JAKARTA -- Ikatan Jurnalis Indonesia (IKAJI) resmi dideklarasikan di Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Rabu (13/12/2023). Deklarasi IKAJI dihadiri sejumlah tokoh nasional.

Di antaranya adalah Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Prof Muchlas MT, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Piyu “Padi”, serta Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.

Menurut Ketua Umum IKAJI Rommy Fibri Hardiyanto, IKAJI sebagai sebuah organisasi kewartawanan bersifat inklusif. Di samping itu, IKAJI hadir dengan membawa harapan dan warna baru untuk kemajuan jurnalisme di Tanah Air. Ia mengingatkan tentang pentingnya kehadiran jurnalisme yang menyuguhkan fakta terverifikasi dan berimbang di tengah pesatnya perkembangan dunia digital kini.

"Jurnalisme bagaikan lentera yang menuntun umat manusia untuk menemukan kebenaran. Belajar dari Bapak Pers (di Muhammadiyah), Fachrodin, bahwa jurnalisme bukan hanya persoalan teknis, bukan siapa menulis apa, tetapi visi apa yang diperjuangkan, perubahan apa yang dicita-citakan, dan melalui kerja apa semuanya akan dicapai," kata Rommy Fibri saat membacakan “Manifesto IKAJI” di Gedung RRI, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

“Ikatan Jurnalis Indonesia lahir untuk memperjuangkan cita-cita Fachrodin, sosok jurnalis yang teguh memegang jiwa nasionalisme, menentang kolonialisme, memerangi kebodohan, dan membangun narasi pengetahuan yang sangat mencerahkan,” sambungnya.

Ketua Umum IKAJI Rommy Fibri membacakan Manifesto Ikatan Jurnalis Indonesia. - (dok ist)

SHARE    

Prof Dadang Kahmad mengapresiasi lahirnya IKAJI. Ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah, seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan gerakan-gerakan Islam lainnya, melakukan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Untuk menggerakkan dakwah demikian, sejak awal Muhammadiyah menggunakan jurnalisme. “KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) menerbitkan buletin dan majalah berbahasa Jawa. Kemudian, pada 1915 H Fachrodin mendirikan Suara Muhammadiyah (SM), yang diakui sebagai media paling tua dan masih terbit hingga saat ini di Indonesia,” ujar Dadang Kahmad, Rabu (13/12/2023).

Menurut dia, ada berbagai peran yang bisa dilakukan organisasi kewartawanan ini. Di antaranya ialah pendidik (muaddib) dan pemersatu (muwahhid). IKAJI diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. “Berhati-hatilah dengan medsos (media sosial), dengan informasi yang masuk. IKAJI harus berperan sebagai educator,” katanya.

Di samping itu, ia berharap para jurnalis, terutama yang bergabung dalam IKAJI, menyadari peran mereka sebagai pemersatu umat dan bangsa. Hal itu penting dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Prof Dadang menegaskan, IKAJI bukan hanya untuk Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi terbuka untuk semua kalangan yang peduli pada dunia kewartawanan di Indonesia. “IKAJI tidak hanya (berisi) jurnalis Muhammadiyah, tetapi semua jurnalis yang mempunyai pikiran seperti jurnalis Muhammadiyah, yakni dalam menyebarkan amar ma’ruf nahi munkar,” ucapnya.

Jajaran pengurus Ikatan Jurnalis Indonesia (IKAJI) - (dok ist)

Tiga isu besar

Usai resmi dideklarasikan, IKAJI berfokus pada tiga isu besar yang menerpa dunia jurnalisme di Indonesia kini. Rommy Fibri mengatakan, ketiga isu tersebut adalah profesionalisme, bisnis, dan aspek etika.

Profesionalisme jurnalis kini menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi digital. Menurut Rommy Fibri, kini ada begitu banyak informasi yang beredar tanpa melalui proses verifikasi. Dampaknya, masyarakat mudah terpapar sebaran berita-berita hoaks.

“Aspek kelemahan yang paling berat dari soal profesionalitas adalah verifikasi. Sekarang ini, semua dicampur-aduk. Hal yang baru informasi, belum tentu benar, sudah langsung di-posting, naik cetak, mengudara, tanpa melalui verifikasi," ujarnya.

Mengenai aspek bisnis, Rommy menekankan bahwa kini lanskap sudah berubah. Sekarang, membuat sebuah media baru adalah perkara yang mudah. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, semisal untuk menyewa gedung perkantoran dan percetakan. Bahkan, ada perusahaan yang membayar para 'karyawannya' dengan cara konsesi.

Cara-cara yang memangkas ongkos produksi belum tentu berpihak pada kesejahteraan awak media. Karena tidak ada kesejahteraan, maka yang diproduksi bukanlah berita-berita yang berkualitas, melainkan informasi yang tidak dan belum terverifikasi. Imbasnya, akan banyak aduan yang masuk ke Dewan Pers terkait produk jurnalistik yang tidak berkualitas. “Ini menjadi tantangan kita bersama,” kata Rommy.

Isu berikutnya adalah aspek etika. Menurut Rommy, medsos adalah new media yang menjadi bagian dari komunikasi massa. Sayangnya, aturan terkait medsos di Indonesia sampai sekarang tidak jelas. “Belum lagi ada medsos yang melakukan e-commerce,” ucapnya.

 

IKAJI tidak hanya (berisi) jurnalis Muhammadiyah, tetapi semua jurnalis yang mempunyai pikiran seperti jurnalis Muhammadiyah, yakni dalam menyebarkan amar ma’ruf nahi munkar.

Prof Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah

 

SHARE    

Untuk mengatasi ketiga isu tersebut, IKAJI mendorong pembentukan Dewan Media Sosial. Dewan ini bukan hanya diisi para jurnalis, melainkan juga kalangan ahli-ahli terkait, semisal pakar periklanan, pakar psikologi, pakar ilmu komunikasi, dan lain-lain. “Era digitalisasi urusannya bukan cuma berita. Ini menjadi concern IKAJI,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat