TEL AVIV – Kementerian Luar Negeri Israel pada hari Senin secara resmi memberitahu PBB bahwa Israel menarik diri dari perjanjian tahun 1967 yang mengakui badan pengungsi Palestina UNRWA. Hal ini dilakukan setelah parlemen Israel alias Knesset mengeluarkan undang-undang yang sangat membatasi operasi badan tersebut di Israel dan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Jacob Blitshtein mengirimkan surat kepada Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang dari Kamerun mengenai keputusan itu. “Israel akan terus bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk badan-badan PBB lainnya, untuk memastikan fasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. dengan cara yang tidak merusak keamanan Israel. Israel mengharapkan PBB untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam upaya ini.”

Pekan lalu, Knesset mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel dan melarang lembaga pemerintah Israel bekerja sama dengan UNRWA. RUU ini akan berlaku efektif dalam tiga bulan. 

Utusan Israel untuk PBB Danny Danon telah memposting di X surat Kementerian Luar Negeri yang memberitahukan badan global tersebut mengenai keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan UNRWA. Dalam postingannya, ia mengklaim bahwa PBB “tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki situasi” meskipun terdapat “banyak bukti” yang diserahkan Israel tentang dugaan “infiltrasi” Hamas ke UNRWA.

Tentara Israel beroperasi di dekat fasilitas UNRWA di Gaza pada Februari 2024. - (AP Photo/File)

SHARE    

PBB mengatakan pada bulan Agustus bahwa mereka telah memecat sembilan staf UNRWA yang mungkin terlibat dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Badan tersebut, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB, mempekerjakan lebih dari 30.000 orang dan memberikan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan lainnya kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Larangan Israel terhadap UNRWA telah menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Israel “untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menghormati hak istimewa dan kekebalan UNRWA dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memungkinkan dan memfasilitasi kegiatan yang penuh, cepat, aman dan menyeluruh serta mengizinkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dalam segala bentuknya ke dalam dan ke seluruh Jalur Gaza”.

Tamer Qarmout, asisten profesor kebijakan publik di Institut Studi Pascasarjana Doha mengatakan bahwa keputusan Israel untuk melarang UNRWA adalah bagian dari rencana pemerintah untuk mengakhiri perjuangan Palestina. “Ini adalah serangan yang menghancurkan keberadaan rakyat Palestina,” katanya kepada Aljazirah.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 setelah Nakba tahun 1948 untuk melindungi dan membantu warga Palestina yang mengalami pembersihan etnis dari kampung halaman mereka. Organisasi ini memberikan pendidikan, layanan kesehatan, layanan sosial dan bantuan darurat kepada orang-orang yang tinggal di kamp pengungsi di wilayah Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon.

Pengungsi Palestina bergerak melewati tank-tank Israel setelah tentara Israel menyuruh penduduk kamp Khan Yunis untuk meninggalkan rumah mereka dan menuju kamp Rafah dekat perbatasan Mesir, Jalur Gaza selatan, 27 Januari 2024. - (EPA-EFE/MOHAMMED SABER)

SHARE    

“UNRWA memberikan layanan serupa dengan sebuah negara jika tidak ada negara Palestina,” kata Qarmout. “Anda menutup operasi UNRWA sehingga warga Palestina tidak mendapat layanan apa pun dan kelangsungan hidup menjadi sangat sulit. Seolah-olah Anda memberi tahu mereka: tinggalkan tempat ini, Anda tidak punya masa depan di sini.” Qarmout menambahkan dia yakin AS adalah satu-satunya aktor yang dapat menghentikan penerapan keputusan ini di lapangan.

Angka dari badan kemanusiaan PBB (OCHA) menunjukkan bahwa hanya 971 truk kemanusiaan yang diizinkan memasuki Jalur Gaza melalui penyeberangan utama Karem Abu Salem di selatan dari tanggal 1 hingga 27 Oktober.

Jumlah ini mewakili rata-rata harian yang hanya mengirimkan 36 truk kemanusiaan, dan jauh di bawah rata-rata sebelum perang yang berjumlah 500 truk per hari. Hampir tidak ada bantuan yang sampai ke warga Gaza utara, yang masih terjebak dalam pengepungan Israel yang kini sudah hampir sebulan.

Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa “kurangnya makanan dan pasokan kemanusiaan penting lainnya yang memasuki Jalur Gaza dapat segera meningkat menjadi kelaparan kecuali ada tindakan segera yang diambil”.

Badan PBB tersebut mengatakan pihaknya hanya menjangkau 42 persen dari 1,1 juta orang yang menjadi target bantuan pangan pada bulan Oktober karena kurangnya pasokan dan akses.

“Gaza Utara masih dikepung sejak awal Oktober, dan lembaga-lembaga kemanusiaan tidak mampu menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Upaya internasional yang mendesak diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan penting dan memberikan akses kepada lembaga-lembaga kemanusiaan ke wilayah tersebut,” tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat