JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan sukuk daerah untuk pembiayaan sejumlah pembangunan infrastruktur. Sukuk daerah dinilai menjadi salah satu solusi dari terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sukuk daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menilai, sukuk daerah dapat menjadi solusi pembangunan di daerah. Bahkan, kata Emir, KNEKS sebenarnya sudah mendorong sejak lama hadirnya pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen keuangan syariah.

"Sebenarnya ini (sukuk daerah) suatu hal yang sudah didiskusikan KNEKS sejak dulu. Saya melihat dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2023 pun daerah sudah diperbolehkan (menggunakan instrumen keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah), berarti memungkinkan (sukuk daerah)," ujar Emir kepada Republika dikutip pada Jumat (2/2/2024).

Petugas memberikan informasi kepada nasabah terkait Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 di Bank Muamalat di Jakarta, beberapa tahun lalu.  - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Karena, lanjut Emir, tidak cukup bila pemerintah daerah hanya mengandalkan APBD dan dana pembangunan APBN dari pusat yang jumlahnya cukup terbatas. Padahal, kebutuhan daerah untuk membangun infrastruktur cukup banyak dan sangatlah besar.

"Seperti di Sumatra Barat, pemprovnya ingin membagun lebih banyak rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe A agar masyarakat dapat mempersingkat waktu tempuh saat ingin berobat. Karena masih ada beberapa wilayah di Sumatra Barat yang masih belum memiliki RSUD tipe A," tutur Emir.

Sukuk daerah juga menjadi pilihan yang menarik sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Sumbar yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan sukuk daerah, masyarakat Sumatra Barat, baik yang ada di kampung halaman maupun yang di perantauan bisa turut berkontribusi membangun kampung halamannya.

"Sukuk daerah jadi solusi Pemprov agar investor (masyarakat dan perantau) dan juga ikut mendorong ekosistem ekonomi syariah. Karena sukuk daerah nanti dipasarkan melalui bank syariah dan bila berhasil Sumatra Barat bisa jadi contoh daerah lain," tutur dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, APBD Sumatera Barat terbatas untuk membiayai semua rencana pembangunan yang ada. Untuk itu Pemprov Sumatera Barat sedang mencoba jajaki berbagai peluang lain untuk pembiayaan, salah satunya sukuk.

Ia mengatakan selain APBD, sumber dana pembangunan lainnya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namun alokasi dari APBN ke Sumbar juga terbatas.

"Dana dari APBN juga terbatas dan sudah ada penggunaannya. Tidak bisa kita apa-apakan lagi. Makanya kita harus mencari sumber pendanaan lain untuk pembangunan," ujar dia.

Masjid Al-Hakim, Padang, Sumatra Barat, menjadi ikon wisata halal. - (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

SHARE    

Ia menilai sukuk menjadi salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan dengan kajian dan perhitungan yang matang. Namun perlu dikaji syarat dan pemanfaatannya karena harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Penggunaan dana sukuk sesuai dengan prinsip syariah, seperti untuk pembiayaan proyek, modal kerja, investasi, pembelian aset untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Prinsip syariah membuat sukuk menjadi pilihan yang menarik sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Sumbar yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat