JAKARTA -- Walhi Sumatra Barat (Sumbar) memberi peringatan kepada pemerintah soal penyakit diare yang dapat menjadi dampak lanjutan dari bencana banjir. Hal tersebut ditekankan karena berkaca pada penanganan kejadian serupa di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, beberapa waktu lalu.

"Berkaca pada kasus bencana sebelumnya di Kabupaten Pesisir Selatan, pascabencana banyak yang meninggal karena diare. Kelalaian ini jangan sampai terulang," kata Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar Tommy Adam, Kamis (16/5/2024).

Sebab itu, dia mengingatkan pemerintah bahwa penanganan banjir bandang akibat lahar dingin Gunung Marapi harus dilakukan dengan baik. Segala kebutuhan masyarakat yang terdampak, seperti air bersih, makanan pokok, kesehatan, dan lainnya harus bisa dipenuhi.

“Tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada kondisi tanggap darurat, tapi juga pada saat pra bencana yang tidak siap dan siaga,” terang dia.

Foto udara kawasan yang terdampak banjir lahar dingin di Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, Ahad (12/5/2024). - (ANTARA FOTO/Adi Prima)

SHARE    

Sebelumnya, dia menilai pemerintah abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi, Sumatra Barat. Lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan berimplikasi pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

“Kritik terhadap pemerintah, baik kabupaten atau provinsi, adalah bukan lemah, tapi abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi,” kata Tommy.

Ada sejumlah alasan yang membuatnya berpandangan seperti itu. Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah sejak jauh hari mengingatkan tetnang kondisi cuaca ekstrem di Sumatera Barat, khususnya pada lokasi bencana. Kedua, adanya peringatan Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait potensi banjir lahar dingin.

“Lalu adanya kejadian bencana lahar dingin yang sebelumnya sudah terjadi di Agam dan Tanah Datar pada 5 April 2024. Tidak ada respon atas tiga hal di atas, misal upaya pemindahan orang dari lokasi rawan bencana, atau pemasangan alat deteksi dini banjir bandang atau //early warning//,” kata Tommy.

Dia mengatakan, semua pihak tentu berduka dengan atas apa yang sudah terjadi. Tapi, kata dia, tetap harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan puluhan korban jiwa tersebut. Apa yang terjadi, kata dia, menjadi bukti lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan yang berimplikasi terhadap banyaknya korban jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana Sumbar di pengungsian dapat selalu terpenuhi.

"Seperti sembako, kebutuhan bayi, pampers, pembalut, mukena, semua kita penuhi. Bahkan kalau ada yang saat ini tinggal di rumah kerabat saudaranya setelah di data kemudian bisa kita cairkan bantuan dana tunggu hunian seperti dana untuk sewa rumah," kata Kepala BNPB Letjrn TNI Suharyanto, Kamis (16/5/2024).

Dia menjelaskan, BNPB hadir sebagai fungsi komando penanganan darurat juga memastikan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hadir mendampingi warga terdampak. Selain memonitor upaya tanggap darurat yang dilakukan, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan kepada perangkat yang bekerja di bawah komando BNPB.

"Keselamatan rakyat khususnya warga terdampak harus menjadi prioritas yang tertinggi," kata Suharyanto.

Sebab itu, Suharyanto meminta agar masyarakat yang terdampak dan saat ini sedang mengungsi agar dapat melaporkan setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi selama masa tanggap darurat ini. Dirinya berpesan agar tidak perlu ada yang dikhawtirkan oleh warga selama kondisi darurat ini.

"Setiap daerah ada posko, di sana ada pejabat, petugas, dan tim gabungan jadi jangan khawatir, tentu kami tahu dan rasakan bapak dan ibu sedang berduka, tapi mari kita bangkit lebih kuat karena kita merasakan juga, dan mari kita jalani dan bersatu sebagai bangsa sehingga bisa melewati musibah ini sama-sama dengan baik," katanya.

Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban banjir bandang di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Agam, Sumatera Barat, Senin (13/5/2024). - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

SHARE    

BNPB mencatat jumlah total korban jiwa banjir lahar dingin Gunung Marapi bertambah menjadi 67 orang pada Kamis pagi. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan laporan terfaktual yang diterima pada Rabu (15/5), jumlah tersebut bertambah setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa orang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Sebab, dalam laporan yang diterima Pusdalops BNPB jumlah korban yang hilang saat ini tersisa 20 orang dari sebelumnya ada sebanyak 35 orang.

Korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut salah satunya Halimatu Sa'diyah, warga Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang jasadnya ditemukan sekitar 5 kilometer dari tempat dilaporkan hilang, Rabu (15/5) siang pukul 11.00 WIB dan telah dikebumikan.

Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 989 keluarga yang juga berkurang dari sebelumnya sebanyak 1.543 keluarga, dan korban luka-luka bertambah sebanyak 44 orang dari sebelumnya 33 orang. Para korban tersebut dikonfirmasi berasal dari lima kabupaten/kota terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang. "Semuanya masih dalam proses pencarian dan identifikasi, sehingga masih dapat berubah," ujarnya.

Namun, ia memastikan semua kebutuhan korban dan warga yang terdampak bencana di Ranah Minang ini akan terpenuhi selama masa tanggap darurat diberlakukan hingga 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari mulai 13 Mei hingga 26 Mei 2024 akibat bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di daerah itu. Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan, penetapan status darurat bencana itu bertujuan untuk percepatan penanganan bencana di Sumbar.

"Dengan penetapan status ini, Pemprov Sumbar bisa menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk melakukan penanganan pascabencana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengoreksi kesalahpahaman informasi tentang penetapan status tanggap darurat bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebut, BNPB tidak menetapkan status tanggap darurat, namun mendorong Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota untuk menetapkan status itu agar bisa lebih mudah dalam proses pemulihan pascabencana.

"Apa yang disampaikan BNPB itu langsung direspon Gubernur Sumbar, Mahyeldi dengan menetapkan status tanggap darurat bencana," katanya.

Ia menyebut, penanganan bencana tahap awal adalah proses evakuasi korban yang masih berlangsung hingga saat ini karena tercatat ada puluhan korban hilang yang masih dalam pencarian. "Saat ini fokus evakuasi korban dan pemberian bantuan bagi korban terdampak," kata Ilham.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat