JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah (work from home/ WFH). Kebijakan ini  dalam rangka mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN dan mengurangi polusi udara. 

Selain itu, Pemprov DKI menegaskan kepada ASN yang WFH untuk tidak keluar rumah saat jam kerja. Program ini sebagai proyek percontohan pemberlakuan WFH-WFO bagi ASN.

Pada hari pertama pemberlakuan aturan WFH di Kota Jakarta, lalulintas Ibukota masih tampak padat. Antrean panjang kendaraan di sore hari tampak mengular. 

Penerapan kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara dinilai belum berpengaruh karena masih terjadinya kemacetan di ruas jalan protokol Ibu Kota.

Sementara itu level polusi udara yang masih dalam kategori tidak sehat berdasarkan situa IQAir.

Berdasarkan data rekapitulasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta hingga Juli 2023, jumlah pegawai di DKI Jakarta sebanyak 52.100 orang.

Jumlah tersebut tersebar di Provinsi (8.596 orang) dan di wilayah Jakarta Pusat (6.086 orang), Jakarta Utara (5.779 orang), Jakarta Barat (7.679 orang), Jakarta Selatan (10.210 orang), Jakarta Timur (12.896 orang), dan Pulau Seribu (854).

  Baca Selengkapnya';