Saat ini, operator seluler dan pengusaha penyedia layanan internet di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di tengah melambatnya pertumbuhan industri seluler maupun jasa internet, mereka justru mendapatkan beban regulatory charge yang besar.

Tak sampai di situ, operator seluler dan para pengusaha jasa internet juga akan dihadapkan pada kemungkinan masuknya operator berbasis satelit, Starlink. Perusahaan milik milik taipan Elon Musk itu menargetkan peluncuran layanan telepon satelit komersial pada 2024.

Starlink bakal masuk dimulai dengan SMS sebelum menambahkan layanan suara dan data serta konektivitas internet of things (IoT) pada 2025. Kehadiran Starlink yang dinilai sarat dengan privilege tentu membuat industri seluler ketar-ketir.

Pekerja membongkar menara BTS (base transceiver station) di Kelurahan Kedungsari, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022). BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan edukasi secara masif kepada perusahaan/badan usaha terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja karena tingginya angka kecelakaan kerja nasional yang mencapai 82 ribu kasus pada tahun 2021. - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/YU)

SHARE    

Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah memberikan privilese atau karpet merah kepada Starlink untuk masuk ke Indonesia. Kemenkominfo mengatakan, Indonesia masih banyak memiliki daerah blank spot. Hadirnya Starlink dinilai bisa menjadi jawaban bagi masalah tersebut.

Sekjen ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) Marwan O Baasir dalam diskusi media "Polemik Layanan Telepon dan Internet Satelit, Siapa Untung Siapa Buntung?" yang digelar Selular Business Forum (SBF) di Jakarta, Senin, (27/11/2023), menjelaskan, hadirnya Starlink tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Untuk yang pro, cakupan Starlink sudah menjangkau seluruh Indonesia dan memiliki kapasitas data rate yang besar. 

Hal itu, ungkap Marwan, bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan layanan internet broadband di wilayah yang belum terjangkau layanan broadband terestrial. Layanan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara seluler sebagai backhaul.

Roket SpaceX Falcon 9 digambarkan dari Cocoa Beach, Florida. saat diluncurkan dari Launch Complex 40 di Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Ahad, 4 September 2022. Misi rideshare menampilkan 51 satelit Starlink dan kendaraan transfer orbit untuk pelanggan Spaceflight Inc.- (AP/MALCOLM DENEMARK/FLORIDA TODAY/Florida Tod)

SHARE    

“Untuk yang kontra, jika tidak diatur secara tepat, bisnis Starlink berpotensi mengancam bisnis penyelenggara telko nasional, seperti seluler, jartup dan penyelenggara satelit GSO (geostasioner, Red),” ujar Marwan. 

Selain itu, ia melanjutkan, harga berlangganan masih mahal, Starlink juga belum memiliki izin penyelenggara Jasa ISP di Indonesia. Starlink pun masih memakai IP Global sehingga berpotensi menimbulkan isu PDP dan kedaulatan negara. 

Hal tersebut yang membuat ATSI juga mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang semakin memberatkan operator seluler jika Starlink masuk. “Usulannya lebih baik layanan Starlink masuk ke business to business (B2B), lalu harus kerja sama dengan penyelenggara satelit Indonesia, hingga harus memiliki izin landing right (hak labuh) dan izin jartup untuk layanan backhaul,” ujarnya. 

Menurut Marwan, Starlink juga harus menggunakan alokasi penomoran IP Indonesia, harus membangun server dan DRC di Indonesia, dan tunduk terhadap Regulasi Lawfull Interception di Indonesia. Selain itu, sebagai penyelenggara jasa, Starlink harus dikenakan kewajiban untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) Tel dan universal service obligation (USO). 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan, pihak ISP (internet service provider) atau penyedia layanan internet ini harus siap jika Starlink masuk ke Indonesia. “Jika ditanya siap atau tidak siap, maka mau tidak mau anggota APJII yang jumlahnya 1.013 ini harus siap jika Starlink masuk,” ungkapnya.

Belum Mengajukan Izin 

Roket SpaceX Falcon 9 lepas landas dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral Senin, 15 Februari 2021 di Cape Canaveral, Florida. Roket tersebut membawa 60 satelit komunikasi Starlink.- (AP/Craig Bailey/Florida Today)

SHARE    

Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kemenkominfo Aju Widya Sari mengatakan, satelit internet sangat dibutuhkan di Indonesia karena masih banyak desa yang terbilang blank spot internet. “Baru 70 persen desa di Indonesia yang terkover internet dan sisanya masih blank spot,” kata Aju dalam kesempatan yang sama. 

Aju menjelaskan, biaya infrastruktur untuk membangun jaringan internet di Indonesia sangat tinggi dan dikeluhkan oleh para operator. Hal tersebut yang membuat pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, beralih ke internet satelit. “Saat ini terdata 1.020 desa dan masih banyak lagi yang mengajukan permohonan dari pemda-pemda untuk penanganan desa blank spot,” sambungnya.

Namun, hingga saat ini, Aju menegaskan, Starlink belum mengajukan izin membuka layanan internet satelit di Indonesia. “Belum, belum ada, dokumen resmi sampai dengan penyelenggaraan masih belum,” kata dia. 

Menurut laman resmi Starlink, pihaknya menuliskan bahwa mereka menargetkan untuk menyediakan layanan di Indonesia mulai 2024. Namun, sejauh ini, Aju mengatakan, Starlink masih mengajukan surat izin hak labuh satelit (landing right) atau izin satelit asing untuk beroperasi di Indonesia yang diberikan oleh menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran.

Pelajar menggunakan gawai untuk keperluan belajar di Kampung Atkari, Distrik Misol Utara, Kabupaten Raja Ampat, Kamis (4/2/2021). Jaringan Telkomsel di Papua Barat saat ini melayani sekitar 90 persen wilayah 3T dan mendukung digital lifestyle dengan menghadirkan layanan akses internet yang menjangkau 221 desa di 98 kecamatan wilayah 3T. - (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

SHARE    

Sementara itu, untuk beroperasi secara komersial atau membuka layanan internet satelit di Indonesia, suatu badan usaha memerlukan izin tambahan, yakni izin penyelenggaraan. “Sepanjang semua persyaratan itu dipenuhi, ya, bisa beroperasi, landing right-nya. Tapi, kan itu belum sampai ke penyelenggaraan telekomunikasi. Jadi, komersialnya, operasionalnya, dan segala macam itu ada di izin penyelenggaraan,” kata Aju.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa syarat perizinan layanan telekomunikasi cukup banyak dan mendetail. Selagi izin hak labuh satelit sedang diproses oleh Kemenkominfo, Aju menyebut beberapa syarat lain juga belum dipenuhi oleh perusahaan milik Elon tersebut, seperti menggunakan gateway dan alamat IP Indonesia.

Adapun tahapan perizinan yang harus dilalui Starlink terbilang lengkap, mulai dari hal yang paling dasar, seperti memiliki nomor induk berusaha (NIB), membangun pusat operasional di Indonesia, hingga melewati tiga pengujian, yaitu mencakup internet service provider (ISP), network access point (NAP), dan very small aperture terminal (VSAT). Seluruh proses perizinan itu harus melewati tahapan yang diajukan lewat sistem perizinan usaha terintegrasi (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto juga mengingatkan Starlink untuk memenuhi komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu demi memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia.

"Nah, tantangannya sekarang Starlink ini masih ingin cara kerja seperti over the top (OTT) sehingga dia ingin berbisnis, namun tidak menyerap pegawai di Indonesia. Maka dari itu, ini masih didiskusikan lebih lanjut," ujar Wayan.

 

Satelit internet sangat dibutuhkan di Indonesia

 

 

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat