Menko Polhukam Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). | Republika/Prayogi

Nasional

DPR Tunggu Pemerintah untuk Revisi UU Peradilan Militer

Mahfud MD menyatakan setuju merevisi UU tentang Peradilan Militer.

JAKARTA – Wacana revisi undang-undang tentang peradilan militer menguat setelah polemik permintaan maaf KPK pascapenetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol TNI Afri Budi Cahyanto. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun setuju untuk merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut. Anggota...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Revisi UU Peradilan Militer atau Tarik TNI Aktif dari Jabatan Sipil

Jokowi didesak segera mengajukan naskah revisi UU Peradilan Militer.

SELENGKAPNYA

Mahfud MD Setuju Revisi UU Peradilan Militer

KPK meminta maaf dan mengaku khilaf dalam menetapkan tersangka terhadap Kepala Basarnas.

SELENGKAPNYA

Pengacara Tersangka Ungkap Kebiasaan ‘Dana Komando’ di Basarnas

Imbauan dana komando itu disebut datang dari pihak Basarnas.

SELENGKAPNYA