba (LeT) di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan di Pahalgam.
Hubungan antara India dan Pakistan telah dibentuk oleh konflik, diplomasi agresif dan rasa saling curiga, terutama dalam persaingan klaim mereka atas wilayah Kashmir yang menakjubkan di Himalaya.
Pemberontak bersenjata di Kashmir telah melawan New Delhi selama beberapa dekade, dan banyak warga Muslim Kashmir mendukung tujuan pemberontak untuk menyatukan wilayah tersebut baik di bawah kekuasaan Pakistan atau sebagai negara merdeka. India menuduh Pakistan mengobarkan kekerasan, tuduhan yang dibantah oleh Islamabad. Puluhan ribu warga sipil, pemberontak dan pasukan pemerintah telah tewas dalam konflik selama bertahun-tahun.
Keputusan India untuk menangguhkan perjanjian air berpotensi menandai titik balik besar dalam cara kedua negara bertetangga ini mengelola sumber daya bersama yang penting di antara mereka. Pakistan pada Kamis memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air di antara mereka akan dianggap sebagai “tindakan perang.”
Perjanjian Air Indus, yang ditengahi oleh Bank Dunia pada tahun 1960, mengizinkan pembagian air dari sistem sungai yang merupakan jalur kehidupan bagi kedua negara. Perjanjian tersebut berhasil bertahan dari dua perang antar negara, pada tahun 1965 dan 1971, dan pertempuran perbatasan besar pada tahun 1999.
Peraturan ini mengatur pembagian pasokan air dari sistem Sungai Indus dan anak-anak sungainya. Berdasarkan perjanjian tersebut, India memiliki kendali atas sungai timur Ravi, Sutlej, dan Beas, dan Pakistan mengontrol sungai barat Jhelum, Chenab, dan Indus yang mengalir melalui wilayah Kashmir.
Pakistan mengatakan perjanjian itu mengikat dan tidak memuat ketentuan penangguhan sepihak. Pakistan menggambarkannya sebagai “kepentingan nasional yang vital.” Perjanjian ini penting untuk mendukung pertanian dan pembangkit listrik tenaga air di negara berpenduduk 240 juta jiwa itu. Menunda program ini dapat menyebabkan kekurangan air pada saat sebagian wilayah Pakistan sedang dilanda kekeringan dan menurunnya curah hujan.
Islamabad, sementara itu, telah memperingatkan bahwa pihaknya dapat menangguhkan Perjanjian Simla, sebuah perjanjian perdamaian penting yang ditandatangani setelah perang India-Pakistan tahun 1971 yang berakhir dengan pemisahan Bangladesh dari Pakistan. Berdasarkan perjanjian tersebut, India dan Pakistan membentuk Garis Kontrol, yang sebelumnya disebut Garis Gencatan Senjata, perbatasan de facto yang sangat termiliterisasi yang membagi Kashmir yang disengketakan antar negara. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi bilateral.
India dan Pakistan telah membangun angkatan bersenjata dan persenjataan nuklir mereka selama bertahun-tahun. India adalah negara pertama yang melakukan uji coba nuklir pada tahun 1974, diikuti oleh uji coba nuklir lainnya pada tahun 1998. Pakistan menyusul dengan uji coba nuklirnya sendiri beberapa minggu kemudian. Kedua pihak telah mempersenjatai diri dengan ratusan hulu ledak nuklir, sistem pengiriman rudal, jet tempur canggih, dan senjata modern untuk saling berhadapan.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Baku Tembak Pasukan India-Pakistan Berlanjut
Baku tembak India-Pakistan berlanjut ke hari keempat.
SELENGKAPNYA
Militer India-Pakistan Baku Tembak
Hubungan India-Pakistan memanas selepas penembakan di Kashmir.
SELENGKAPNYA
India-Pakistan di Ambang Perang
India mengungkapkan pelaku penembakan Kashmir warga Pakistan.
SELENGKAPNYATERBARU
Internasional | Berlangganan
Akhirnya Dilalap Api, Israel Abaikan Peringatan Badan Meteorologi akan Potensi Kebakaran
Dunia Islam | Berlangganan
Melacak Lahirnya Ilmu Ushul Fiqih
Kisah | Berlangganan
Betapa Teguhnya Umar pada Prinsip Keadilan
Login Gmail
Login Facebook