JAKARTA — Selama masa kampanye Pemilu 2024, terjadi peningkatan informasi yang tersebar di platform digital, termasuk di TikTok. Belakangan ini, selain menjadi destinasi hiburan, pengguna juga datang ke TikTok untuk mencari kabar terkini seputar Pemilu, termasuk aktivitas capres dan cawapres.

Memastikan agar penggunanya terlindung dari bahaya misinformasi, TikTok mengaku telah melakukan serangkaian upaya proaktif sejak bulan September tahun lalu untuk menyediakan informasi seputar Pemilu yang kredibel dan otoritatif, antara lain melalui Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga.

Lantas, apa saja yang telah dilakukan TikTok untuk menjaga integritas Pemilu dan komunitas TikTok di Indonesia? Simak penjabarannya berikut ini.  ​

Menyediakan komunitas TikTok sumber informasi kredibel seputar Pemilu

Bertepatan dengan awal kampanye Pemilu pada 28 November lalu, TikTok meluncurkan Pusat Panduan Pemilu 2024, sebuah laman khusus di dalam aplikasi yang menyajikan informasi kredibel dan otoritatif seputar Pemilu di Indonesia. Dihimpun dari lembaga terpercaya seperti Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), sejumlah informasi yang bisa diakses pengguna melalui hub ini antara lain persyaratan dan tata cara dalam pemungutan suara, hitung mundur tanggal pemungutan suara, hingga informasi tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, hub ini juga menyediakan informasi tambahan bagi pemilih di luar negeri, dan informasi khusus bagi pemilih penyandang disabilitas.

Firry Wahid, Head of Public Policy and Government Relations, TikTok Indonesia menjelaskan peluncuran Pusat Panduan Pemilu 2024 kian memperkuat komitmen TikTok untuk membantu komunitasnya mengakses informasi resmi dan terpercaya seputar Pemilu. Firry menambahkan bahwa melalui informasi yang kredibel dan otoritatif seputar Pemilu yang didukung oleh KPU, Bawaslu dan para mitra, TikTok berharap para pengguna dan komunitas TikTok bisa ikut #SalingJaga khususnya saat mengonsumsi, membuat, maupun menyebarkan informasi tentang Pemilu 2024.

Untuk memastikan Pusat Panduan Pemilu 2024 dapat diakses, TikTok juga melabeli konten-konten yang berhubungan dengan Pemilu 2024 untuk mengajak pengguna mengakses laman khusus tersebut. Selain pada konten, TikTok juga memberikan akses pada tagar pemilu yang populer, seperti #SalingJagaPemilu dan #Pemilu2024 agar pengguna dapat dengan mudah mencari konten bertemakan Pemilu.

Menegakkan konten yang melanggar Panduan Komunitas dan Aturan Pemilu

TikTok juga terus berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh penggunanya, termasuk melindungi mereka dari misinformasi dan hoaks. Melalui kombinasi sistem moderasi mesin dan manusia, konten unggahan pengguna di platform TikTok akan ditinjau terlebih dahulu oleh tim moderasi TikTok untuk memastikan agar konten yang melanggar tidak hadir di laman FYP mereka.

Proses peninjauan konten oleh tim moderasi TikTok sendiri mengacu pada Panduan Komunitas TikTok, yang menetapkan sejumlah aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi pengguna saat berkreasi di TikTok. Panduan Komunitas TikTok juga merinci tipe konten yang tidak diperbolehkan untuk tayang di dalam aplikasi, termasuk konten misinformasi, hoaks, maupun ujaran kebencian, terlepas niatnya. Jika ada konten yang terindikasi melakukan pelanggaran, maka tim moderasi TikTok akan meninjau dan menindak konten tersebut. 

Dihimpun dari Ruang Berita TikTok, Tiktok juga menjaga penggunanya agar terhindar dari misinformasi dengan memberikan konteks tambahan pada konten seputar Pemilu. Diketahui jika suatu konten berisi klaim yang belum diverifikasi, TikTok memberi tahu pengguna bahwa konten itu tidak berdasar dan membatasinya dari laman Untuk Anda (For You atau FYP). TikTok juga memberikan prompt khusus bagi konten yang belum diverifikasi, untuk mengingatkan pengguna sebelum mereka membagikan konten tersebut. Suatu konten juga tidak memenuhi syarat untuk ditampilkan di laman Untuk Anda (For You atau FYP) jika berisi klaim yang belum diverifikasi tentang hasil pemilu. Pengguna pun juga dapat memanfaatkan alat pelaporan dalam aplikasi untuk melaporkan konten menyesatkan secara langsung.

Kerja sama dengan mitra pengecek fakta

Dilansir dari situsnya, TikTok mengaku telah bekerja sama dengan 17 mitra pengecekan fakta di seluruh dunia untuk meninjau dan menilai akurasi dari suatu konten dalam 50 bahasa dan lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Semua mitra pengecekan fakta TikTok telah diakreditasi oleh Jaringan Pengecekan Fakta Internasional sebagai penandatangan terverifikasi kode prinsip Jaringan Pengecekan Fakta Internasional.

Khusus untuk Indonesia, TikTok menjalin kemitraan dengan sejumlah pemeriksa fakta, antara lain Agence-France Press serta organisasi lokal yaitu Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain meninjau dan menilai akurasi dari suatu konten, mitra pemeriksa fakta ini juga membantu TikTok untuk menandai misinformasi atau pelanggaran di dalam platform. Selama masa pelaksanaan Pemilu, mitra keamanan TikTok, Mafindo dan Perludem juga secara aktif mengedukasi masyarakat melalui konten unggahan mereka di TikTok sebagai bagian dari upaya prebunking.

Aturan ketat untuk Akun Pemerintah, Politisi, dan Partai Politik

Sebagai platform hiburan tempat jutaan orang datang setiap hari untuk menonton, berbagi, dan membuat konten yang menghibur dan menyenangkan, ada juga konten seputar peristiwa terkini dalam pemilu dan isu-isu politik di TikTok. Karena itu, TikTok menerapkan kebijakan Akun Pemerintah, Politisi, dan Partai Politik (GPPPA) untuk membantu mencegah penyalahgunaan TikTok oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang tertera di laman kebijakannya, TikTok tidak mengizinkan iklan politik berbayar serta penggalangan dana oleh politikus dan partai politik (untuk diri sendiri maupun pihak lain).

Kebijakan iklan politik TikTok mencakup iklan berbayar tradisional, dan kreator yang menerima kompensasi untuk mendukung atau menentang kandidat yang mencalonkan diri. Selain kebijakan konten iklan politik, TikTok juga menerapkan batasan di tingkat akun untuk akun yang terklasifikasi sebagai GPPPA dengan menonaktifkan akses ke fitur-fitur iklan milik TikTok.

Kampanye #SalingJaga dari TikTok. - (TikTok)

Melibatkan komunitas untuk #SalingJaga

Selain meluncurkan Pusat Panduan Pemilu, TikTok juga melibatkan komunitas secara aktif dalam melawan penyebaran misinformasi, seperti yang diusung dalam kampanye #SalingJaga yang diluncurkan akhir tahun lalu. Kampanye #SalingJaga ini mendorong pengguna untuk secara aktif membentuk ruang digital yang aman dan mengambil kendali atas informasi yang mereka terima.

Salah satu cara TikTok untuk mendorong keterlibatan pengguna adalah dengan meluncurkan sebuah video panduan kreatif untuk mengedukasi pengguna dan masyarakat umum tentang cara #SalingJaga dari bahaya misinformasi di platform digital. Menggandeng sejumlah figur publik dan kreator seperti Angga Yunanda, Merry Riana, Sania Leonardo, serta Dims The Meat Guy, video ini, beserta rangkaian inisiatif lainnya, juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat luas agar terus #SalingJaga saat mengekspresikan diri, berbagi sudut pandang, dan menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas khususnya selama Pemilu 2024. Komunitas TikTok pun diajak untuk membagikan cara #SalingJaga versi mereka melalui aktivitas di dalam aplikasi seperti tantangan tagar (hashtag challenge).

Kampanye #SalingJaga dari TikTok. - (TikTok)

Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, hoaks yang sering muncul di media sosial beragam, antara lain seputar finansial atau keuangan, isu kesehatan, dan tentunya isu politik. “Tapi untuk isu politik, sekarang hoaks atau fabrikasi fakta sudah mulai bergeser ke pembangunan opini negatif atau glorifikasi isu,” ucap Enda saat dihubungi Republika, Selasa (9/1/2024).

Bagi masyarakat, membedakan hoaks kasar yang sifatnya fabrikasi fakta atau data, sebenarnya paling gampang dengan mencoba mencari sumber beritanya. Jika ada beberapa sumber informasi yang menyatakan hal yang sama, hal itu bisa dipercaya. Namun, jika sumber informasinya tidak jelas, apalagi beritanya sensasional dan terburu-buru, bisa dipastikan informasi tersebut hoaks atau palsu.

“Ini jenis informasi hoaks atau fabrikasi fakta yang paling gampang untuk dicek sebenarnya,” kata Enda. Lebih lanjut, Enda mengajak masyarakat untuk saling menyebarkan informasi yang benar untuk menekan angka penyebaran misinformasi atau hoaks, termasuk saat Pemilu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat