JAKARTA -- Pemerintah mulai awal bulan depan akan menyalurkan bantuan langsung tunai hingga bantuan beras kepada masyarakat. Sejumlah bantuan itu disebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga inflasi dan membantu meringankan masyarakat dari dampak el nino.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tingkat inflasi Indonesia cukup rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Argentina, Turki, Rusia, India, dan Amerika Serikat (AS). Pada 2023, inflasi berada di posisi 2,61 persen atau terjaga di kisaran tiga plus minus satu persen.

Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), disepakati target sasaran inflasi pada 2025, 2026, dan 2027 di kisaran 2,5 plus minus satu persen. Nantinya sasaran itu akan ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan. "Ke depan tentu diharapkan target inflasi bisa dicapai sesuai sasaran 2024," ujar Airlangga dalam konferensi pers HLM di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023). - (Dok. Muchlis Jr - Biro Pers )

SHARE    

Untuk menjaga inflasi tahun ini, kata dia, pemerintah akan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke 18,8 juta penduduk miskin. Bantuan itu bernilai Rp 200 ribu per bulan.

Airlangga mengatakan, bantuan akan mulai diberikan sekitar Februari 2024. "Tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui bu Menkeu dievaluasi tiga bulan. Jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi berikutnya, kita lihat kembali," ujar dia .

Airlangga menjelaskan, bantuan ini berbeda dari bantuan pangan yang diberikan selama ini kepada 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia pun menuturkan, bantuan tersebut menggantikan program bantuan el nino.

"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada data yang dari Kemenko PMK," katanya.
 
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, Bulog juga siap melanjutkan penyaluran program bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Januari-Februari sekaligus. Penyaluran dilakukan setelah proses verifikasi data penerima selesai.

"Jadi sudah dilaporkan ke pak Mendagri insya Allah pekan depan verifikasi selesai dan kemudian Bulog akan menyalurkan langsung baik bantuan pangan yang bulan Januari-Feb secara berurutan," kata Bayu.

Warga Kelurahan Gedongkiwo mengambil bantuan beras di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Selasa (14/11/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Dengan begitu, Bayu berharap bantuan pangan tidak terlalu lama semuanya akan sudah bisa disalurkan. Proses verifikasi diperlukan mengingat terjadi perubahan data KPM program bantuan pangan 2024, yakni pemerintah memutuskan menambah penerima menjadi total 22 juta.

Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM. Untuk daftar penerima bantuan pangan beras tahun ini, data yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sebelumnya, sumber data yang digunakan berasal dari Kementerian Sosial.

Imbauan Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan daerah agar terus menjaga inflasi. Ada 10 daerah yang tingkat inflasinya tinggi yaitu Provinsi Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur (Kaltim), Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara, provinsi dengan inflasi rendah, yaitu Aceh, Papua, Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Utara (Sumut), DKI Jakarta, Sulawesi Tengah (Sulteng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara).

“Kalau kita melihat dari minggu keempat Januari 2024, seperti biasa BPS mengeluarkan angka proksi inflasi yang bersifat mingguan. Minggu keempat kita lihat di sini datanya yang perlu mendapat atensi adalah Kalsel itu 0,54 persen, ini cukup tinggi, Papua juga itu 0,5 persen, Jakarta 0,32 persen, Papua Tengah 0,29 persen, NTT 0,28 persen,” kata Tito.
Tito meminta pemerintah daerah dengan angka inflasi tinggi untuk mencari betul penyebab kenaikan harga di daerahnya masing-masing. Selain itu, melakukan pengecekan ke pasar terkait komoditas mana saja yang mengalami kenaikan. Faktor lain yang perlu dicermati pula menyangkut suplai atau distribusinya.

“Hanya dua saja, suplai kurang atau distribusi yang macet. Distribusi macet mungkin karena masalah cuaca atau ada yang nimbun, menahan barang, itu bisa pidana. Kemudian kalau suplai ya cepat cari kerja sama antar daerah atau koordinasi dengan stakeholder yang ada,” tegasnya.

Warga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Banyumas, Jateng, Rabu (3/1/2024). - (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

SHARE    

Saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/1/2024), Tito juga menyampaikan apresiasi Presiden Joko Widodo atas upaya pengendalian inflasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. 

“Kita tahu bahwa sekali lagi saya mengulangi, kita di angka 2,61 persen dan bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya kita untuk mengendalikan inflasi, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tingkat pusat nanti akan rapat jam 2 siang, yang dipimpin oleh Menko Ekonomi dan sejumlah pimpinan K/L,” kata Tito.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat