Oleh NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA -- Kader inti PDI Perjuangan kembali dipanggil ke kantor pusat akibat manuver terkait kandidat calon presiden yang bukan diusung parpol tersebut. Politikus Budiman Sudjatmiko jadi korban terkini pemanggilan tersebut setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menegaskan bahwa partainya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Jika ada kader yang mendatangi bakal capres lain, berarti kader tersebut melanggar keputusan partai.

erkait hal itu, DPP PDIP akan memanggil Budiman Sudjatmiko. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Ketika kader mendatangi calon lain itu, namanya melakukan perlawanan terhadap keputusan partai dan itu harus diminta pertanggungjawabannya," ujar Komarudin saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).

Terkait segala keputusan partai, ia meminta seluruh kader PDIP untuk mematuhinya. Termasuk dalam hal berorganisasi yang seharusnya sangat dimengerti oleh Budiman. "Saya kira semua orang dari sabang sampai Merauke, bahkan dunia tahu bahwa calon PDI perjuangan itu Ganjar Pranowo," ujar Komarudin.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko (kanan) usai menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023). Prabowo Subianto menerima kunjungan Budiman Sudjatmiko dalam rangka silaturahmi dan diskusi kebangsaan. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Dewan Pengurus Partai (DPP) PDIP berencana memanggil Budiman pada awal Agustus mendatang. Hal ini mengingat dirinya yang merupakan anggota Komisi II DPR tengah menjalani masa reses.

"Orang sekelas Budiman Sudjatmiko kan orang harus mengerti organisasi toh. Jadi ketika dia beranggotakan partai dan bicara masalah politik, kebijakan politik, terutama soal presiden, itu kan bicara soal urusan partai," ujar Komarudin.

Selepas pertemuan pada Selasa (18/7/2023), Budiman Sudjatmiko yang merupakan eks aktivis 1998 menyebut Prabowo Subianto sebagai orang baik. Dia berharap perjuangan politik mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (danjen Kopassus) itu tidak lagi dibebani oleh peristiwa lampau. 

Hal ini signifikan karena Budiman adalah salah satu aktivis yang sempat dipenjarakan Orde Baru dengan tudingan sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai panglima Kostrad. Ia juga sempat dituding mendalangi penghilangan sejumlah mahasiswa rekan-rekan seperjuangan Budiman.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023). Prabowo Subianto menerima kunjungan Budiman Sudjatmiko dalam rangka silaturahmi dan diskusi kebangsaan. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Budiman mengatakan, dalam pertemuan sekitar dua jam di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, ia dan Prabowo salah satunya membahas perbedaan posisi saat menjelang reformasi 1998. Budiman mengakui, pada masa itu dirinya sebagai aktivis dan Prabowo sebagai tentara berada pada situasi saling berhadap-hadapan. 

Dia dan Prabowo sama-sama mempertaruhkan nyawa, kehormatan, dan cita-cita ketika itu. "Saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elite. Kita pernah berhadapan," kata Budiman saat konferensi pers bersama Prabowo.

Meski tak secara eksplisit menyampaikan dukungan ke Prabowo, Budiman mengeklaim membicarakan perlunya kaum nasionalis bersatu dalam Pilpres 2024 nanti. Ketika ditanya apakah persatuan kaum nasionalis itu berarti menduetkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Budiman tak menampik. 

"Pokoknya harus ada persatuan antara kaum nasionalis. Persatuan itu supaya solid, satu putaran, dan lanjutkan perjuangan programnya Pak Jokowi," kata Budiman saat hendak meninggalkan kediaman Prabowo. Ia juga menyatakan siap dipanggil terkait pertemuan itu.

Elektabilitas bakal capres 2024. - (Republika)

Sebelum Budiman, PDIP juga menegur kadernya yang merupakan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengenai munculnya isu dukungan terhadap Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, belum diungkapkan sanksi apa yang diterima oleh Effendi.

Effendi Simbolon telah melakukan klarifikasi kepada partainya dengan bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun pada Senin (10/7/2023) siang. Dalam agenda klarifikasi itu, PDIP hanya menyampaikan kepada awak media berupa bantahan atas isu Effendi mendukung Prabowo serta isu pindah partai, belum sampai ramah pembahasan sanksi yang bakal diterima Effendi berdasarkan aturan partai.

"Ini sudah dilakukan suatu klarifikasi, kami akan melaporkan di dalam rapat DPP," kata Hasto dalam konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023). Dia menegaskan, pembahasan mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi Effendi Simbolon akan dilanjutkan pada rapat selanjutnya setelah melaporkan hasil klarifikasi ke DPP.

DPP PDIP juga sempat memanggil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada 22 Mei 2023. Ia saat itu diminta penjelasan terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto dalam acara relawan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para relawan kala itu menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai capres pada 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) berbincang bersama Ketua DPP bidang Kehormatan Komarudin Watubun (kanan) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) usai mengelar pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (22/5/2023). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat, saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin dan alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami itu," ujar Gibran di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Tiga kader yang dipanggil itu tergolong memiliki posisi penting di PDIP. Budiman sebagai mantan aktivis 1998 adalah legitimasi PDIP soal peran mereka selepas Reformasi. Sedangkan Effendi Simbolon saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo yang bisa memengaruhi ayunan suara pendukung ayahnya pada pemilu tahun depan.

Pemanggilan ketiganya menyiratkan ada upaya-upaya tangan besi yang diterapkan DPP PDIP untuk menyolidkan dukungan terhadap Ganjar sebagai capres pada 2024. Soliditas tersebut belakangan terancam dengan indikasi-indikasi dukungan yang dilontarkan Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto.

Meski merujuk Survei Indostrategic yang dilansir pekan lalu, hanya 19,3 persen dari 1.400 responden yang akan mengikuti pilihan capres Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, 56,6 persen memilih tidak akan mengikuti pilihan capres dari Jokowi. 

Lalu, 21 persen masih bimbang dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab. "Ini masih dipengaruhi ketidakjelasan positioning Presiden Joko Widodo," kata Khoirul yang memaparkan survei Indostrategic untuk periode 9-20 Juni 2023 tersebut, Jumat (14/7/2023). 

Simpatisan memakai baju dukungan untuk bakal calon presiden 2024 PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Pesimisme

Manuver sejumlah elit PDIP yang mengisyaratkan dukungan ke Prabowo Subianto berapa waktu terakhir juga dinilai menyiratkan keengganan segelintir pihak untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Pengamat Politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, situasi saat ini imbas dari dari pengusungan Ganjar oleh PDIP.

Ini karena sebagian elit PDIP tidak mendukung pengusungan Ganjar dan secara terang mengkritik Ganjar. "Sekarang situasi kekecewaan atas pilihan partai pada Ganjar mengemuka, mereka berbondong dukung Prabowo," ujar Dedi dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (20/7/2023).

Dedi menilai, selain keengganan memenangkan Ganjar, ada nuansa pesimisme terhadap kemenangan Ganjar di Pilpres. Hal ini nampak dari hasil survei Ganjar yang lebih rendah dibandingkan Prabowo. "Juga karena sebagian elit mengetahui kekuatan Ganjar yang tidak cukup meyakinkan untuk menang, bahkan dalam survei IPO Ganjar memang tidak miliki suara cukup besar dibanding Anies dan Prabowo," ujarnya.

Elektabilitas Ganjar - (Republika)

"Juga, ada nuansa optimisme jika Prabowo diprediksi memenangi pertarungan, sehingga dukungan elit PDIP diorientasikan untuk mendapatkan kekuasaan di 2024," tambahnya. Karena itu, Dedi menilai, jika kondisi ini terus terjadi, apalagi dengan poros Jokowi jelas mendukung Prabowo, maka pengusungan Ganjar akan terancam.

Menurutnya, PDIP memungkinkan kembali ke niat awal untuk mengusung Puan Maharani yang dinilai bangun soliditas di internal dibanding Ganjar, meskipun elektabilitasnya rendah. "Tentu saja, Ganjar bisa saja kalah dari pertarungan dan mengurangi konsolidasi partai, tetapi Puan mungkin tetap kalah hanya saja potensial menjaga suara partai," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat