YERUSALEM – Kabinet Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Mohammad Mustafa meminta PBB untuk “mengemban tanggung jawab hukum dan moral” dan melindungi sekolah-sekolah yang dikelola PBB untuk anak-anak Palestina. Ini setelah aparat Israel menutup enam sekolah yang dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. 

UNRWA melaporkan bahwa polisi Israel secara paksa memasuki sekolah-sekolah di wilayah yang diduduki di Yerusalem Timur pada Selasa, dan memerintahkan enam di antaranya untuk ditutup.

“Pernyataan dan kecaman dari komunitas internasional saja tidak lagi cukup,” kata kantor PM dilansir WAFA, kemarin. “Skala, tingkat keparahan, dan beratnya agresi Israel memerlukan tindakan internasional yang segera dan konkrit.”

“Tindakan ini merupakan upaya terang-terangan untuk membongkar infrastruktur pendidikan dan layanan di Yerusalem,” katanya. Perintah Israel untuk menutup sekolah, yang harus dipatuhi dalam waktu 30 hari, akan berdampak pada sekitar 800 anak, kata UNRWA.

Seorang guru mengawasi saat anak-anak sekolah Palestina menghadiri ujian akhir di sekolah yang dikelola UNRWA di kota Hebron, Tepi Barat. - (AP Photo/Nasser Nasser)

SHARE    

Pada Selasa, pegawai Kementerian Pendidikan Israel didampingi petugas polisi secara paksa memasuki enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA. Mereka mengumumkan rencana penutupan fasilitas tersebut.

Tentara Israel, melalui apa yang disebut “polisi perbatasan”, menggerebek sekolah-sekolah untuk pengungsi Palestina itu di Yerusalem Timur. Abir Ismail, direktur kantor informasi UNRWA, mengecam penggerebekan di lingkungan Shuafat, Silwan, Sur Baher dan Wadi al-Joz di Yerusalem Timur yang diduduki sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Prosedur ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak-anak pengungsi Palestina untuk menerima pendidikan, dan mengancam hilangnya hak dasar ratusan anak atas pendidikan di negara mereka,” kata Ismail dalam sebuah pernyataan dilansir Aljazirah, Rabu.

“Jika kami terpaksa menutupnya, konsekuensinya akan sangat buruk, karena anak-anak akan kehilangan hak dasar mereka atas pendidikan, yang akan memperburuk penderitaan mereka dan berdampak negatif pada masa depan mereka.”

Gedung UNRWA yang rusak di Gaza pada Februari 2024. - (UNRWA via Reuters)

SHARE    

Tahun ini, Israel melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang dicaplok Israel, termasuk di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. PBB mengatakan badan tersebut akan terus memberikan layanan di seluruh wilayah Palestina.

Enam sekolah yang diserbu memberikan manfaat bagi sekitar 850 siswa. Mereka diberitahu bahwa sekolah-sekolah tersebut harus ditutup dan para siswa akan diterima di sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah Kotamadya Yerusalem di Israel.

Koresponden Aljazirah melaporkan bahwa hal ini sangat problematis karena sekolah-sekolah penampung itu tidak memberikan pengajaran dengan kurikulum Palestina. Mereka mengajarkan kurikulum yang dijalankan Israel yang menurut warga Palestina mengabaikan dan menghapus identitas Palestina.

Pemberangusan sekolah-sekolah ini menyusul tindakan Israel melarang operasional UNRWA. Aksi ini dimulai dengan tidak berurusan dengan UNRWA dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza selama genosida ini. Sekarang, mereka menargetkan Yerusalem Timur yang diduduki serta markas besar dan operasi organisasi tersebut di sana.

Tentara Israel berjalan di depan warga Palestina yang mengungsi akibat operasi militer Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat, Kamis, 23 Januari 2025. - (AP Photo/Majdi Mohammed)

Tidak mengizinkan UNRWA beroperasi, tidak mengizinkan pejabat Israel untuk berhubungan dengan UNRWA, juga akan berdampak melumpuhkan 19 kamp pengungsi lainnya di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini akan berdampak pada puluhan ribu warga Palestina yang bergantung pada lembaga tersebut.

Lembaga itu tak hanya menyediakan pendidikan tetapi juga layanan kesehatan, serta dukungan psikososial dan bantuan kemanusiaan. Mereka mengurusi lebih dari 40.000 pengungsi Palestina telah mengungsi dari rumah mereka di Jenin dan Tulkarem akibat serangan Israel belakangan.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengiyakan bahwa sekitar 800 anak laki-laki dan perempuan terkena dampak langsung dari penutupan enam sekolah di Tepi Barat yang diduduki. Mereka kemungkinan besar tidak dapat menyelesaikan tahun ajaran mereka.

“Sekolah UNRWA dilindungi oleh hak istimewa dan kekebalan PBB,” tulis Philippe Lazzarini dalam postingannya di X. “Masuk tanpa izin dan dikeluarkannya perintah penutupan saat ini merupakan pelanggaran terhadap perlindungan ini dan merupakan pencabutan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.”

Seorang anak Palestina yang terluka akibat serangan udara Israel di sekolah Dar al-Arqam, dibawa untuk dirawat di Rumah Sakit Baptis di Kota Gaza, pada Kamis, 3 April 2025. - (AP Photo/Jehad Alshrafi)

SHARE    

Lazzarini mengatakan organisasinya tetap berkomitmen untuk “tinggal dan memberikan pendidikan dan layanan dasar lainnya” kepada pengungsi Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.

Selama beberapa dekade, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat telah menjadi penyedia utama layanan kesehatan dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan negara-negara tetangga.

Pada September, sekitar 45.000 anak-anak pengungsi Palestina memulai tahun ajaran mereka di 96 sekolah yang dioperasikan UNRWA di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Badan ini juga mempekerjakan lebih dari 2.200 anggota staf di Tepi Barat. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat