Bukan satu dua orang perempuan yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak bangsa Palestina. Pejuang, aktivis, jurnalis, tak ada habisnya perempuan-perempuan yang ikut berjuang untuk Palestina. Pada Senin (14/10/2024), setahun lebih sepekan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Tim Republika berkesempatan berbincang dengan salah satu “mujahidah” Palestina tersebut. Ia bukan lahir di Ramallah atau Gaza, tapi di Semarang, 62 tahun lalu. Namanya Retno LP Marsudi, menteri luar negeri Republik Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana pengalaman Ibu soal diplomasi kita terkait Palestina 10 tahun belakangan? 

Jadi memang perjuangan Palestina ini bukan saja perjuangan selama 10 tahun ini ya. Palestina merupakan salah satu negara, satu negara yang belum merdeka. Kalau kita tarik mundur, 1955. Pada saat kita menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika. Sampai sekarang pun, Palestina belum merdeka. Jadi sudah 70 tahun ya kalau kita tarik dari 1955.

Nah, pada saat kita membela Palestina. Ini adalah melakukan sesuatu yang memang diamanahkan oleh konstitusi kita. Selain diamanahkan oleh konstitusi kita, apa yang kita lakukan membela perjuangan bangsa Palestina adalah membela keadilan dan kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Jadi saya bisa cerita banyak mengenai masalah kemanusiaan ini. Paling tidak dalam satu tahun terakhir ini kalau kita lihat di Gaza, penderitaan masyarakat sipil di Gaza. Sudah lebih dari 42 ribu orang yang terbunuh di Gaza.

Kalau sampai kita tidak tergerak untuk membela Palestina, saya kira justru saya tidak paham. Kok kita tidak tergerak melihat penderitaan masyarakat sipil orang-orang Palestina yang dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik hak-haknya terus dirampas. Jadi sekali lagi pembelaan kita terhadap Palestina adalah menjalankan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita.

Plus yang membuat saya juga senang adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat kita sangat besar dan bulat terhadap upaya kita untuk membela perjuangan bangsa Palestina. 

Ibu Retno sebelum menjabat menteri kerap bertugas di Eropa. Bagaimana tiba-tiba dihadapkan dengan persoalan Palestina setelah bertugas? 

Tidak. Politik luar negeri Indonesia kan menjalankan mandat dari konstitusi. Jadi sejak kita, Republik ini lahir, tadi saya tarik titik di 1955 paling tidak, dan sejak itulah di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di situ selalu ada jejak-jejak pembelaan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Nah, kenapa dalam 10 tahun ini kelihatan lebih menonjol? Karena penderitaan yang dialami bangsa Palestina semakin buruk, semakin buruk. Maka pembelaan kita kan semakin harus lebih. Itulah yang kemudian kalau dilihat publik selama 10 tahun ini kita kelihatan menonjol dalam pembelaan kita terhadap bangsa Palestina.

Bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui serangan 7 Oktober? Apakah sudah menduga pembalasan yang dilakukan Israel akan sebrutal sekarang ini? 

Jadi, kalau kita lihat rekam jejak diplomasi Indonesia, kita selalu mengecam semua penggunaan kekerasan. Karena penggunaan kekerasan itu pasti yang akan menjadi korban adalah masyarakat sipil. Jadi, posisi dasar kita penggunaan kekerasan itu tidak pernah kita dukung. Terus kemudian kita masuk kepada 7 Oktober.

Kita harus melihatnya di dalam konteks, konteks yang luas. Akar masalahnya jangan dilupakan. Kenapa ada 7 Oktober? Tentunya 7 Oktober yang juga memakan korban sipil, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipuji.

Bukan sesuatu yang bisa dipuji. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu ada konteksnya. Konteksnya apa? Penjajahan terhadap bangsa Palestina terus berlangsung. Penderitaan terhadap bangsa Palestina semakin hari semakin memburuk. Hak-hak bangsa Palestina semakin hari semakin dirampas terus. Dan apa yang dilakukan oleh Israel itu melebihi asas proporsionalitas. Jadi, sekali lagi, kita tidak pernah mendukung penggunaan kekerasan. Yang kedua, kita mengingatkan. Mari kita lihat akar masalahnya.

Dan akar masalah itu harus kita selesaikan kalau kita ingin melihat Timur Tengah menjadi wilayah yang aman. Menjadi wilayah yang damai. Karena kita yakin bahwa kawasan Timur Tengah secara keseluruhan tidak akan aman dan damai kalau akar masalah di Palestina tidak terselesaikan. Jadi akar masalah Palestina, yaitu penjajahan Israel. Kalau tidak dapat diselesaikan, maka dampaknya akan ke kawasan. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

 

Apa yang membuat masalah itu belarut-larut sampai sekarang menurut Ibu? 

Jadi begini ya, setiap... Sebenarnya kita kan punya PBB. Kita punya Dewan Keamanan PBB. Yang mandatnya adalah menciptakan dan memelihara perdamaian. Pertanyaan saya adalah, melihat situasi Gaza, melihat situasi tepi barat, melihat situasi di Lebanon. Apakah Dewan Keamanan PBB sudah bekerja secara maksimal untuk menghentikan kekerasan? Untuk menghentikan perang? Untuk menghentikan konflik? Kan itu tidak dilakukan.

Dengan sistem yang ada sekarang, kita boleh tidak setuju, kita boleh setuju. Dan banyak yang tidak setuju. Bahwa apa yang... Mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Dewan Keamanan PBB tidak dilakukan secara maksimal.

Dan bahkan di dalam beberapa kali pertemuan yang membahas Palestina, resolusi-resolusi yang mencoba menyelesaikan masalahnya diveto oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi sekali lagi, kalau kita diberi sebuah privilege besar, misalnya kita diberi privilege pemegang hak veto, disitulah terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi panggilan kita: tunaikan tanggung jawabmu yang besar itu dengan baik.

Mengapa tidak dirombak saja sistem di Dewan Keamanan PBB?

Oh iya, pembicaraan mengenai reformasi PBB, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB, itu sudah dilakukan per tahun-tahun. Tetapi belum ada hasilnya. Dan ini harus terus kita dorong. 

Sekali lagi, isu Palestina tidak hanya dapat diselesaikan oleh Indonesia. Harus diselesaikan bersama-sama negara dunia. Dan tugas kita adalah memperbanyak massa negara-negara dunia untuk membela Palestina. Karena sekali lagi, yang kita bela adalah keadilan dan kemanusiaan. 

Beberapa negara Eropa sudah mengakui kedaulatan Palestina, dan negara Karibia seluruhnya sudah mengakui Palestina. Berarti apakah ada harapan untuk kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat? 

Ada satu langkah maju, yaitu bahwa sekarang walaupun keanggotaannya belum penuh di PBB, Palestina sudah dapat duduk sejajar. Dilihat dari pengakuan, sudah ada 143 negara yang mengakui. Tetapi kita butuh lebih. Kita memerlukan lebih banyak lagi.

Dan yang paling mendesak, selain tentunya kita terus mendorong agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina, yang sangat mendesak yang diperlukan adalah kekejamannya (Israel)  dihentikan dulu, gencatan senjata dilakukan dulu, agar korban-korban sipil tidak terus bertambah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Ini kan dari hari ke hari. Saya kalau melihat televisi, siaran internasional, itu kita, apalagi saya sebagai perempuan, saya sebagai ibu, saya sebagai nenek, saya tidak bisa melihat setiap hari, kita melihat anak-anak yang katakanlah, dia duduk di atas puing-puing, darahnya ngocor, ada anak-anak yang dia duduk tidak ada apa-apa, kemudian kakinya sudah hanya satu.

Apakah potret-potret seperti itu tidak cukup untuk menggerakkan hati kita!? Untuk menyetop semua kekejaman yang dilakukan. Pertanyaannya juga, sekian banyak hukum internasional yang sudah dilanggar, kok negara tersebut tidak mendapatkan hukuman apapun? Kalau yang melakukan negara lain, saya yakin sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, pasti sudah antre banyak list-nya. Kenapa tidak dengan negara ini?  

Berarti Anda mengatakan ada standar ganda dalam konteks ini? 

Standar ganda, ya! Dan itu panggilan yang terus kita lakukan di dunia internasional. Kalau kita ingin mengatakan bahwa “hormatilah hukum internasional”, maka ada anak kalimat yang tidak kalah pentingnya, “hormatilah hukum internasional secara konsisten”. Kata-kata “konsisten” ini menjadi sangat penting artinya, apalagi dalam melihat situasi Palestina saat ini.

Apakah ketakadilan dan standar ganda ini  yang membuat Ibu begitu emosional saat menanggapi pidato Benjamin Netanyahu dalam Majelis Umum PBB belakangan ini? 

Saya tidak emosional. Karena diplomat kan tidak boleh emosional. Tapi saya harus menyampaikan pesan yang tegas. Pada saat beliau mengatakan bahwa negaranya menginginkan perdamaian, maka wujudkan kalimat itu dengan sikap-sikap yang memang betul-betul menginginkan perdamaian. Pada saat beliau itu bicara di Majelis Umum bahwa negaranya menginginkan perdamaian, di saat yang sama juga pengeboman serangan dilakukan di Lebanon. Jadi saya hanya ingin, dan ini berlaku untuk semua: walk the talk! Pada saat kita bicara, lakukan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Ibu tidak punya pager kan? 

Saya tidak punya pajer (tertawa). 

Ibu, tangan Indonesia seperti terikat di Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional. Mengapa kita belum meratifikasi Statuta Roma dan Konvensi Genosida?

Jadi, sebuah ratifikasi itu harus didasarkan pada sebuah konsensus nasional. Proses ratifikasi, apalagi untuk hal yang sifatnya penting seperti itu, memang selalu memakan waktu lama.

Karena perlu sebuah konsensus bulat dari semua kepentingan nasional. Proses ini sedang berjalan, terus berjalan. Pertanyaannya, in the absence of kita belum menjadi negara pihak dari ICC, Statuta Roma, in the absence of kita belum menjadi negara pihak dari Konvensi Genosida, apakah kita akan tinggal diam? Jawabannya tidak.

Jelas tidak. Maka kita mencari jalan, apapun yang dapat kita tempuh, untuk melakukan pembelaan kita kepada keadilan dan kemanusiaan tersebut. Maka, antara lain di ICJ Februari tahun ini, saya bicara di depan ICJ memberikan argumentasi hukum bahwa apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina itu adalah ilegal.

Ini adalah untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Internasional terhadap pertanyaan dari Majelis Umum. Karena Majelis Umum minta fatwa ICJ, apakah apa yang dilakukan Israel itu hukumnya sah atau tidak. Sebelum memutuskan ICJ bertanya kepada negara-negara, “coba dong kasih masukan”, maka kita berikan masukan hukum. Dan ICJ pada akhirnya setelah mendengarkan masukan dari negara-negara, dia memberikan masukan hukum kepada Sidang Majelis Umum, yang intinya (penjajahan Israel) ilegal.

Ada beberapa pasalnya, pokoknya intinya ilegal. Nah, berdasarkan masukan itu Majelis Umum mengeluarkan resolusi, Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang intinya menggaungkan apa yang disampaikan oleh ICJ. Nah, resolusi emergency meeting sudah ada, ES-10/24, sekarang Indonesia menagih. Mari kita implementasikan resolusi itu. 

Kita lihat kan pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel sudah demikian luas. Apakah kemudian solusi dua negara masih feasible dengan kondisi sekarang? Sejujurnya.

Pertanyaan saya begini, kalau solusinya satu negara, siapa yang mau dikorbankan? Mau yang lain dikorbankan? Kan nggak. Dan banyak sekali resolusi ketetapan-ketetapan PBB yang menyebut mengenai solusi dua negara. Kalau kita konsisten menghormati resolusi-resolusi itu, ya pijakannya harus tetap solusi dua negara.

Memang banyak sekali pihak yang sudah mulai menyebut “kayaknya solusi dua negara enggak feasible lagi”. Oke, berarti solusi satu negara dong? Kalau satu negara, pertanyaan saya, siapa yang mau dikorbankan? Benar nih kita mau mengorbankan satu atas yang lain. Jadi, kalau saya pribadi, dan ini juga digaungkan oleh hampir semua negara di anggota PBB, bahwa solusi dua negara is the only viable solution. 

Tadi pagi kita dengar markas Unifil kena serang lagi itu. Sementara beberapa hari kemarin kita punya prajurit dua terluka. Bagaimana sikap Indonesia?

Sikap kita itu jelas sekali, dan kita termasuk negara pertama yang memberikan statement-nya. Bukan hanya karena korbannya adalah penjaga perdamaian dari Indonesia, yang alhamdulillah -- sebenarnya, bukan alhamdulillah -- untungnya luka ringan. Pada saat saya melakukan komunikasi dengan komandan kontingennya, saya pastikan bahwa mendapatkan penanganan yang baik, mereka dalam kondisi yang baik, baik dalam tanda kutip ya. Kena serangan ya pastinya nggak baik lah ya, tapi stabil. Informasi yang saya dapat dari lapangan, ya mereka luka ringan, sekarang masih dirawat di rumah sakit, menunggu pemulihan.

Jadi tidak hanya kita membela pasukan perdamaian, tetapi ada satu prinsip yang saya bela, yaitu misi perdamaian. Misi perdamaian PBB itu kan tidak boleh diserang. Misi kemanusiaan PBB kan tidak boleh diserang. Wartawan kan nggak boleh diserang. Jadi prinsip-prinsip ini yang kemudian saya terus bela. Bisa dibayangkan dalam satu tahun ini, lebih dari 220 pekerja kemanusiaan PBB terbunuh.

Masak kita mau diam sih!? Melihat pasukan penjaga perdamaian yang mereka melakukan tugasnya itu sesuai mandat PBB. Dan Blue Helmet adalah lambang penjaga perdamaian.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Itu diserang. Masak kita diam sih!? Dan kita mengeluarkan statement, dan sampai saat ini sudah kira-kira lebih dari 40 negara yang juga menyampaikan statement.

Mengutuk serangan terhadap penjaga perdamaian PBB. Karena apa? Kalau kita diam, PBB akan dihajar terus. Kalau PBB dihajar terus, lambang atau simbol multilateralisme akan digoyang, akan dikoyak. Kalau lambang multilateralisme dikoyak, yang akan terjadi apa? The mighty takes all. Orang yang kuat, negara yang kuat, dia akan mengambil semuanya. Kita akan diam? Enggak! Kalau saya, tidak! 

Ada konsekuensi terhadap Israel atas serangan ke Unifil? Apakah pasukan  PBB bisa melakukan agresi atau reaksi? 

Enggak, nggak boleh. Kan dia kan penjaga perdamaian. Maka proses di PBB harus dijalankan. Dewan Keamanan PBB harus bergerak.

Jadi bahasa saya, dan ini adalah bahasa yang dipakai oleh wakil kita, mission kita di New York pada saat menyampaikan pandangan begitu Unifil diserang. Salah satu kalimatnya adalah begini. Kami sudah melakukan tugas kami sebagai penjaga perdamaian. Mandat Unifil adalah menjaga perdamaian. Kami sudah turnaikan mandat kami. Sekarang kami meminta Anda, Dewan Keamanan PBB, menjalankan mandat Anda. Jadi kalau kita sudah melakukan kerja kita, apa dong kerjamu? 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Pesan untuk masyarakat Indonesia, apa yang mereka bisa lakukan saat ini untuk mendukung Palestina? 

Jadi saya merasa senang bahwa masyarakat Indonesia cukup kuat, cukup bulat memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Lagi-lagi yang kita bela adalah keadilan dan kemanusiaan. Dan saya kira kalau kita menjadi manusia, maka rasa kemanusiaan, rasa keadilan, itulah yang menjadi ruh dari manusia itu sendiri dan yang menjadi alasan kita untuk membela, tidak saja Palestina. Untuk kasus-kasus yang lain pun, rasa keadilan, rasa kemanusiaan harus kita terus kedepankan.

Bagaimana dengan pesan untuk saudara-saudara kita di Palestina dari Ibu sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia?

Jangan menyerah. Jangan menyerah. 

Perjalanan mungkin akan sangat panjang, perjalanan mungkin akan sangat menderita, mendatangkan banyak penderitaan. Tapi, jangan menyerah.

Hak-hak Anda patut untuk dihormati. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat