Nasional
Mengapa Makan Gratis Sekolah di Papua Ditolak?
Kelompok separatis bersenjata bantah ada di balik penolakan.
YAHUKIMO – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak sepenuhnya disambut dengan antusias di sebagian wilayah Papua. Terjadi penolakan di wilayah Papua Pegunungan. Apa penyebab penolakan-penolakan itu?
Dalam video yang diterima Republika dari Yahukimo, tampak ratusan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di Yahukimo, Papua Pegunungan. Unjuk rasa itu dihadapi oleh pejabat pemda setempat dan aparat kepolisian.
Dalam seruannya, orator pada unjuk rasa tersebut memprotes bahwa sekolah seharusnya mengutamakan pendidikan. “Sekolah bukan warung makan.” ujar salah satu pengunjuk rasa. Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis bahwa aksi unjuk rasa dilakukan “Aliansi Pelajar Yahukimo”. Ada juga bentangan spanduk dengan tulisan “Makan Gratis, mati Gratis”.
Orator dalam aksi itu juga menuntut perbaikan pendidikan di pegunungan Papua terlebih dulu sebelum program MBG dijalankan. Bukan rahasia, kualitas sekolah-sekolah di kebanyakan wilayah di Papua pedalaman jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah di wilayah lain di Indonesia.
Aktivis senior Papua, Theo Hesegem menilai penolakan itu ada benarnya. “Mereka (penolak) berpikirnya lebih baik sekolah gratis dari pada makan gratis,” kata Theo saat dihubungi Republika.
Ia menyatakan bagi warga Papua di pegunungan, biaya sekolah bukan murah. Putrinya yang bersekolah SMA di Wamena, misalnya, harus membayar Rp 2 juta untuk biaya masuk. “Uang pakaian bayar sendiri kecuali yang putih abu-abu,” kata dia. Dengan biaya sebegitu juga, kualitas pendidikan di pedalaman Papua menurutnya jauh dari ideal. “Jadi mereka minta ada pendidikan bagus dulu baru makan gratis,” kata dia.
Ia juga menerangkan bahwa situasi perekonomian di Jawa jauh dibandingkan perekonomian di pedalaman Papua untuk menerapkan makan gratis. “Di sini Rp 15 ribu tidak cukup, tidak dapat apa-apa,” kata Theo. Yang bisa jadi makanan bergizi di Jawa tak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Papua.
Kebijakan MBG juga ia pastikan memicu ketidakadilan dan kecemburuan di Papua. “Di wilayah Papua ini wilayah yang jangkauan sangat sulit. Makanan gratis hanya berlaku di kota. Kalau di wilayah terpencil tidak mungkin.”
Ia mencontohkan, di Yahukimo ada 51 distrik dengan 517 kampung. Untuk beperjalanan dari kampung ke kampung tak jarang harus menggunakan pesawat. “Jadi kalau Pemkab Yahukimo punya pesawat pribadi mungkin baru bisa.”
Persoalan lainnya, kata Theo adalah pelaksanaan di wilayah konflik. Di sejumlah wilayah yang diliputi konflik, anak-anak bahkan tak masuk sekolah. “Di Nduga semua sudah mengungsi keluar, sekolah tidak jalan dan jangkauan susah. Kebanyakan sudah di Wamena.”
Selain Nduga, wilayah-wilayah yang juga rawan adalah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Maybrat. “Ini amankan dulu baru jalankan program makanan gratis. Anak sekolah saja masih mengungsi.”
Persoalan selanjutnya, sejauh ini yang melaksanakan program MBG adalah personel TNI-Polri. “Kalau TNI-Polri yang kelola, anak-anak di wilayah konflik akan merasakan trauma. Kecuali jika orang-orang yang betul-betul independen yang kelola makanan gratis atau sekolah yang kelola bisa.”
Ujung-ujungnya kata Theo, penolakan MBG ini terkait dengan kurangnya komunikasi antara pusat dan aktor-aktor di daerah. “Harus banyak bicara dengan warga setempat. Tanya masyarakat, mahasiswa mau seperti apa. Mungkin karena tidak sosialisasi, pemahaman tidak disampaikan sehingga mereka menolak,” ujar direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua tersebut.
Sedangkan Peneliti ahli utama Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Cahyo Pamungkas menilai, penolakan program MBG ini tak lepas dari ingatan kolektif warga Papua, utamanya di wilayah pegunungan.
“Kalau kita lihat ini bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang selama ini tidak mendengar aspirasi mereka,” ujar akademisi yang sudah 20 tahun meneliti soal konflik di Papua tersebut.
“Pemikiran sederhananya, apapun kebijakan harus dibicarakan dengan masyarakat Papua. Ini program Jakarta yang belum diterima karena bersifat top down, orang Papua tidak dilibatkan. Seolah-olah program ini menjadikan mereka objek.”
Ia menuturkan, program makan gratis juga memantik kecurigaan soal konstruksi sosial yang merugikan warga Papua. Cahyo menjelaskan, pada masa lalu orang papua hidup berladang dengan menanam umbi-umbian dan makan sagu. Pada masa lalu, mereka tidak pernah kelaparan.
Justru belakangan terjadi, misalnya kelaparan di Lanny Jaya beberapa waktu lalu. Kelaparan-kelaparan di Papua tak lepas dari pengenalan makan beras dari bagian barat Indonesia. Ketergantungan terhadap beras itu bisa berakibat fatal karena pasokannya tak ada di Papua melainkan harus didatangkan dari luar pulau. “Ada perubahan kultur yang membuat kelaparan. Mereka dipaksa makan beras,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya penolakan terhadap MBG juga bisa jadi karena pelaksana program tersebut di wilayah pegunungan Papua adalah TNI. “Ada memoria passionis, ingatan kolektif yang tak tertulis mengenai penderitaan masa lalu yang jadi inspirasi masa sekarang. Ada ketakutan terhadap aparat keamanan,” kata dia.
Terkait hal itu, ia menyarankan program MBG di Papua melibatkan masyarakat sipil. Terutama gereja, masyarakat adat, organisasi perempuan, serta UMKM di Papua. “Akan bermanfaat kalau program ini melibatkan masyarakat sipil.”
Ia juga menyayangkan komentar dari Istana Negara bahwa penolak program MBG ini dari kelompok separatis bersenjata. “Ini menimbulkan konflik. Stigmatisasi bahwa semua yang berbeda pendapat dengan pemerintah dibilang OPM ini tidak simpati dengan masyarakat papua dan memperkuat ketidakpercayaan.”
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom menyangkal pihaknya terlibat dalam penolakan program MBG di Papua. “Aksi penolakan makan bergizi gratis yang dilakukan adalah murni dari pelajar, tanpa dibekingi keterlibatan pihak yang lain termasuk OPM yang dituduhkan oleh kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi,” kata dia kepada Republika.
Taktik penjajah
Namun demikian, Victor Yeimo, juru bicara Kongres Nasional Papua Barat (KNPB), mengaitkan juga program makan bergizi gratis ini dengan penjajahan. Tak seperti TPNPB yang angkat senjata, KNPB memperjuangkan referendum ulang di Papua dengan aksi damai.
“Mengenai makanan gratis adalah sebuah program penjajah di belahan muka bumi. Penjajah di berbagai belahan dunia telah menggunakan makanan sebagai senjata utk membunuh, melemahkan, dan menundukkan bangsa yg mereka jajah,” tulisnya dalam keterangan yang diperoleh Republika.
Ia menyinggung berbagai program makan gratis di sekolah-sekolah yang dilakukan kolonial di Kanada, Irak, Afrika Selatan, dan Afghanistan di masa lalu. “Sejarah-sejarah di atas mengajarkan bahwa penjajah tidak pernah memberi makan tanpa tujuan. Anak-anak sekolah juga menjadi target karena mereka adalah masa depan dari bangsa yang ingin ditundukkan penjajah.”
Seperti para pengunjuk rasa di Yahukimo, Victor Yeimo menyinggung soal makan gratis yang diberikan saat pendidikan di Papua belum dibereskan. “Penjajah memberimu makan gratis tapi tidak pernah memberi pendidikan gratis apalagi menawarkan pendidikan yg membebaskan. Ini adalah siasat licik yg telah digunakan penjajah sepanjang sejarah utk menguasai tubuh, pikiran, dan tanah air kita,” kata dia.
Langkah pemprov
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan saat ini telah menunjuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yakni dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pertanian, serta dinas perdagangan, guna menyukseskan MBG. “Dari ketiga OPD yang akan kami tunjuk, dinas pendidikan dan kebudayaan yang akan menjadi ujung tombak serta dua lainnya dari sisi pemilihan komoditas terbaik dalam menyukseskan MBG di Papua Pegunungan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai di Wamena, Kamis.
Menurut dia, dalam implementasi program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tugas melakukan konsolidasi ke semua pihak. Selain itu ada juga beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian dan beberapa lainnya yang memiliki tugas lain.
“Begitu juga di Provinsi Papua Pegunungan akan ada lintas dinas pendidikan yang akan menjadi ujung tombak yang akan melakukan koordinasi ke dinas yang lain, dan dinas pertanian serta dinas perdagangan akan mendukung dari sisi pilihan-pilihan komoditas,” ujarnya.
Dia menjelaskan MBG ini bukan hanya intervensi dalam peningkatan gizi anak-anak sekolah tapi juga bagian dari pengembangan wilayah ekonomi masyarakat. Komoditas yang dipilih adalah komoditas lokal sehingga bisa menumbuhkan ekonomi di wilayah terkini.
“Kami sadari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan lebih kepada peran koordinasi, sehingga nantinya dari Dinas Pendidikan akan melakukan koordinasi untuk dinas-dinas yang ada di delapan kabupaten dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga akan menganggarkan sedikit dana operasional untuk melakukan koordinasi program MBG 2025, sementara koordinasi dengan Badan Gizi Nasional RI sendiri lebih banyak terhadap pola kebijakan nasional terhadap MBG dari sisi pendataan, skenario pembiayaan, hingga pola penyajian.
“Penyajian ini melihat soal gudangnya , petugasnya distribusi logistiknya dan kami lebih pada peran koordinasi, sementara yang fokus sektornya ada pada delapan kabupaten di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti juga memberikan respons pelajar dari Papua yang menolak program MBG. Mu'ti saat ditemui usai Sarasehan Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Selasa menyatakan bahwa program tersebut mendukung kesehatan jasmani untuk modal belajar, sehingga memungkinkan anak-anak Indonesia dapat belajar lebih baik.
"Karena keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima, dan stamina yang prima itu sangat mendukung semangat juga energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu," katanya.
Ia juga menegaskan, program MBG juga mendukung penguatan pendidikan sejak dini, mengingat sasaran program tersebut yakni siswa SD-SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
"Karena program seperti ini sangat penting, apalagi jika dikatakan dengan bagaimana kita bisa memperkuat pendidikan itu sejak pendidikan tingkat dasar, yang kami mulai canangkan sebagai salah satu program prioritas yaitu wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak," ujar dia. Menurutnya, Pemerintah tentu terus mengevaluasi program MBG dan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk salah satunya kasus yang terjadi di Papua.
"Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi, dan juga akan terus disempurnakan, sehingga berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi masukan untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," paparnya.
Ia menekankan, prinsip di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) akan terus mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis. "Dan berbagai evaluasi yang terjadi di lapangan, juga akan kami berikan masukan-masukannya untuk perbaikan program MBG ini pada masa yang akan datang," tuturnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Pengamat: Prabowo Prioritaskan MBG Ketimbang IKN
Pemerintah memblokir anggaran untuk IKN pada 2025
SELENGKAPNYA
Eks Menag Sebut Dana Zakat untuk MBG Masih Diperdebatkan Secara Syar'i
Penggunaan dana zakat untuk program MBG timbulkan komplikasi tata kelola.
SELENGKAPNYA
Kata Orang Tua ‘Pas-pasan’ Saat Anaknya Dapat Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis bisa mengurangi pengeluaran uang jajan anak.
SELENGKAPNYATERBARU
TERPOPULER
Nasional | Berlangganan
Pengamat: Prabowo Prioritaskan MBG Ketimbang IKN
Internasional | Berlangganan
Gaza Darurat Tenaga Medis
Login Gmail
Login Facebook