JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendorong industri perbankan syariah terus mempertajam strategi untuk memperkuat posisi dan kontribusinya dalam perekonomian. Menurut Wapres, ada setidaknya empat strategi yang perlu diterapkan untuk mengembangkan industri perbankan syariah agar jauh lebih besar ke depannya.

Pertama, dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. "Kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional harus diprioritaskan," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara "Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)" di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Senin (13/5/2024).

Wapres meminta inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang menonjolkan keunikan dan diferensiasi dikembangkan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan keunggulannya. "Jajaki peluang konsolidasi antarunit usaha syariah untuk penguatan daya saing dan kontribusi yang lebih signifikan," ucap Wapres.

Nasabah BSI melakukan transaksi melalui ATM di Kantor Cabang Jakarta Thamrin, Jakarta, Kamis (11/5/2023).  - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Kedua, ia meminta adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Wapres menilai SDM dan teknologi merupakan sebagian prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah. Untuk itu, kata dia, percepat implementasi digitalisasi dalam proses bisnis serta terus adaptif dengan perkembangan teknologi.

"Peningkatan kapasitas dan kualitas mesti mencakup semua level SDM, mulai dari teknis dan operasional, manajerial hingga pengawas perbankan syariah," kata dia.

Selanjutnya ketiga, tingkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Wapres mengharapkan adanya peningkatan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM," ucapnya.

Selain itu, kata Wapres, tingkatkan peran dan kontribusi pembiayaan proyek berkelanjutan antara lain dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) syariah.

Terakhir, perkuat sinergi dan kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Wapres menekankan perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah.

Oleh karena itu, perlu dukungan implementasi pengembangan perbankan syariah nasional, sesuai dengan panduan peta jalan yang disediakan lembaga otoritas keuangan. "Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan literasi maupun inklusi," kata Wapres.

Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi mengatakan, selain prinsip bank syariah yang menjalankan nilai-nilai Islami dan mendorong kebermanfaatan bersama, bank syariah relatif memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional.

“Kita baru saja melewati ekonomi pasca Covid-19 dan kini dihadapkan pada kondisi ekonomi global dan domestik yang sangat menantang dipicu oleh geopolitik,” ujar Hery Gunardi yang juga selaku Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). 

Ia menambahkan, pada 2023 bank syariah menunjukkan tren kinerja positif. Bank syariah di Indonesia berjumlah 33, terdiri atas 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah layanan mencapai 2.392. 

Karyawan menjelaskan produk perbankan kepada nasabah di gedung Bank Syariah Artha Madani yang baru diresmikan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/9/2022). - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Data OJK juga menunjukkan fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh positif masing-masing sebesar 15,8 persen (yoy) menjadi Rp 571 triliun dan 8,15 persen (yoy) menjadi Rp 660 triliun.

Kinerja positif itu juga mendorong aset perbankan syariah naik 10,4 persen (yoy) menjadi Rp 851 triliun. Secara kualitas bank syariah juga membaik terindikasi dari non performing financing (NPF) BUS yang per posisi Februari 2024 sebesar 2,05 persen turun dibandingkan 2,37 persen per Februari 2023 dan NPF UUS turun menjadi 2,09 persen dibanding 2,31 persen per Februari 2023. Sementara itu, dari sisi ketahanan juga cukup solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,35 persen.

Saat ini, Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu bauran strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terbukti, peringkat ekonomi syariah Indonesia menurut catatan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023 berada di peringkat tiga secara global, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya,” kata Hery.

Hanya saja, lanjut Hery, masih terdapat tantangan untuk bersama-sama mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sebab, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,14 persen , sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat