Oleh LILIS SRI HANDAYANI, KAMRAN DIKARMA

Pada 7 Oktober 2024, Muhammad Solihin, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu menerima pesan di aplikasi WhatsAppnya. Pesan genting itu datang dari Robiin, rekannya sesama mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

"Saya punya kedekatan langsung dengan Pak Robiin. Ketika Hari Jadi Indramayu (7 Oktober 2024), pagi-pagi, saya di-WA (oleh Robiin),’’ ujar Solihin kala itu. Dalam pesan itu, Robiin menceritakan kondisi pilu yang dialaminya, berupa penyekapan dan penyiksaan di Myanmar. 

Dia juga meminta tolong kepada Solihin untuk membantunya dan puluhan WNI lainnya agar bisa segera pulang ke Indonesia. Selain Robiin, diketahui ada 36 WNI lainnya dari berbagai daerah yang juga mengalami penyekapan dan penyiksaan di Myanmar. Dengan demikian, total ada 37 WNI yang kondisinya merana di sana.

"Kemanusiaan saya langsung bergerak. Semua teman-teman di DPRD saya WA  untuk segera ada ucapan, tindakan. Alhamdulillah seluruh pimpinan dan anggota DPRD memberikan respon," katanya. 

Kabar mengenai nasib yang dialami Robiin sebelumnya juga disampaikan oleh mantan Ketua DPRD Indramayu periode 2019-2024, Syaefudin. Dia juga merasa sangat prihatin dengan nasib yang menimpa rekannya itu. "Beliau diduga menjadi korban human trafficking," kata Syaefudin.

Robiin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu (kiri) dan tiga WNI lainnya meminta bantuan untuk dibebaskan dari Myanmar. - ( Tangkapan Layar/Dok Republika)

SHARE    

Istri Robiin, Yuli Yasmi, menjelaskan, suaminya semula mendapat informasi lowongan pekerjaan yang ada di media sosial Facebook. Dalam lowongan itu disebutkan ada pekerjaan sebagai admin HRD di pabrik tekstil di Thailand.

Robiin pun dijanjikan gaji sebesar Rp 16 juta per bulan, ditambah bonus dan cuti. Selain itu, ia juga dijanjikan akan dibuatkan visa kerja. Namun ternyata, Robiin diselundupkan ke Myanmar sejak September 2023 lalu. "Posisinya sekarang ada di Myanmar, (dipekerjakan) sebagai online scaming," jelas Yuli.

Yuli mengatakan, suaminya diharuskan bekerja selama 18 – 20 jam per hari dalam hal penipuan online. Suaminya diharuskan mencari 100 kontak dalam sehari. Jika target itu tidak tercapai, maka suaminya akan dihukum. 

"Kerja kalau tidak (mencapai) target, dapat hukuman, bisa berupa setruman. Suami saya juga pernah dipukul pakai kayu balok. Kalau mengantuk, akan dipentung pakai pentungan satpam," kata Yuli. "Suami saya pernah dihukum disetrum karena targetnya belum selesai (meski sudah) kerja hampir 24 jam," kata Yuli.

Setelah sekian lama diperbudak, kejelasan bebasnya Robin akhirnya didapatkan. Pada Jumat (14/2/2025), Muhammad Solihin, menjelaskan, Robiin dan delapan WNI lainnya yang menjadi korban penyekapan di Myanmar, berhasil dibebaskan oleh otoritas tentara Thailand. “Alhamdulillah di malam hari kemarin ada kabar langsung dari Robiin,” ujar Solihin kepada Republika.

Menurut Solihin, saat ini Robiin dan delapan WNI lainnya yang mengalami kondisi serupa saat ini sudah berada di Thailand. Mereka sedang proses verifikasi pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Thailand untuk pemulangan ke Indonesia.

Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis pengungkapan jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lobby Gedung Bareskirm Polri, Jakarta, Selasa (27/6/2023). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Kabar mengenai kebebasan Robiin dari penyekapan di Myanmar juga disampaikan oleh istri Robiin. “Alhamdulillah hari ini saya memberikan kabar baik bahwa suami saya dan WNI lainnya sudah dievakuasisi oleh otoritas tentara Thailand,” ucap Yuli.

Ribuan kasus

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir mengungkapkan, sepanjang 2024 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menangani 3.354 kasus penipuan daring atau online scam yang melibatkan WNI. Sebanyak 183 kasus di antaranya turut melibatkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

"Tahun 2024 kita menangani sekitar 3.354 kasus online scam, dan ini dari jumlah kasus tersebut, 183 di antaranya terindikasi juga dengan TPPO," kata Arrmanatha atau akrab disapa Tata ketika mempresentasikan capaian pelayanan dan perlindungan WNI yang dilakukan Kemlu RI, Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan data yang disajikan Tata, sepanjang 2020-2024, Kemlu RI telah menangani 6.771 kasus penipuan daring yang tersebar di beberapa negara Asia Tenggara. Kasus terbanyak tercatat berada di Kamboja, yakni 4.300 kasus. 

Kasus penipuan daring periode 2020-2024 juga tercatat di Filipina (770 kasus), Laos (690 kasus), Thailand (464 kasus), Myanmar (429 kasus), Malaysia (72 kasus), dan Vietnam (46 kasus). Sementara terkait TPPO, selain TPPO terkait online scam, Kemlu RI juga menangani TPPO tradisional. Jumlah kasus dari kedua jenis TPPO tersebut mencapai 316 kasus sepanjang 2024. 

Empat tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dihadirkan saat rilis di Polresta Yogyakarta, Rabu (29/11/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Tata mengungkapkan, dari 316 kasus TPPO yang tercatat, 216 di antaranya berada di kawasan Asia Tenggara. Sementara 80 kasus lainnya berlokasi di Timur Tengah. Sisanya tersebar di luar kedua kawasan tersebut. 

"Kemlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO, dan kita terus melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholders," ujar Tata. 

Dia menambahkan, Kemlu RI pun terus melakukan kampanye publik agar masyarakat Indonesia tak menjadi korban penipuan daring. "Tentu perlu juga dukungan dari media untuk terus mengangkat isu ini agar para warga negara yang bisa tergiur dari upaya-upaya jaringan TPPO," ucap Tata.

Jalannya pembebasan

Associated Press melansir, sekitar 260 orang yang diyakini telah diperdagangkan dan terjebak untuk bekerja di pusat penipuan online akan dipulangkan setelah mereka diselamatkan dari Myanmar, kata tentara Thailand pada Kamis.

Dalam tindakan keras terhadap pusat penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara, tentara Thailand mengatakan pihaknya sedang mengoordinasikan upaya untuk memulangkan sekitar 260 orang yang diyakini menjadi korban perdagangan manusia setelah mereka diselamatkan dan dikirim dari Myanmar ke Thailand.

Lebih dari 250 orang dari 20 negara diselamatkan dari dugaan pusat penipuan di Myanmar, saat menyeberang ke provinsi Tak di Thailand pada Rabu, 12 Februari 2025. - (Royal Thai Army, oleh Juru Bicara Angkatan Da)

SHARE    

Myanmar, Kamboja, dan Laos, yang berbatasan dengan Thailand, dikenal sebagai surga bagi sindikat kriminal yang diperkirakan telah memaksa ratusan ribu orang di Asia Tenggara dan negara lain untuk membantu melakukan penipuan online termasuk taktik romantis palsu, penawaran investasi palsu, dan skema perjudian ilegal.

Menurut para ahli PBB, penipuan semacam ini telah menyedot puluhan miliar dolar dari para korban di seluruh dunia, sementara orang-orang yang direkrut untuk melaksanakan penipuan tersebut seringkali tertipu untuk mengambil pekerjaan tersebut dengan alasan palsu dan terjebak dalam perbudakan virtual.

Tindakan keras sebelumnya terhadap pusat penipuan di Myanmar dimulai pada akhir tahun 2023 setelah Tiongkok menyatakan rasa malu dan keprihatinannya atas kasino ilegal dan operasi penipuan di negara bagian Shan, Myanmar utara, di sepanjang perbatasannya. Kelompok gerilyawan etnis yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing menutup banyak operasi, dan diperkirakan 45.000 warga negara Cina yang dicurigai terlibat dipulangkan.

Tentara mengatakan bahwa mereka yang diselamatkan dalam operasi terbaru berasal dari 20 negara – dengan jumlah yang signifikan berasal dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan dan Cina. Ada pula warga negara Indonesia, Nepal, Taiwan, Uganda, Laos, Brasil, Burundi, Tanzania, Bangladesh, Kamboja, Sri Lanka, Nigeria, Ghana, dan India. Mereka dikirim melintasi perbatasan dari distrik Myawaddy di Myanmar ke provinsi Tak di Thailand pada hari Rabu.

Laporan di media Thailand mengatakan milisi etnis Myanmar yang menguasai daerah tempat mereka ditahan, Tentara Kebajikan Karen dari Partai Demokrat, bertanggung jawab untuk membebaskan para pekerja dan membawa mereka ke perbatasan. Pemerintahan militer Myanmar hanya mempunyai sedikit kendali atas wilayah perbatasan yang didominasi oleh etnis minoritas.

Phumtham menambahkan bahwa Thailand juga perlu menginterogasi mereka sebelum memulangkan mereka, pertama-tama untuk memastikan bahwa mereka adalah korban perdagangan manusia, dan juga untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu polisi menyelidiki masalah perdagangan manusia dan penipuan.

Dalam kunjungannya ke Cina pada awal Februari, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berjanji bersama dengan pemimpin Cina Xi Jinping untuk menindak jaringan penipuan yang melanda Asia Tenggara.

Banyak cerita dramatis tentang orang-orang Cina yang dibujuk untuk bekerja di Bangkok hanya untuk kemudian diperdagangkan ke kompleks penipuan di Myanmar telah mengemuka. Aktor Cina Wang Xing adalah kasus terkenal tetapi dengan cepat diselamatkan setelah kisahnya menyebar di media sosial.

Menggarisbawahi kekhawatiran Beijing, Liu Zhongyi, Wakil Menteri Keamanan Publik Cina dan Komisaris Biro Investigasi Kriminal, melakukan kunjungan resmi ke Thailand bulan lalu dan memeriksa daerah perbatasan di seberang tempat banyak pusat penipuan di Myanmar berada.

Beberapa milisi etnis diyakini terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba dan operasi penipuan call-center. Pernyataan tentara Thailand menyebutkan orang-orang yang diselamatkan akan menjalani pemeriksaan, dan jika dipastikan menjadi korban perdagangan manusia, akan memasuki proses perlindungan sambil menunggu untuk dikirim kembali ke negaranya.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengatakan pada hari Rabu bahwa mungkin ada lebih banyak pekerja penipu yang menunggu untuk dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand, namun Thailand hanya akan menerima mereka yang siap untuk segera dipulangkan ke negara asal mereka.

“Saya sudah menegaskan bahwa Thailand tidak akan mendirikan tempat perlindungan lagi,” katanya kepada wartawan saat berkunjung di provinsi Sa Kaeo, yang berbatasan dengan Kamboja. Thailand menampung sembilan kamp pengungsi di sepanjang perbatasan yang menampung lebih dari 100.000 orang, sebagian besar dari etnis minoritas Karen di Myanmar.

Tepat sebelum kunjungan Paetongtarn ke Cina, pemerintah Thailand mengeluarkan perintah untuk memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa wilayah di Myanmar di sepanjang perbatasan dengan Thailand utara, dengan alasan keamanan nasional dan kerusakan parah yang dialami negara tersebut akibat operasi penipuan.

Pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk memperluas tindakan ini ke wilayah timur laut Thailand yang berbatasan dengan Kamboja, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand Thanathip Sawangsang, yang menjelaskan bahwa para pejabat telah mencabut kabel internet yang dipasang secara ilegal di wilayah tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat