JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proses negosiasi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia paling lambat selesai pada Juni 2024 mendatang. Namun demikian, pemerintah akan merampungkan penyusunan regulasi terlebih dahulu.

"Ini regulasinya rampung terlebih dahulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan tidak sampai Juni. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," ujar Jokowi di Mercure Convention Center, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Jokowi mengatakan, kepemilikan saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah sebesar 61 persen saat ini masih dalam proses negosiasi. Selain itu, pemerintah masih menyiapkan regulasinya.

Kendati demikian, Jokowi yakin pemerintah bisa mendapatkan 61 persen saham PT Freeport Indonesia.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu bisa kita dapatkan," kata Jokowi.

Pekerja melintasi areal tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave (GBC) yang mengolah konsentrat tembaga di areal PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (17/8/2022). - (ANTARA FOTO/Dian Kandipi)

SHARE    

Jokowi mengaku negosiasi saham PT Freeport Indonesia berlangsung alot, sehingga membutuhkan waktu yang lama. "Ya namanya negosiasi sudah lama ini. Alot, alot banget," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar PT Freeport Indonesia. Tepatnya hingga 61 persen.

Dia menjelaskan, peningkatan perolehan saham tersebut dapat terwujud jika Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan. Dalam revisi itu, kata dia, pemerintah melakukan penyesuaian guna mewujudkan kepastian investasi berkelanjutan.

Pemerintah, sambungnya, sudah melakukan rapat terbatas, maka proses keputusannya bakal dipercepat. "Jadi, PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan," tutur dia.

Dia mengatakan, penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia. Terkait syarat perpanjangan yang sebelumnya paling cepat lima tahun diubah karena ini terintegrasi dengan smelter.

"Kedua, karena itu lima tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 tersebut sudah mulai menurun. Sementara eksplorasi underground minimal 10 tahun," jelasnya.

Nantinya, kata dia, aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja. Melainkan, Kementerian Investasi akan menerapkan asas perlakuan sama rata guna mewujudkan ekosistem investasi berkelanjutan di Tanah Air. 

Pada Kamis, Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson bersama CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pekerja berjalan di terowongan pertambangan bawah tanah (Underground) Deep Ore Zone (DOZ) PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Papua, beberapa tahun lalu. - (Musiron)

SHARE    

Menurut Tony Wenas, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, para petinggi Freeeport tersebut menyampaikan perkembangan dan situasi terkini pertambangan dan juga progres pembangunan smelter di Gresik yang telah mencapai 92 persen.

"Jadi kami tadi saya bersama Richard Adkerson dan Kathleen L Quirk bertemu pak Presiden untuk menyampaikan perkembangan terkini dari situasi pertambangan di upstream dan juga terutama progres smelter yang mencapai lebih dari 92 persen dengan harapan bisa selesai Mei dan segera beroperasi pada bulan Juni tahun ini dan nanti akan berproduksi penuh di tahun 2024 ini," jelas Tony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tony juga tidak membantah bahwa dalam pertemuan ini juga membahas soal perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia. Kendati demikian, ia mengaku tak membahas secara detail dengan Presiden.

"Disinggung sedikit, tapi tidak bahas detail, karena waktunya tidak panjang dan itu sudah dibahas sebelumnya," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat