Ketua KPU Hasyim Asyari berbincang dengan Anggota KPU Idham Holik sebelum memberikan keterangan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (18/8/2023). | Prayogi/Republika

Nasional

Potensi Banjir Sengketa Akibat Sikap KPU

KPU menyebut tak bisa memberi sanksi kepada partai politik terkait kuota caleg perempuan.

JAKARTA – Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan tak bisa memberi sanksi kepada partai politik terkait kuota caleg perempuan minimal 30 persen menuai kritik dari publik. Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menilai, sikap KPU yang terkesan lepas tangan tersebut bisa berakibat fatal. Sebagai catatan, putusan Mahkamah Agung...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

KPU tak akan Revisi Aturan Caleg Koruptor Meski Diperintahkan MA

KPU RI meminta partai politik untuk memedomani dua putusan MA.

SELENGKAPNYA

KPU Kalah dalam Gugatan Soal Caleg Koruptor

MA menyatakan dua pasal dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu dan putusan MK.

SELENGKAPNYA

Gugatan Pemberhentian Semua Komisioner KPU Soal Caleg Perempuan

DKPP diminta memberhentikan secara permanen seluruh komisioner KPU RI.

SELENGKAPNYA