TEL AVIV – Tekanan untuk Hongaria agar menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menguat. Netanyahu akan melakukan perjalanan ke Hongaria pekan ini, menentang surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dikeluarkan atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. 

ICC  mengkritik keputusan Hongaria yang menentang surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Juru bicara pengadilan, Fadi El Abdallah, mengatakan bahwa para pihak di ICC tidak berhak “secara sepihak menentukan keabsahan keputusan hukum Pengadilan”.

Negara-negara yang berpartisipasi memiliki kewajiban untuk menegakkan keputusan pengadilan, tambah El Ebdallah. “Setiap perselisihan mengenai fungsi peradilan Pengadilan akan diselesaikan melalui keputusan Pengadilan,” kata El Abdallah dilansir Aljazirah.

Hongaria mungkin menarik diri dari ICC minggu ini ketika perdana menteri Israel tiba dalam kunjungan empat hari. Tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang selama serangan di Gaza.

Karena Hongaria adalah negara penandatangan ICC, negara-negara diharapkan untuk menangkap mereka yang memiliki surat perintah yang memasuki wilayah mereka. Namun, Presiden Hongaria Viktor Orban tahun lalu mengumumkan bahwa dia menolak surat perintah penangkapan Netanyahu dan mengundangnya mengunjungi Budapest.

Peta Keanggotaan ICC. - (Public Domains)

Selama kunjungan yang akan dimulai pada hari Rabu dan berlangsung hingga Ahad, Netanyahu akan bertemu dengan Orban. Orban mengundangnya pada bulan November, segera setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Orban mengatakan pada saat itu bahwa surat perintah itu "tidak akan dipatuhi". Semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Hongaria, adalah anggota ICC, yang berarti mereka diwajibkan untuk menegakkan perintahnya. Orban, seorang nasionalis sayap kanan, sering berselisih dengan UE mengenai standar demokrasi dan hak asasi manusia di Hongaria.

Partai Hijau Eropa menyerukan agar Perdana Menteri Israel Netanyahu ditangkap dan diadili di Den Haag saat ia tiba di Hongaria.

“Uni Eropa dan pemerintah nasional mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan akuntabilitas atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata salah satu ketua Partai Hijau Eropa, Ciaran Cuffe, dalam sebuah pernyataan.

“Dengan mengabaikan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Netanyahu dari ICC, Viktor Orban menunjukkan pengabaian yang sama terhadap supremasi hukum di panggung internasional seperti yang secara konsisten ia tunjukkan di Hongaria,” tambah Cuffe, mengacu pada jaminan pemimpin Hongaria bahwa Netanyahu akan dilindungi dari surat perintah penangkapan tersebut.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Presiden Central Democratic International (CDI) Andres Pastrana (kedua kiri), Perdana Menteri Hungaria HE Victor Orban (kedua kanan) dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (kanan) memberikan keterangan pers saat Pembukaan Central Democratic International (CDI) Executive Comitte Meeting di Yogyakarta, Kamis (23/1/2020). - (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

SHARE    

Ketua Partai Hijau Eropa, Vula Tsetsi menambahkan: "Orban melibas perjanjian dan kewajiban UE... Itulah sebabnya kami, sebagai Partai Hijau Eropa, secara konsisten menyerukan penghapusan veto nasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Mengabaikan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu berarti mengabaikan alasan dikeluarkannya surat perintah tersebut, dan ini tidak dapat diterima."

Sekretaris Jenderal Amnesty International mengatakan Hongaria, yang merupakan anggota ICC, memiliki “kewajiban tegas untuk menangkap dan menyerahkan” Netanyahu ke pengadilan jika ia berada dalam yurisdiksinya.

Dia juga meminta badan legislatif ICC, yang dikenal sebagai Majelis Negara-Negara Pihak, untuk “segera dan secara terbuka menyerukan kepada Hongaria untuk membatalkan undangannya kepada Netanyahu atau segera menangkap dan menyerahkannya, jika dia menginjakkan kaki di negara tersebut”.

Dia menambahkan, perjalanan Benjamin Netanyahu ke Hongaria, atau kemungkinan perjalanan impunitas tidak bisa ditandai dengan diam atau tidak adanya tindakan oleh Majelis dan masing-masing negara pihak ICC.

“Undangan Orban kepada Netanyahu merupakan penghinaan terhadap korban kejahatan serius,” kata direktur keadilan internasional Human Rights Watch, Liz Evenson. “Hongaria harus mematuhi kewajiban hukumnya sebagai salah satu pihak di ICC dan menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di negara tersebut.”

Israel melawan PBB - (Republika)

Al Mezan, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Gaza, telah meminta Hongaria untuk menangkap perdana menteri Israel ketika dia mengunjungi negara itu pada hari Rabu.

“Kegagalan untuk menangkapnya sama dengan pelanggaran serius terhadap kewajiban Hongaria terhadap Statuta Roma dan pesan yang jelas bahwa tersangka penjahat perang diterima di Uni Eropa,” tulis Al Mezan di media sosial.

“Jika kunjungan tersebut dilanjutkan tanpa melaksanakan surat perintah penangkapan ICC, UE dan negara-negara anggotanya harus dengan tegas dan tegas mengutuk pelanggaran Statuta Roma yang dilakukan Hongaria dan kegagalannya dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan keadilan internasional.”

Yayasan Hind Rajab (HRF) mengatakan pihaknya meluncurkan tindakan hukum mendesak untuk menentang rencana kunjungan Benjamin Netanyahu ke Hongaria.

“HRF akan mengajukan petisi ke ICC [Pengadilan Kriminal Internasional], meminta Jaksa Umum Hongaria untuk menangkapnya, dan memberi tahu otoritas wilayah udara Eropa untuk menolak perjalanannya,” bunyi postingan HRF di X.

"Tim hukum di seluruh Eropa juga bersiap untuk mengaktifkan yurisdiksi universal jika dia melakukan perjalanan ke luar Hongaria. HRF mendesak semua negara Eropa untuk menegakkan hukum internasional dan menolak tempat berlindung yang aman bagi tersangka penjahat perang," tulis postingan tersebut.

LSM yang berbasis di Belgia ini dibentuk tujuh bulan lalu dan telah mengumpulkan pengacara dan aktivis dari seluruh dunia untuk mempersiapkan kasus terhadap tentara Israel berdasarkan konten media sosial yang dibagikan oleh tentara itu sendiri.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat