GAZA – Partai Demokrat di Senat AS pada hari Selasa memblokir upaya yang dipimpin Partai Republik untuk memberikan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sanksi yang dibatalkan itu sebagai protes atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya atas kejahatan perang Israel di Gaza.

Dewan tersebut memberikan suara 54-45 untuk menyetujui RUU tersebut, yang berarti RUU tersebut tidak dapat memperoleh 60 suara ya yang dibutuhkan untuk maju ke pemungutan suara untuk disahkan di Senat yang beranggotakan 100 orang.

Senator John Fetterman adalah satu-satunya Demokrat yang memberikan suara bersama dengan Partai Republik untuk memajukan tindakan tersebut. Senator Demokrat Jon Ossoff tidak memilih.

“Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah” akan menjatuhkan sanksi kepada orang asing mana pun yang menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara AS atau warga negara sekutu, termasuk Israel, yang bukan anggota pengadilan.

Israel melawan PBB - (Republika)

Keputusan tersebut disetujui Dewan Perwakilan Rakyat awal bulan ini dengan hasil 243-140, ketika 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan mayoritas anggota Partai Republik yang mendukungnya.

Di Senat, Partai Demokrat mengatakan mereka setuju dengan sebagian besar RUU tersebut, namun RUU tersebut terlalu luas, dan berisiko mengasingkan sekutu-sekutu penting AS dan menjatuhkan sanksi terhadap pekerja tingkat rendah di pengadilan di Belanda.

Senator Jeanne Shaheen, petinggi Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan partainya telah berusaha mencapai kompromi dengan Partai Republik, namun tidak bisa melakukannya.

Partai Republik mengatakan mereka berharap RUU itu akan disahkan pada waktunya agar Presiden Donald Trump segera menandatangani undang-undang tersebut setelah dilantik pada 20 Januari, terutama ketika Netanyahu akan mengunjunginya di Gedung Putih pada 4 Februari.

Daftar Kejahatan Tentara Israel - (Republika)

Pejabat Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah Trump akan menggunakan perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi.

Mendesak rekan-rekannya untuk memilih tidak, Pemimpin Partai Demokrat di Senat Chuck Schumer menuduh ICC memiliki "bias anti-Israel yang tidak dapat diabaikan." Namun, ia mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut dibuat dengan buruk dan juga dapat menargetkan perusahaan-perusahaan AS, seperti perusahaan-perusahaan yang produknya membantu melindungi pengadilan dari peretas asing.

ICC adalah pengadilan permanen yang dapat mengadili individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi di negara-negara anggota atau yang dilakukan oleh warga negaranya.

Pengadilan mengatakan keputusannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel sejalan dengan pendekatannya dalam semua kasus, berdasarkan penilaian jaksa bahwa ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, dan pandangan bahwa meminta surat perintah penangkapan segera dapat mencegah kejahatan yang sedang berlangsung.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat