Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi
KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi
KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi
KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bersama Wamenhan M. Herindra (tengah) berjabat tangan dengan anggota DPR sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi
Wamenhan M. Herindra (tengah) berbincang dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/9/2023). | Republika/Prayogi

Peristiwa

Panglima TNI Ajukan Dana Kontijensi pada RDP dengan Komisi I DPR

TNI mengajukan tambahan dukungan anggaran kepada Komisi I DPR untuk anggaran kontijensi.

JAKARTA -- Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa institusinya mengajukan tambahan dukungan anggaran kepada Komisi I DPR untuk anggaran kontijensi dari pagu anggaran tahun 2024.

"Dari anggaran yang sudah ada pagunya tersebut, saya mintakan dukungan dari Komisi I untuk menambah anggaran, khususnya untuk anggaran kontijensi," kata Yudo usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebab, kata dia, TNI sampai dengan saat ini tidak memiliki anggaran kontijensi sehingga menyulitkan pengaturan anggaran tiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar program yang telah direncanakan.

"Ini yang kesulitan untuk mengatur lagi anggaran yang sebenarnya sudah terprogram," ucapnya.

Dia mengatakan anggaran kontijensi tersebut dimaksudkan sebagai anggaran di luar dari anggaran untuk program-program yang sudah direncanakan, misalnya, untuk pengerahan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana alam.

"Ini yang kontijensi. Jadi, umpama gini, kita ada gempa bumi, terus kita kemudian ada SAR, ini kan enggak bisa direncanakan," katanya.

Yudo menyebut tambahan untuk anggaran kontijensi yang diajukan sekitar Rp250 miliar, namun anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak digunakan.

"Kontijensi sekitar Rp250 miliar. Tapi ini artinya gini kalau ada kontijensi kita gunakan, tapi kalau tidak, dalam akhir tahun kita kembalikan ke kas negara karena memang kegunaannya hanya untuk kontijensi," tuturnya.

Dia mengatakan pihaknya juga mengajukan dukungan tambahan anggaran untuk tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di Papua kepada Komisi I DPR RI. ';